JAKARTA, – Padamnya listrik alias blackout di sebagian Pulau Jawa seharusnya membuat para petinggi PLN malu. Sebab, insiden itu terjadi di tengah gencarnya program pemerataan listrik hingga pelosok. Kendati suplai listrik kemarin berangsur-angsur normal, imbasnya kepada pelanggan masih terasa hingga kini.
Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani menyatakan, pihaknya akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak. Kompensasi tersebut sesuai dengan deklarasi tingkat mutu pelayanan (TMP). ”Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment,” ungkap dia kemarin (5/8). Untuk konsumen golongan non-adjustment, kompensasinya 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum.
Kompensasi tersebut diberlakukan untuk pembayaran rekening bulan berikutnya. Khusus untuk pelanggan prabayar (token), pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan pada tagihan listrik reguler. Pemberian kompensasi diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya. Saat ini PLN sedang menghitung secara pasti besaran kompensasi itu. ”Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar,” ujarnya. Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai service level agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.
Berdasar penghitungan sementara, estimasi kompensasinya mencapai Rp 840 miliar. Dana itu dihitung dari 21,9 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik. Perinciannya, 4,47 juta pelanggan berada di DKI Jakarta, 14,2 juta pelanggan di Jawa Barat, dan 3,2 juta pelanggan di Banten. Nilai kompensasi tersebut setara dengan pemberian listrik gratis selama 2–4 hari dengan pemakaian bervariasi. Namun, PLN menegaskan bahwa hitungan kompensasi itu masih menunggu verifikasi dari pemerintah.
Pemberian kompensasi diatur dalam Permen ESDM No 27 Tahun 2017. Tetapi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini sedang merevisi aturan tersebut. Rencananya revisi rampung dan ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Rabu (7/8). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, kompensasi untuk pelanggan terdampak pemadaman listrik terbilang kecil. Dia mengilustrasikan, selama ini nilai kompensasi dihitung berdasar penggunaan minimum listrik, yakni 40 jam. Jika kompensasi berupa diskon 35 persen, pelanggan 1.300 VA mendapat potongan Rp 26.699. Perhitungannya, 35 persen dikalikan 52 kWh (daya pemakaian minimum selama 40 jam), lalu dikalikan tarif Rp 1.467.
Tetapi, saat ini sedang tidak diberlakukan tarif adjustment sehingga nilai kompensasi hanya 20 persen seperti disebutkan dalam Permen ESDM 27/2017. Jika dinominalkan, besarnya sekitar Rp 15.256. ”Jumlahnya kecil. Besok 35 persen akan diterapkan bukan ke penggunaan minimum, melainkan ke tagihan pada saat kejadian, dikurangi 35 persen dan akan disusun secara berjenjang,” urainya. Jadi, jika dalam waktu batas sekian jam terjadi gangguan, tagihannya akan dipotong langsung 35 persen.
Jika sudah melebihi batas sekian jam tersebut dan masih terjadi gangguan, tarif akan dipotong lagi. ”Kalau dalam satu titik sekian jam lagi ini, maka gratis bulan itu. Kalau lebih dari itu, malah mungkin pelanggan mendapat pembayaran dari PLN. Itu lebih fair,” urainya. Nanti kompensasi bukan dalam bentuk uang, tetapi pengurangan saat pelanggan membayar tagihan bulan berikutnya.
Selain itu, kelistrikan di Jawa-Bali akan dibuat sistem looping. ”Selama ini paralel, kalau putus satu arah mati. Kalau ring kan bisa di mana saja,” ungkapnya. PLN dan pemerintah juga tengah memperbanyak jumlah pembangkit di Jawa bagian barat. Sebab, selama ini sistem kelistrikan di Jawa bagian barat memang mengandalkan pasokan dari Jawa bagian timur. Misalnya, proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Jawa 7 berkapasitas 2 x 1.000 mw di Serang, Banten. Pembangkit tersebut rencananya beroperasi pada Oktober 2019 untuk unit 1 dan April 2020 untuk unit 2 untuk mendukung pasokan sistem Jawa-Bali.
