MANAGED BY:
JUMAT
28 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 07 Agustus 2019 11:18
Jangan Nekat Kerja di Timur Tengah
ilustrasi tenaga kerja migran Indonesia

PROKAL.CO, JAKARTA– Rentetan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Timur Tengah seperti tidak ada habisnya. Mulai dari tindak kekerasan, lemahnya jaminan perlindungan, hingga gaji yang tak kunjung dibayar.

Pemerintah telah menghentikan dan melarang TKI yang bekerja untuk perseorangan di 19 negara Timur Tengah. ”Kami menengarai masih banyak warga kita yang berangkat ke sana untuk bekerja,” ucap Plh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha saat ditemui di kantornya kemarin. Ketika menyalahi peraturan tersebut, TKI yang nekat berangkat tidak terlindungi hak-haknya. Sebab, mereka tidak memiliki kontrak kerja. Padahal, kontrak kerja itu yang menjadi pelindung utama. Di dalamnya tercantum berbagai ketentuan dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Baik pengguna jasa maupun TKI.

Celah itu yang kemudian dimanfaatkan oknum pengguna jasa untuk menyodorkan surat pernyataan tidak resmi. Cara tersebut dilakukan agar sang majikan terhindar dari kewajiban membayar upah bulanan. Seperti yang terjadi di Arab Saudi. Dalam pernyataan resmi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah sukses mencairkan gaji pekerja migrant Indonesia (PMI) atau TKI yang tidak dibayarkan oleh pengguna jasa sebesar Rp 7,6 miliar. Total ada 105 orang TKI. Mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Masa tunggakan gaji paling lama adalah 15 tahun.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery menuturkan, tunggakan upah yang menumpuk membuat majikan berusaha tidak memenuhi kewajibannya. ”Ada yang nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda tangan. Padahal, pembantu tidak mengerti isinya. Ada pula yang melaporkan pekerjanya kabur, sehingga dia tidak perlu bayar gajinya setelah pekerja itu dideportasi. Macam-macam. Tapi tetap kami kejar dia sampai bayar,” terang Hery.

Para TKI yang melapor umumnya diberangkatkan dengan visa ziarah. Sesampainya di Saudi, mereka diberikan kartu izin menetap dan bekerja. Yang lebih miris, para pejuang devisa itu tidak memiliki keahlian khusus. Sehingga, ketika bekerja hanya sebagai sopir maupun ART. Tak ayal, kasus yang dihadapi semacam itu menjadi kompleks. Artinya, kata Judha, para WNI yang berangkat unprocedural itu tidak diberi pembekalan sebelumnya. Mengenai apa saja hak-hak mereka, fungsi kontrak kerja, hingga ketika ada masalah bagaimana mereka harus mengadu ke perwakilan RI. ”Makanya, ketika mereka disodorkan satu dokumen, disuruh cap, bahkan mereka mungkin tidak paham dengan isinya, ya mereka asal cap saja,” ujarnya.

Judha mengimbau, agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri jangan memaksakan diri ketika mengetahui negara di timur tengah ditutup. Sebab, hal tersebut membuat proses perlindungan akan semakin kompleks dan sulit.

Kasus gaji yang dikempleng majikan itu bisa sebenarnya bisa dihindari. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), tenaga kerja sudah dibekali dengan informasi-informasi agar tidak ada kasus tak dapat gaji. "Kan sebelum berangkat ada pelatihan. Pada saat pembekalan akhir, ada penjelasan soal hak dan kewajiban TKI serta pihak yang merekrut," jelas Deputi Perlindungan TKI Anjar Prihantono kemarin. (han/deb/oni)


BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 14:37

Banjir Jabodetabek, 19 Ribu Warga Mengungsi

JAKARTA – Rapat koordinasi penanggulangan banjir di Komisi DPR kemarin…

Kamis, 27 Februari 2020 14:24

Propam Periksa Polisi yang Gunduli Guru Tersangka Kasus Susur Sungai

SLEMAN- Polda DIJ menanggapi munculnya protes dari Pengurus Besar Persatuan…

Kamis, 27 Februari 2020 14:07

ITS Terima Rp 42 M, Unair Dijatah Rp 42,5 M

JAKARTA– Bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) 2020 akhirnya diumumkan…

Kamis, 27 Februari 2020 14:02

Tidak Mau Jadi Tumbal, Pria Depresi Buang Motor Ke Sungai

GIANYAR – Seorang warga asal Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan,…

Kamis, 27 Februari 2020 13:42

Pemilihan DPRD Boleh Gabung Pilkada, Yang wajib Serentak Hanya Pilpres, Pileg DPR dan DPD

JAKARTA-Tafsir atas desain keserentakan pemilu akhirnya menemui kejelasan. Meski gugatan…

Rabu, 26 Februari 2020 22:45

Jadi Tersangka Kasus Susur Sungai, Tiga Guru Digunduli, Publik Mengecam, Ini Kata Polisi

SLEMAN- Tindakan oknum polisi yang menggunduli tiga guru SMPN 1…

Rabu, 26 Februari 2020 14:00

Saat Siswa Terseret Arus, Tiga Pembina Pramuka Justru Tidak di Lokasi

SLEMAN- Tersangka tragedi susur Sungai Sempor Isfan Yoppy Andrian (IYA),…

Rabu, 26 Februari 2020 13:37

DPR Minta Proses Seleksi Dirut LPP TVRI Distop

JAKARTA– Tak mau berlarut dengan polemik pemecatan mantan direktur utama…

Rabu, 26 Februari 2020 11:31
Hujan Lebat, Banjir Serbu Ibu Kota

Potensi Hujan Lebat Bakal Terjadi Sampai Awal Maret

JAKARTA- Hujan deras kembali mengguyur Jakarta mulai Senin malam (24/2)…

Rabu, 26 Februari 2020 11:26

Beri Atensi Dua Ancaman, Jaga Hak Berdaulat di Natuna Utara dan Kedaulatan di Papua

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers