MANAGED BY:
SELASA
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 08 Agustus 2019 11:38
Rancang Pembatasan Koalisi dalam Pilkada

KPU Cegah Munculnya Calon Tunggal

PROKAL.CO, JAKARTA– Potensi terjadinya calon tunggal pada pilkada 2020 mendatang diantisipasi oleh KPU. Belajar dari Pilkada 2018, harus ada kepastian hukum untuk mencegah kondisi yang memaksa hanya ada satu pasangan calon. Perbaikan regulasi diarahkan untuk mendorong jumlah pasangan calon lebih banyak.

Selama ini, regulasi yang ada sebenarnya dudah diarahkan agar agar jumlah peserta pilkada lebih dari satu. ’’Tetapi kami menyiapkan skenario akhir jika regulasi yang ada tidak mampu menghadang fenomena calon tunggal,” terang Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di Mahkamah Konstitusi kemarin (7/8).

Karena itu, pihaknya akan kembali memperbaiki Peraturan PKPU pencalonan, setidaknya untuk pilkada 2020. Misalnya dengan pembatasan persentase gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Dengan cara itu, dipastikan koalisi yang terbentuk lebih dari satu.

Lebih jelasnya, regulasi yang baru mengarah pada ketegasan larangan satu pasangan calon memborong semua partai politik sebagai pengusung. Misalnya dengan memberi batas maksimum koalisi pencalonan menjadi 70 atau 80 persen kursi. Sehingga masih ada parpol atau gabungan parpol yang bisa mengusung pasangan calon lain karena memiliki 20 persen kursi DPRD.

Hanya saja, regulasi tersebut nantinya tetap memiliki kelemahan. Yakni, tidak bisa memaksa parpol untuk mencalonkan peserta pilkada. ’’Kalau mereka yang sebenarnya memungkinkan untuk mencalonkan ternyata tidak mencalonkan, itu juga perlu kita antisipasi,’’ tambahnya.

Pada pilkada 2015-2018 lalu, memang ada sejumlah pilkada yang pesertanya adalah calon tunggal. Misalnya Pilbup Pasuruan yang pesertanya hanya paslon Irsyad Yusuf-Mujib Imron. Paslon petahana tersebut memenangkan pilbup Pasuruan.

Sebaliknya, paslon Tunggal Pilwali Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika kalah dari kotak kosong. Alhasil, Kota Makassar terpaksa dipimpin oleh pelaksana tugas hingga pilkada 2020. Seluruh tahapan pilwali Makassar akan diulang dari awal pada pilkada 2020 mendatang. (byu/fat)


BACA JUGA

Senin, 18 November 2019 11:34

Gunung Merapi Erupsi Masih Akan Terus Erupsi

JAKARTA– Setelah erupsi pada 9 November lalu, Gunung Merapi di…

Senin, 18 November 2019 11:12

PKS Target Menang 60 Persen Pilkada 2020

JAKARTA– Rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS memunculkan sejumlah rekomendasi penting.…

Senin, 18 November 2019 11:10

Dominan Gas dan Abu Vulkanik, Penerbangan Normal

JOGJA -  Gunung Merapi kembali mengalami aktivitas vulkanik, Minggu (17/11).…

Senin, 18 November 2019 10:52

Panasnya Pilkades di Jawa, Persaingan Suami Versus Istri di 18 Desa

KUDUS- Gelaran pesta politik arus bawah atau pemilihan kepala desa…

Senin, 18 November 2019 00:08

Mendes PDTT : LDN Bisa Ciptakan Pemain Berbakat Dari Desa

JOMBANG  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

Minggu, 17 November 2019 20:30

Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Palestina

JAKARTA – Indonesia mengutuk serangan udara Israel ke Palestina yang terjadi…

Sabtu, 16 November 2019 11:55

Susah Solar Akibat Kuota Dikurangi

JAKARTA– Kosongnya stok solar bersubsidi di SPBU-SPBU telah menghambat aktivitas…

Sabtu, 16 November 2019 11:52

Eks Menag Diperiksa 7 Jam

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendalami dugaan korupsi…

Sabtu, 16 November 2019 11:46

Gunung Lawu Membara, Kobaran Api Merembet ke Utara Ancam Permukiman Warga

PANEKAN– Gunung Lawu seharian berkobar, kemarin (15/11). Sejak sekitar pukul…

Sabtu, 16 November 2019 10:11

Duit Rp 477 M Dipamerkan oleh Kejagung

JAKARTA-- Tumpukan uang yang besarnya lebih dari kasur diletakkan di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*