SAMARINDA–Pemilu elektoral membutuhkan gelontoran dana yang tidak sedikit. Bergantung pada anggaran daerah, evaluasi kewajaran usulan jadi upaya agar kocek daerah tak terbebani. Usulan dua entitas pemilu untuk dana pilwali sudah diajukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Samarinda. Dari instansi ini, usulan itu disodor ke TAPD dan Banggar untuk digodok berapa nominal yang bisa dialokasikan untuk perhelatan pemilu.
“Sudah masuk ke Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) untuk dievaluasi sesuai kemampuan daerah,” ucap Sucipto Wasis, kepala Bakesbangpol Samarinda, kemarin (4/8).
Besaran pasti alokasi akan terungkap di pembahasan perubahan ini. Nantinya, nominal yang disepakati akan tertuang dalam satu naskah pemberian hibah daerah (NPHD). Tapi untuk kucuran akan terbagi dua, yakni di APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020.
Beberapa temuan pelanggaran yang berujung pidana pemilu dalam pemilu serentak 2019 ini membuat Kesbangpol meminta dua entitas pemilu agar membatasi masa jabatan pelaksana pemilu di tingkat bawah. Dari PPK, PPS, hingga panwascam. “Maksimal dua kali saja bisa menjadi pelaksana. Sebab, semakin lama terpilih sebagai petugas pemilu justru lihai dan bisa berbuat curang,” tuturnya.
Pihaknya terus mengevaluasi beberapa tahapan pemilu sebelum NPHD disetujui pemkot dan dewan. “Makanya perlu duduk koordinasi aktif terus agar bisa meminimalisasi kemungkinan itu,” singkatnya. (*/ryu/dns/k8)
