BALIKPAPAN - Tahun depan masyarakat Kota Minyak akan melangsungkan pesta demokrasi. Tinggal menghitung bulan, rencananya tahapan Pilwali Balikpapan 2020 akan dimulai September. Seperti proses pemilihan lainnya, pilwali kali ini juga melalui beberapa tahapan.
Mulai penyusunan anggaran, penentuan daftar pemilih tetap (DPT), pencalonan, kampanye, pencoblosan, dan penetapan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Noor Thoha menuturkan, pihaknya tengah menyusun anggaran untuk Pilwali 2020.
Tahapan pertama ini dimulai setahun lalu sebelum proses pemilihan berlangsung. "Insyaallah jika tidak ada perubahan, pada 23 September sudah jalan. Launching memberi tahu masyarakat akan ada pilwali dan bersiap," katanya.
Dia menuturkan, bagi mereka yang siap mencalonkan diri tentunya harus mulai bersiap. Terutama yang datang dari jalur perorangan alias independen. Sebab membutuhkan waktu lebih lama dibanding calon yang diusung partai politik.
Syarat bagi parpol tidak sulit, setidaknya harus punya sembilan kursi. Kalau tidak cukup, akan membentuk koalisi. Sementara itu, calon independen harus memiliki dukungan dengan 40 ribu KTP beserta tanda tangan. Setelah syarat terpenuhi, KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual di lapangan guna memastikan keberadaan dukungan tersebut benar. Jika tidak benar, dukungan otomatis terhapus.
"Pendaftaran sekitar Maret 2020, mulai penyerahan dukungan dan verifikasi April. Kami datangi pendukungnya satu demi satu seperti sensus," ujarnya. Mendukung verifikasi itu, KPU bisa melantik pengurus RT agar seluruh proses tertangani. Pemilih dalam Pilwali 2020 hanya mereka yang merupakan warga Balikpapan yang dibuktikan dengan KTP.
"Jika pencoblosan tidak dilakukan pada alamat tidak masalah, nanti ada proses pindah milih. Namun, harus ada alasan yang jelas kenapa pindah tempat milih," sebutnya.
Dia menyebutkan, saat ini jumlah TPS mengikuti Pemilu 2019 sebanyak 2.055 lokasi. Berbeda dengan Pilwali 2015, TPS hanya 1.359 lokasi.
Menurut dia, jumlah TPS mungkin akan bertambah dibanding pilkada sebelumnya karena jumlah warga juga semakin banyak. Namun, tetap melihat jumlah DPT dulu. Dia menuturkan, KPU membuat anggaran berdasar pemilu terakhir dengan asumsi satu TPS tidak lebih dari 300 pemilih.
Sementara itu, pilkada memiliki aturan berbeda. Setiap TPS diisi 400-500 DPT sehingga situasinya masih kondisional nanti. Pilpres banyak membutuhkan TPS karena bebannya cukup besar. Adapun pilwali, surat suara dan calon wali kota tidak banyak.
"Kami sudah menghitung anggaran secermat mungkin, anggaran KPU itu kalau tidak digunakan akan kembali," bebernya. Jadi ketika dana berlebihan, pasti akan kembali pada negara. Menurut dia, lebih baik anggaran lebih besar dibanding kurang malah sulit untuk pengadaannya.
Selain itu, honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga menjadi perhatian. KPU mengusulkan agar honor KPPS bisa sesuai standar upah minimum regional (UMR). Pihaknya akan berjuang ke daerah dan pusat yakni KPU RI agar honor KPPS bisa naik. Apalagi selama ini sudah ada omongan secara lisan, tapi belum resmi tertulis.
Kemudian, KPU berencana memberikan asuransi kepada petugas KPPS. Antisipasi jika ada insiden kecelakaan kerja sampai meninggal selama pemilu. KPU sudah melakukan terobosan ini pada Pilgub Kaltim 2018. “Sementara saat pilpres ini tidak ada. Rencananya asuransi akan kami usulkan saat Pilwali 2020,” bebernya.
Meski pemberian asuransi tidak terdapat dalam nomenklatur, KPU Balikpapan akan tetap memperjuangkan kenaikan upah bagi KPPS. Saat ini panitia pemilihan kecamatan (PPK) mendapat honor Rp 1,8 juta. Adapun panitia pemungutan suara (PPS) sebesar Rp 1 juta.
“Kami upayakan bisa meningkat setara UMR karena kerjaan mereka cukup berat selama 8 bulan,” sebutnya. Perhatian soal honor KPPS juga diutarakan Bawaslu. Mereka berharap honor petugas KPPS bisa meningkat sesuai UMR. Ketua Bawaslu Balikpapan Agustan mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan bahwa ada peluang untuk menaikkan honor petugas.
