MANAGED BY:
RABU
19 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 08 Agustus 2019 11:38
Rancang Pembatasan Koalisi dalam Pilkada

KPU Cegah Munculnya Calon Tunggal

PROKAL.CO, JAKARTA– Potensi terjadinya calon tunggal pada pilkada 2020 mendatang diantisipasi oleh KPU. Belajar dari Pilkada 2018, harus ada kepastian hukum untuk mencegah kondisi yang memaksa hanya ada satu pasangan calon. Perbaikan regulasi diarahkan untuk mendorong jumlah pasangan calon lebih banyak.

Selama ini, regulasi yang ada sebenarnya dudah diarahkan agar agar jumlah peserta pilkada lebih dari satu. ’’Tetapi kami menyiapkan skenario akhir jika regulasi yang ada tidak mampu menghadang fenomena calon tunggal,” terang Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di Mahkamah Konstitusi kemarin (7/8).

Karena itu, pihaknya akan kembali memperbaiki Peraturan PKPU pencalonan, setidaknya untuk pilkada 2020. Misalnya dengan pembatasan persentase gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Dengan cara itu, dipastikan koalisi yang terbentuk lebih dari satu.

Lebih jelasnya, regulasi yang baru mengarah pada ketegasan larangan satu pasangan calon memborong semua partai politik sebagai pengusung. Misalnya dengan memberi batas maksimum koalisi pencalonan menjadi 70 atau 80 persen kursi. Sehingga masih ada parpol atau gabungan parpol yang bisa mengusung pasangan calon lain karena memiliki 20 persen kursi DPRD.

Hanya saja, regulasi tersebut nantinya tetap memiliki kelemahan. Yakni, tidak bisa memaksa parpol untuk mencalonkan peserta pilkada. ’’Kalau mereka yang sebenarnya memungkinkan untuk mencalonkan ternyata tidak mencalonkan, itu juga perlu kita antisipasi,’’ tambahnya.

Pada pilkada 2015-2018 lalu, memang ada sejumlah pilkada yang pesertanya adalah calon tunggal. Misalnya Pilbup Pasuruan yang pesertanya hanya paslon Irsyad Yusuf-Mujib Imron. Paslon petahana tersebut memenangkan pilbup Pasuruan.

Sebaliknya, paslon Tunggal Pilwali Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika kalah dari kotak kosong. Alhasil, Kota Makassar terpaksa dipimpin oleh pelaksana tugas hingga pilkada 2020. Seluruh tahapan pilwali Makassar akan diulang dari awal pada pilkada 2020 mendatang. (byu/fat)


BACA JUGA

Rabu, 19 Februari 2020 11:00

Istri Kapten Anwar Pingsan Usai Pemakaman

SEMARANG– Pemakaman empat jenazah korban kecelakaan Helikopter MI-17 yang jatuh…

Rabu, 19 Februari 2020 10:54

Singapura Larang Warga China Masuk, Kini Andalkan Kunjungan Turis Indonesia

JAKARTA– Kebijakan pemerintah Singapura terkait dengan wabah korona bakal berdampak…

Rabu, 19 Februari 2020 10:39

Kemenag Lobi Penambahan Toilet di Mina

JAKARTA – Ketersediaan toilet di tenda-tenda jamaah haji Indonesia di…

Rabu, 19 Februari 2020 10:23

Bahaya Rokok Perlu Masuk Kurikulum

JAKARTA– Peraturan tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di sekolah tidak…

Rabu, 19 Februari 2020 10:22

Buron KPK Diduga Ada di Apartemen Mewah

JAKARTA– Belum adanya sikap tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Rabu, 19 Februari 2020 10:19

Hindari Anjing Pelacak, Ganja 1 Ton Ganja Dilapisi Serbuk

JAKARTA– Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengagalkan peredaran 1 ton…

Rabu, 19 Februari 2020 10:03

Gagal di Perseorangan, Boleh Maju Via Partai

JAKARTA- Bagi bakal calon perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS),…

Selasa, 18 Februari 2020 12:22

Pemilik Motor Ikut Bakar Diri, Akhirnya Tewas

Pada Sabtu (15/2) lalu warga di seputaran Pantai Siyut, Desa…

Selasa, 18 Februari 2020 12:16

Beri Insentif Pariwisata Tutup Dampak Corona

JAKARTA – Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpotensi paling…

Selasa, 18 Februari 2020 12:15

Aneh, PP Bisa Batalkan UU, Ini Kata Menteri Hukum dan HAM

JAKARTA- RUU Ciptaker tidak hanya memicu persoalan dari sisi konten.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers