MANAGED BY:
SELASA
26 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 07 Agustus 2019 11:03
MK Kabulkan Sengketa Perang Saudara

Hari Pertama Sidang Putusan Sengketa Hasil Pileg

PROKAL.CO,

JAKARTA– Hari pertama sidang putusan sengketa hasil Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi kemarin (6/8) menghasilkan beberapa perkara yang dikabulkan majelis hakim. Para pemohon berhasil membuktikan bahwa merekalah yang seharusnya mendapat kursi legislatif.

Secara keseluruhan, kemarin MK membacakan 71 putusan. Sidang dibagi dalam empat sesi, yakni pukul 08.00, 13.00, 16.00, dan 18.30. Hingga sidang sesi ketiga selesai menjelang petang kemarin, ada tiga perkara yang permohonannya dikabulkan MK. Seluruhnya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi yang saat rekap tingkat nasional Mei lalu mencatatkan rekor rekapitulasi tercepat.

Pertama, sengketa yang diajukan Partai Gerindra untuk perebutan kursi DPRD Provinsi Kepri dapil Kepri IV. Kemudian, sengketa yang diajukan oleh PDIP untuk DPRD Kabupaten Bintan dapil Bintan III. Terakhir, sengketa yang dimohonkan Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Bintan dapil Bintan III.

Dalam sengketa yang diajukan Partai Gerindra, perkaranya adalah ’’perang saudara’’ sesama caleg partai berlambang kepala garuda itu. Caleg nomor urut 1 Nyanyang Haris Pratamura mengklaim kehilangan 13 suara. Sementara itu, pada saat bersamaan, caleg nomor urut 2 Asnah dituding mendapat limpahan 26 suara. Alhasil, Asnah mendapatkan 7.523 suara atau 2 suara lebih banyak daripada Nyanyang yang memperoleh 7.521 suara. Dengan hitungan itu, Asnah bisa menjadi caleg terpilih untuk DPRD Kepri.

Hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul menjelaskan, para hakim sudah memeriksa seluruh bukti yang diajukan pemohon, KPU selaku termohon, Bawaslu, dan pihak terkait. Hasilnya, pada sidang 24 Juli lalu, MK memerintahkan pembukaan kotak suara. ’’Mahkamah mengesampingkan putusan Bawaslu a quo dan demi alasan kepastian hukum,’’ terangnya.

Putusan Bawaslu yang dimaksud adalah putusan yang memerintah KPU untuk memperbaiki penghitungan suara di lima TPS. Putusan itu keluar setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional sehingga seharusnya menjadi wewenang MK.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 26 Januari 2021 11:53
Sidang Pendahuluan PHP Dimulai Hari Ini

Sejumlah Dalil Baru Patut Jadi Perhatian MK

JAKARTA−Persidangan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK)…

Selasa, 26 Januari 2021 11:53

Suara Kontra RUU Pemilu Bermunculan

JAKARTA–DPR telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dalam…

Selasa, 26 Januari 2021 11:52

Relaksasi Aturan Nakes Sangat Membantu

JAKARTA – Estimasi kebutuhan tempat tidur khusus untuk pasien Covid-19…

Selasa, 26 Januari 2021 11:52

Instruksi Perpanjangan PPKM Diterbitkan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi…

Selasa, 26 Januari 2021 11:50

Rp 372,3 Triliun untuk Atasi Dampak Pandemi

Vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dan usaha, bantuan sosial tunai, hingga…

Selasa, 26 Januari 2021 11:49

Angka Pasien Sembuh Pecahkan Rekor

JAKARTA - Pasien sembuh bertambah 10.678 orang dalam sehari pada…

Selasa, 26 Januari 2021 10:39

RUU Pemilu: Mantan HTI Dilarang Jadi Capres, Caleg, dan Kepala Daerah

 Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini masih dalam Prolegnas prioritas…

Selasa, 26 Januari 2021 10:30

Astaga..!! Baru Saja Kenal, Pasangan Ini Oral Seks di Halte

 Polsek Metro Senen, Jakarta Pusat masih mendalami kasus oral seks…

Senin, 25 Januari 2021 21:36

Pantai Lima Putra jadi Primadona Baru di Bulungan

TANJUNG SELOR - Objek wisata Pantai Lima Putra di Desa…

Senin, 25 Januari 2021 11:33

Kepatuhan Pakai Masker Meningkat

JAKARTA - Tingkat kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers