Hingga 2025 nanti, kebutuhan daya di Kalimantan mencapai 5 ribu MW. Angka itu mengantisipasi lonjakan sekitar 1,5 juta penduduk Jakarta ke Kalimantan.
BALIKPAPAN–Gangguan listrik berujung blackout di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah, Ahad (4/8) lalu membuat pemerintah wajib memprioritaskan keandalan sistem kelistrikan. Jika memang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Provinsi Kaltim sebagai kandidat kuat pun demikian. Mengingat provinsi ini masuk sebagai nominator.
Pengamat kelistrikan Bob Soelaiman Effendi menyebut, kapasitas listrik di Kalimantan saat ini tak memadai jika menghadapi pemindahan ibu kota negara. Di Jakarta saja, sebut dia, memerlukan sekira 4 ribu megawatt (MW). Sementara di Kalimantan saat ini rata-rata keperluannya antara 2 ribu hingga 3 ribu MW.
“Ditambah pemindahan ibu kota negara, angka ini perlu ditambah. Jangan sampai kasus kemarin (Minggu) di Jakarta terjadi,” ucap Bob, kemarin (8/5). Bob menyebut, diperlukan minimal 2 ribu hingga 3 ribu MW lagi jika pemerintah ingin ibu kota negara di Kalimantan. Pun pembangunan pembangkit dilakukan secara merata. Lantaran apa yang terjadi di Jawa saat ini ada ketidakseimbangan beban.
Di mana banyak pembangkit yang ada saat ini lebih terkonsentrasi di Jawa bagian timur. “Sementara beban paling banyak ada di Jawa bagian barat. Ini situasi yang tak ideal. Ada bottle neck di Jawa bagian tengah,” ujarnya. Pun transmisi 500 kV yang digunakan di Jawa, lanjut Bob, sudah overload. Sehingga perlu dibangun jaringan transmisi baru. Namun, situasi di masyarakat terutama soal pembebasan lahan menjadi kendala PLN untuk melakukannya.
“Jadi tak semua salah PLN. Seharusnya masyarakat bisa ikut berperan dalam mendukung sistem kelistrikan ini,” imbuhnya. Apa yang terjadi di Jawa jangan sampai diulang di Kalimantan. Menurutnya, jika memang pemerintah pusat ingin listrik ibu kota negara yang baru andal, maka yang pertama harus dikerjakan adalah merealisasikan konektivitas sistem di Kalimantan bagian timur dan Kalimantan bagian barat. Menciptakan keseimbangan.
“Kalau dibayangkan, Kalimantan bagian timur, selatan dan barat itu seperti segitiga. Seimbang dan saling menopang,” ucapnya. Bob menyarankan, di Kalimantan bagian timur lebih cocok memanfaatkan teknologi hydro untuk menghasilkan listrik. Lantaran sungai-sungainya yang memiliki aliran deras. Di selatan, pemerintah bisa memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
“Di barat itu tak ada apa-apa. Tak ada hydro dan batu bara. Maka bisa dimanfaatkan pembangkit tenaga nuklir. Tiga-tiganya ini kemudian terkoneksi dan tercipta keandalan listrik,” sebutnya.
Pembangunan jaringan transmisi 500 kV menjadi sesuatu yang mutlak. Pun jika lokasinya di Kaltim, dengan kondisi yang dia sebutkan di atas, maka bisa dipastikan sistem kelistrikan akan mendukung pembangunan dan perkembangan ibu kota negara yang baru.
“Tapi ada problem jaringan transmisi 500 kV. Yakni proses pembebasan lahan yang lama. Ini yang terjadi di Jawa saat ini,” ujarnya. Karena itu, pemerintah harus memasukkan pembangunan infrastruktur listrik ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Sama halnya dengan pembangunan jalan tol atau jalan trans antarprovinsi. “Ini harus dilakukan. Bayangkan jika kejadian (blackout) di Jakarta terjadi hari ini (kemarin), itu perekonomian lumpuh. Absolutely lumpuh,” ucapnya.
Bob memprediksi, jika memang pemerintah pusat khususnya PLN serius ingin ibu kota negara pindah tanpa masalah listrik, maka mulai dari tahun ini hingga 2025, sudah bisa meningkatkan kapasitas listriknya. Minimal di angka 5 ribu MW. Karena konsumsi listrik akan semakin meningkat seiring geliat ekonomi dan industri di Kalimantan. “Harusnya mampu. Tinggal komitmen politiknya. Jangan sampai menunggu demand saja,” ujarnya.
Sementara itu, Manajer Komunikasi PLN UIW Kaltimra Zulkarnain menjelaskan, saat ini kondisi kelistrikan di Kaltim, yakni Sistem Mahakam telah terkoneksi dengan Sistem Barito di Kalsel dan Kalteng. Dengan kapasitas daya mampu 1.600 MW dengan beban puncak 1.250 MW. “Ada surplus sekitar 200-300 MW,” katanya.
Terkait masuknya Kaltim menjadi ibu kota negara, dia menyebut hingga kemarin belum mendapat informasi atau arahan dari kantor pusat. Mengenai langkah yang akan diambil pihaknya untuk mendukung megaproyek tersebut. “Kalau ada arahan pasti kami informasikan,” ujar Zulkarnain.
Sementara itu, Senin (5/8), sedianya Gubernur Kaltim Isran Noor memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo untuk mempresentasikan Kaltim sebagai calon ibu kota negara. Namun, presentasi ini diundur, karena kesibukan presiden. "Sekitar di atas tanggal 20-an (Agustus)," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain, (5/8), ketika ditanya kapan gubernur bakal presentasi nantinya.