Berdasar data PLN, beban sistem pada 4 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB mencapai 19.017 mw di sistem kelistrikan Jawa-Bali. Sejumlah pembangkit sempat mengalami pemadaman akibat tidak masuknya listrik ke transmisi. Saat terjadi gangguan, PLTGU (pembangkit listrik tenaga gas dan uap) di Muara Karang dan Tanjung Priok seharusnya bisa memasok ke wilayah Jawa bagian barat. Sayang, dengan alasan efisiensi, saat itu PLN tidak mengoperasikan secara penuh pembangkit tersebut. ”Kita selaraskan mesin pembangkit dengan energi yang murah, di Muara Karang dan Priok operasi tidak penuh karena memang harganya cukup mahal. Katakanlah Muara Karang dan Priok operasi penuh, belum tentu bisa membuat sistem bertahan karena guncangan kemarin,” urai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN Haryanto W.S.
Perkembangan terakhir, hingga pukul 17.50 kemarin, di Jakarta sudah tidak terjadi pemadaman. Sedangkan beberapa wilayah di Banten dan Jawa Barat masih padam. PLN memastikan hingga Senin (5/8) pukul 23.00 WIB sudah tidak ada pemadaman listrik bagi pelanggan di wilayah Jawa bagian barat. Jika ditotal, PLN membutuhkan waktu lebih dari 30 jam untuk menangani pemadaman listrik itu.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN di kawasan Blok M, Jakarta, kemarin (5/8). Jokowi menumpahkan kekesalan kepada Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan jajaran direksi PLN. Jokowi menyebutkan, sebagai perusahaan besar, semestinya PLN memiliki planing untuk menghadapi situasi terburuk. Dengan begitu, jika terjadi kendala teknis, dampaknya tidak besar. ’’Ada contingency plan, ada backup plan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik,’’ ujarnya dengan ekspresi serius.
Jokowi menuturkan, kasus pemadaman masal itu pernah terjadi 17 tahun silam. Semestinya, lanjut dia, kasus tersebut bisa dijadikan pengalaman. ’’Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi,’’ imbuhnya. Dia menilai PLN seperti tidak belajar dari peristiwa masa lalu. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, kasus tersebut tidak hanya merusak reputasi PLN, tetapi juga merugikan masyarakat. Bukan hanya urusan rumah tangga, melainkan juga pelayanan umum. ’’Konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum terganggu. Sangat berbahaya. MRT, misalnya,’’ tuturnya.
Plt Dirut PLN Sripeni sempat menjelaskan duduk persoalan. Mulai tidak berfungsinya dua sirkuit listrik Jawa-Bali di jalur utara hingga proses recovery sejumlah pembangkit listrik di daerah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta yang memakan waktu tidak sebentar. Meski sudah dijelaskan, Jokowi tampak tidak puas. Dia menilai semua itu bisa diantisipasi selama PLN memiliki kalkulasi terkait dengan potensi-potensi gangguan yang bisa terjadi. ’’Bapak-Ibu semuanya kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop,’’ ucap Jokowi. Dia memerintah PLN untuk melakukan perbaikan secepatnya. ’’Sekali lagi saya ulang, jangan sampai terjadi kembali. Itu saja permintaan saya,’’ kata Jokowi. Setelah mengomeli direksi PLN, Jokowi langsung keluar ruangan. Dia meninggalkan kantor PLN tanpa bersedia memenuhi permintaan wawancara oleh media.
Sementara itu, Plt Dirut PLN Sripeni menyatakan, upaya untuk mengantisipasi kejadian serupa akan dilakukan. Salah satunya menambah jaringan 500 kv, baik di utara maupun selatan. Dengan demikian, sirkuit bisa bertambah. ’’Supaya ada backup, supaya tidak 4 line. Hari ini kan 4 line,’’ ujarnya.
Sripeni menuturkan, rencana tersebut sudah tertuang dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik ( RUPTL) dan rencana anggaran kerja perusahaan (TIAP) PLN tahun ini. Dia memastikan hal itu bisa segera dieksekusi.
