SAMARINDA–Pemkot terus mengevaluasi dampak dari bencana banjir hingga longsor yang saban musim hujan menimpa Kota Tepian. Anggaran penanggulangan bencana yang terbatas dan peringatan dini yang belum mumpuni kian menambah pelik penanganannya.
Lihat saja, ketika banjir selepas Lebaran lalu. Pemkot kelimpungan menangani bencana yang muncul. “Kita terus evaluasi, memang kalau bicara anggaran enggak gerak nanti,” ucap Sulaiman Sade, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, beberapa waktu lalu.
Evaluasi yang ditempuh antara lain memperbarui data akan lokasi rawan bencana se-Samarinda. Khususnya, tanah longsor dan banjir. Untuk banjir, lanjut dia, ada 18 lokasi yang menjadi perhatian. Semua terfokus pada kawasan banjir yang bisa memakan korban.
Sejauh ini, Samarinda Utara dan Palaran masuk atensi mereka. “Untuk longsor yang cukup berbahaya di Kampung Jawa, Lempake, dan Selili,” sambungnya.
Pihaknya pun akan berkoordinasi aktif dengan BPBD pusat hingga provinsi untuk mengamankan dana operasional mereka. Tahun ini saja, kata Sade, BPBD hanya memiliki alokasi dana sekitar Rp 2,8 miliar. Nah, banjir besar medio Juni lalu yang berdampak ke sekitar 53 warga Samarinda sudah memangkas anggaran yang tersedia.
“Untuk menangani banjir tempo hari saja sudah habis Rp 1,7 miliar makanya perlu evaluasi rutin per bulan biar bisa memprediksi bencana yang muncul. Sehingga bisa buat peringatan dini,” tutupnya. (*/ryu/kri/k8)
