JAKARTA --Peningkatan jumlah hotspot atau titik api di berbagai wilayah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Kepala Negera meminta untuk dilaksanakan pemadaman demi menghindari bencana kebakaran hutan yang lebih luas.
Jokowi menambahkan, kepala daerah bersama aparat kepolisian dan TNI harus berkolaborasi dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan. "Api sekecil apapun segera padamkan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (6/8).
Dia menuturkan, aturan main bagi pejabat yang tidak menjalankan tugas masih sama dengan tahun 2015 lalu. Yakni, pencopotan jabatan. "Saya ingatkan kepada Pangdam Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," imbuhnya.
Presiden menuturkan, jika lalai diantisipasi, peristiwa itu membawa dampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh, kebakaran hutan di 2015 lalu membakar 2,6 juta hektare dan menimbulkan kerugian Rp 221 triliun.
Jokowi menuturkan, dibandingkan tahun 2015, jumlah titik api tahun ini lebih rendah 81 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi sedikit kenaikan. "Ini yang tidak boleh, harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hotspot yang tercatat selama Januari - Juli 2019 mencapai 2.070 titik. Jumlah itu meningkat. Pada periode yang sama di 2015, ada sekitar 6.590. Tahun 2018, juga pada periode yang sama, ada 1.338 hospot.
Jokowi menuturkan, dalam menghadapi bencana kebakaran hutan, upaya yang ditempuh tidak hanya penanggulangan. Namun yang lebih penting adalah pencegahan. Pasalnya, upaya penanganan relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan pencegahan.
"Kalau sudah gede, apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya," kata mantan wali kota Solo itu.
Dengan adanya insfrastruktur organisasi hingga level Babinsa dan Babinkamtibmas, aparat semestinya mudah untuk mendeteksi titik api. Yang terpenting, patroli harus selalu ditingkatkan.
Jokowi menceritakan, dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan Singapura. Dia berharap, tidak ada lagi kasus kebakaran hutan yang berdampak pada "ekspor" asap ke negara tetangga. "Hati-hati, malu kita kalau ngga bisa menyelesaikan ini," pungkasnya.
Sementara itu, hingga kemarin (6/8) luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah sepanjang 2019 berjumlah total 135.749 hektar. Luas kebakaran tertinggi antara lain di Nusa Tenggara Timur (71.712 hektar), Riau (30.065 hektar), Kepulauan Riau (4.970 hektar), Kalimantan Selatan (4.670 hektar),dan Kalimantan Timur (4.430 hektar).
Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni. Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80 persen pada kemarin berjumlah 20 titik. Rincian sebaran hotspot meliputi Pulangpisau (6 titik), Luwu Timur (4), Kapuas (3), Kotawaringin Timur (2), Sambas (2), Seruyan (1), Berau (1) dan Nganjuk (1).
Sesuai instruksi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Mabes TNI sudah sejak jauh hari menyiapkan prajurit dan alutsista untuk membantu pemadaman titik api akibat kebakaran hutan dan lahan. Tugas itu mereka serahkan kepada masing-masing komando utama atau kotama di daerah terdampak kebakaran hutan maupun lahan.
"Tugas (pemadaman kebakaran hutan dan lahan) itu diserahkan kepada kotama terkait," ungkap Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi ketika diwawancarai oleh Jawa Pos.
Kotama yang dimaksud Sisriadi tidak lain adalah kodam, korem, maupun kodim. Selain itu, perbantuan dari kotama di bawah komando TNI AL maupun TNI AU juga dimungkinkan. Di Riau, Kodam I/Bukit Barisan sudah bergerak. Mereka mengerahkan ratusan prajurit untuk bergabung bersama Satgas Karhutla yang sedang bekerja keras memadamkan api.
