MANAGED BY:
KAMIS
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 08 Agustus 2019 11:38
Rancang Pembatasan Koalisi dalam Pilkada

KPU Cegah Munculnya Calon Tunggal

PROKAL.CO, JAKARTA– Potensi terjadinya calon tunggal pada pilkada 2020 mendatang diantisipasi oleh KPU. Belajar dari Pilkada 2018, harus ada kepastian hukum untuk mencegah kondisi yang memaksa hanya ada satu pasangan calon. Perbaikan regulasi diarahkan untuk mendorong jumlah pasangan calon lebih banyak.

Selama ini, regulasi yang ada sebenarnya dudah diarahkan agar agar jumlah peserta pilkada lebih dari satu. ’’Tetapi kami menyiapkan skenario akhir jika regulasi yang ada tidak mampu menghadang fenomena calon tunggal,” terang Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di Mahkamah Konstitusi kemarin (7/8).

Karena itu, pihaknya akan kembali memperbaiki Peraturan PKPU pencalonan, setidaknya untuk pilkada 2020. Misalnya dengan pembatasan persentase gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Dengan cara itu, dipastikan koalisi yang terbentuk lebih dari satu.

Lebih jelasnya, regulasi yang baru mengarah pada ketegasan larangan satu pasangan calon memborong semua partai politik sebagai pengusung. Misalnya dengan memberi batas maksimum koalisi pencalonan menjadi 70 atau 80 persen kursi. Sehingga masih ada parpol atau gabungan parpol yang bisa mengusung pasangan calon lain karena memiliki 20 persen kursi DPRD.

Hanya saja, regulasi tersebut nantinya tetap memiliki kelemahan. Yakni, tidak bisa memaksa parpol untuk mencalonkan peserta pilkada. ’’Kalau mereka yang sebenarnya memungkinkan untuk mencalonkan ternyata tidak mencalonkan, itu juga perlu kita antisipasi,’’ tambahnya.

Pada pilkada 2015-2018 lalu, memang ada sejumlah pilkada yang pesertanya adalah calon tunggal. Misalnya Pilbup Pasuruan yang pesertanya hanya paslon Irsyad Yusuf-Mujib Imron. Paslon petahana tersebut memenangkan pilbup Pasuruan.

Sebaliknya, paslon Tunggal Pilwali Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika kalah dari kotak kosong. Alhasil, Kota Makassar terpaksa dipimpin oleh pelaksana tugas hingga pilkada 2020. Seluruh tahapan pilwali Makassar akan diulang dari awal pada pilkada 2020 mendatang. (byu/fat)


BACA JUGA

Rabu, 18 September 2019 12:13

PBB Akui Papua Bagian dari Indonesia

JAKARTA- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan tidak ada lagi pembahasan…

Selasa, 17 September 2019 16:30

RUU MD3 Disahkan, Pimpinan MPR Resmi Bertambah

JAKARTA– DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga…

Selasa, 17 September 2019 16:17

Minta Tak Serahkan Mandat di Tengah Jalan

JAKARTA– Lima pimpinan KPK hasil pemilihan Komisi III DPR hadir…

Selasa, 17 September 2019 15:11

Kado Hari Anak Nasional, Revisi UU Perkawinan Sah

JAKARTA– Wajah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise…

Senin, 16 September 2019 12:12

Merasa Ditipu Dosennya Sendiri, Dijanjikan PNS Bayar Rp 100 Juta

SLEMAN, - “Malu!”. Itulah yang berulang kali dikatakan Akbar, bukan…

Minggu, 15 September 2019 10:53

Veronica Jawab Tuduhan Polisi Soal Papua dan Rekening Gendut

Veronica Koman akhirnya angkat bicara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka…

Jumat, 13 September 2019 09:47

Potensi Akhiri Musim Lebih Cepat

MISANO– Di tujuh seri terakhir MotoGP musim ini berarti hanya…

Jumat, 13 September 2019 09:35

Residivis Kasus Makar Ditangkap Terkait Kerusuhan

JAKARTA—Polri terus berupaya mengungkap kasus kerusuhan yang tidak murni hanya…

Kamis, 12 September 2019 23:10

Atal Depari Lantik PWI Peduli

Bengkulu - Ketua PWI melantik pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)…

Kamis, 12 September 2019 14:12

Saudi Resmi Cabutan Biaya Visa Progresif Umrah

JAKARTA– Simpang siur kabar penghapusan biaya visa progresif umrah terjawab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*