PROKAL.CO, SAMARINDA - PT Badak LNG digugat ke Komisi Informasi Publik (KIP) oleh sejumlah warga HOP I hingga HOP VI terkait migrasi listrik dari perusahaan tersebut ke PLN.
Dalam sidang pertama KIP gugatan tersebut, Rabu (7/8/2019), termohon PT Badak LNG tak hadir. Hanya pemohon berjumlah 12 orang dari warga HOP menghadiri sidang.
Sidang diketuai oleh HM Balfas Syam dengan anggota Muhammad Khaidir dan Rudi Taufana menjelaskan termohon yakni PT Badak LNG, nantinya dipanggil untuk kedua kalinya.
Pantauan media ini, dalam sidang KIP terungkap pemohon warga HOP dua kali menyurati PT Badak LNG pada tanggal 27 Mei dan 18 Juni 2019 meminta alasan dan dasar pelaksanaan migrasi listrik perusahaan itu ke PLN. PT Badak NGL pun menjawab surat warga HOP pada 26 Juni 2019.
"Namun, dalam surat jawaban PT Badak LNG, kami keberatan yang isinya menjelaskan bahwa PT Badak bukan badan publik dan informasi yang diminta bukan informasi untuk publik," kata Marbun, salah satu warga HOP yang menjadi pemohon sengketa Informasi Publik.
Salah satu warga HOP yang hadir dalam sidang, Daud Padang bercerita migrasi listrik sangat mendadak. Aliran listrik di rumahnya terhenti hampir setengah hari sejak 1 sampai 5 Juli. Kemudian, aliran listrik normal kembali tanggal 6 hingga 8 Juli 2019.
"Nah, mulai tanggal 9 Juli 2019, aliran listrik mati total sampai sekarang. Dan, listrik menyala lagi di rumah bagi warga yang mendaftar ke PLN," kata Daud.
Daud beralasan dirinya menggugat PT Badak LNG agar warga HOP dapat dihargai perusahaan tersebut. Dan, ingin mengetahui bagaimana migrasi listrik tersebut diputuskan.
"Intinya kami niat baik, kami tidak mau mendapat informasi sepihak. Kami ingin tahu seperti apa migrasi listrik itu. Karena kami tinggal di HOP I sampai HOP VI sudah 30 tahun disupply listrik dari PT Badak. Itu semua ada aturannya disitu," kata Daud. (mym)
