Oleh: Bambang Iswanto
Dosen IAIN Samarinda
Belanda, ketika menjajah Indonesia, tidak mengusik ibadah kaum muslim. Salat, puasa, dan zakat, semua diperbolehkan. Tidak ada aturan resmi dan khusus terkait ketidakbolehannya, semua dibiarkan. Tetapi tidak dengan yang menyangkut ibadah haji.
Pemerintahan kolonial Belanda memiliki aturan khusus terkait ibadah haji. Belanda terus memperketat aturan dari masa ke masa. Regulasi berupa ordonantie yang terbit pada 1825, 1827, 1831, dan 1859, merupakan bukti kuat; Belanda semakin takut ancaman pengaruh ibadah haji.
Kronologi aturan tersebut dari awal sampai akhir semakin mempersempit dan membatasi ruang gerak pelaksaan ibadah haji. Peraturan ini dibuat menyusul maraknya perlawanan yang dilakukan para haji di Nusantara.
Awalnya, Belanda justru senang dengan meningkatnya jumlah haji Indonesia. Hal tersebut dimanfaatkan sebagai ladang keuangan mereka. Sebab para calon jamaah haji diharuskan membayar biaya kepada pemerintahan kolonial, dengan harga yang sangat tinggi. Serta denda yang tinggi pula jika melanggar.
Namun, seiring berjalan waktu, Belanda merasa ada hubungan erat antara haji dan patriotisme. Inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran, yang menggeser orientasi keuntungan ekonomi, dengan melahirkan kebijakan yang lebih mementingkan langgengnya kekuasaan mereka di Indonesia.
Belanda serius mencermati dan mengawasi gerak-gerak haji. Pengawasan bukan hanya untuk para haji yang sudah kembali ke Tanah Air, tetapi juga kepada muslim yang berada di Tanah Suci.
Mereka mendirikan konsul di Jeddah, khusus untuk mengawasi jamaah haji Tanah Air. Tidak hanya itu, pemerintahan kolonial mendatangkan khusus seorang ahli tentang keislaman. Scouck Horgronje namanya. Ditugaskan mengamati pergerakan dan pengaruh haji terhadap kesinambungan jajahan mereka. Hasilnya, memang terdapat hubungan erat antara haji dan semangat kemerdekaan.
Ibadah haji ternyata berpengaruh besar bagi jamaah Indonesia. Banyak haji saat di Arab belajar ilmu agama. Tidak hanya di Saudi, di beberapa negara Timur Tengah lainnya seperti Mesir. Selain belajar ilmu agama, mereka juga belajar perpolitikan untuk mengusir penjajah dari Tanah Air.
Dalam beberapa tulisan sejarah, dijumpai fakta bahwa akhir abad ke-19, para haji dari Tanah Air, belajar di Timur Tengah mempunyai tujuan yang sama. Selain untuk dapat ilmu yang cukup, ada yang mencari dukungan dari berbagai pihak untuk mengusir penjajah Indonesia melalui pembentukan organisasi-organisasi Islam.
Mereka membawa berbagai pemikiran politik yang didapatkan dari studi di Timur Tengah itu ke Tanah Air. Dalam perlawanannya kepada pemerintah Belanda, mereka memobilisasi massa serta menggunakan simbol-simbol keagamaan.
Embrio organisasi politik Islam yang berubah menjadi partai politik Islam memang tidak terlepas dari peran haji, yang pada waktu itu mendirikan berbagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Sarekat Islam (SI) kemudian berubah menjadi PSII, pada awalnya berkembang dari sebuah organisasi yang bernama SDI (Sarekat Dagang Islam).
Sebagian haji juga bergerak dalam organisasi pendidikan, seperti organisasi Sumatra Thawalib yang kemudian bertransformasi menjadi Permi (Persatuan Muslim Indonesia). Permi merupakan pelopor perjuangan politik yang mengedepankan pemikiran intelektual yang bergerak melalui pendidikan.
Masih banyak organisasi lain yang bermunculan. Misi mereka semua sama, ingin melawan penindasan dan penjajahan. Penjajah harus diusir dari Tanah Air.
