Pemerintah masih menutup rapat informasi terperinci tentang kelebihan dan kelemahan tiga provinsi di Pulau Kalimantan yang menjadi kandidat ibu kota baru RI. Tiga provinsi itu adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, keputusan akhir soal lokasi ibu kota baru RI ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu Bambang enggan membeber kelebihan ataupun kekurangan tiga daerah calon ibu kota baru RI.
"Kelebihan kekurangan, nanti keputusan tetap diambil Pak Presiden. Kalau saya sampaikan agak kurang fair, nanti orang bisa mengira-ngira. Larinya ke mana-mana. Daripada menimbulkan spekulasi," ucap Bambang saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Namun demikian, mantan menteri keuangan itu memberikan sedikit gambaran umum tentang lokasi calon ibu kota RI tanpa menyebut nama provinsinya. Dari penuturan Bambang, provinsi yang akan ketempatan ibu kota RI itu menghadapi persoalan air baku serta rentan akan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
"Potensi kelebihan rata-rata ada pada luas lahan, luas lahan relatif besar. Kelemahan rata-rata potensi sumber air baku dan potensi kebakaran hutan. Kami pahami Kalimantan beberapa daerah rentan terutama lahan gambut dan batu bara," ungkap Bambang.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, dalam rapat kabinet beragendakan pembahasan pemindahan ibu kota RI, Selasa (6/8), sejumlah instansi terkait termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeber kelebihan dan kelemahan masing-masing provinsi secara terperinci. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan segera memutuskan lokasi definitif untuk ibu kota baru RI.
"Dari hasil rapat tadi, intinya Pak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya. Pastinya, satu di antara tiga tersebut," ucap Bambang.
Menurut Bambang, Presiden Ketujuh RI itu juga memberikan arahan agar pusat pemerintahan baru yang akan dibangun mempunyai standar kota internasional. Selain itu, Jokowi menginginkan ibu kota baru RI menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan perkotaan.
"Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota dan kehidupan kota yang lebih nyaman akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan," jelasnya.
Terkait pembiayaan, kata Bambang, akan ada tiga sumber pendanaan dalam pembangunan ibu kota baru RI. Yakni APBN, kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), serta partisipasi BUMN bersama swasta.
Bambang menjelaskan, pemerintah akan menerapkan kerja sama pengelolaan aset, terutama pada gedung-gedung pemerintahan di Jakarta ataupun di ibu kota baru
yang bakal ditinggalkan. Dengan begitu pembangunan gedung-gedung di ibu kota baru RI tidak akan mengganggu prioritas di APBN.
"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kami akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru. Semuanya sudah didesain untuk terkait dengan pembangunan ibu kota baru," tandas Bambang.(fat/jpnn)
