BALIKPAPAN- Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga akhirnya menanggung porsi pembiayaan yang harusnya dikerjakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Langkah ini dilakukan guna mengejar target rampung di akhir tahun ini.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kaltim Kaltara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere mengatakan, sebelumnya masih ada 2,1 kilometer jalan yang masih harus diselesaikan pihak Pemrov di seksi I.
“Karena terkendala belum dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai saat ini maka sisa jalan tersebut belum dikerjaan. Tentu hal itu bakal berakibat molornya penyelesaian dari tenggat waktu yang telah ditetapkan. Padahal, pemerintah dan BUJT tengah mengejar agar ruas tol Balsam beroperasional akhir tahun ini,” ucapnya Jumat (9/8).
Ia menyampaikan, porsi pendanaan pemda yang mesti ditanggung senilai kurang lebih Rp 200 miliar. Adapun tambahan itu juga belum termasuk dalam pembengkakan investasi yang berpotensi terjadi di ruas porsi BUJT.
Sejauh ini, diperkirakan nilai total investasi Jalan tol Balsam mengalami penambahan hingga menjadi Rp 13 triliun dari semulai senilai Rp 10 triliun. "Sudah diputuskan itu masuk ke BUJT dan oleh Bina Marga dan diusulkan bagian dari hitung-hitungan investasi," katanya.
Refly menambahkan, kemungkinan besar PT Jasa Marga Balikpapan—Samarinda bisa melakukan pembiayaan dengan subsidi dari ruas tol lainnya yang dimiliki di Jawa. “Skemanya kita bisa ambil dari mana saja Jawa bisa Sumatera bisa,” terangnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit juga membenarkan hal tersebut. Saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan terhadap pembengkakan investasi tersebut.
“Sebagai kompensasi akibat penambahan lingkup, nantinya dapat dilakukan penyesuaian jangka waktu konsesi ataupun penyesuaian terhadap tarif. Bagimana nantinya kami sedang upayakan,” tuturnya.
Mekanisme untuk mengakomodasi perubahan parameter investasi itu dilandasi oleh UU Jalan Nomor 38 tahun 2004 serta Perpres 38 tahun 2015 mengenai kerja sama pemerintah dengan usaha. Disebutkan, pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas penyediaan infrastruktur, bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk penyeusaian tarif, konsesi ataupun bentuk lainnya.
Namun, selama ini BPJT lebih mengutamakan komponen penyesuaian tarif terlebih dahulu dengan menyesuaikan kemampuan membayar pengguna jalan sebagai pengganti nilai investasi ketimbang memperpanjang konsesi. Kalau tarif itu sudah terlalu terlalu tinggi barulah akan ada amandemen kontrak untuk memperpanjang konsesi atau opsi terakhir melakukan kombinasi keduanya.
Menurut Danang, dana talangan lahan yang ditangani oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) hanya dapat digunakan untuk pembebasan lahan dan bukannya untuk konstruksi. "Sejauh mungkin kita laksanakan kebijakan pada ruas yang sama saja," ungkapnya
Diketahui, pembangunan tol Balsam terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi I ruas Balikpapan – Samboja (22,03 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,98 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,50 Km), Seksi IV Palaran – Samarinda (17,95 Km), dan Seksi V ruas Balikpapan - Sepinggan (11,09 Km).
Dari lima seksi, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan dukungan pembangunan konstruksi di Seksi I dan Seksi V yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut. Pembangunan Seksi 1 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim sebesar Rp 1,5 triliun dan APBN sebesar Rp 271 miliar, dimana Rp 79,88 miliar diantaranya dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Manggar sepanjang 613 meter.
Sedangkan untuk Seksi V didanai oleh APBN yang berasal dari pinjaman dari Pemerintah Tiongkok sebesar Rp 848,55 miliar atau sekitar 8,5 persen dari total investasi. Untuk Seksi II-III dan IV, pembangunannya menggunakan dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda. (aji/tom)