Keterlibatan kaum adam sangat perlu untuk menekan angka kekerasan anak maupun perempuan. Sebab, mayoritas pelaku kekerasan adalah lelaki. Tidak ada pembenaran atas tindak kekerasan yang terjadi, apapun alasannya.
NOFIYATUL CHALIMAH, Samarinda
FITERMEN miris tiap mendengar kasus perkosaan oleh paman bahkan ayah kandung terhadap anaknya. Tak habis pikir, karena merekalah yang patutnya melindungi. Namun, justru menjadi predator.
Lelaki yang kini duduk di kursi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda itu mengatakan, tidak semua perempuan berdaya melawan kekerasan. Apalagi anak-anak. Kepekaan lingkungan juga penting agar korban kekerasan bisa diketahui cepat dan mendapat pertolongan.
"Makanya, petugas kami yang turun ke masyarakat. Selalu mengingatkan, agar peka dengan sekitar. Tetapi, kadang masyarakat masih takut. Sebab, khawatir dianggap mencampuri rumah tangga orang lain," ucapnya kepada Kaltim Post, beberapa waktu lalu.
Di Samarinda, kurun 2018 ada 224 kasus kekerasan yang terekam di data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Samarinda dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Samarinda. Dari jumlah tersebut, 117 korban adalah perempuan dan 107 korban adalah laki-laki. Korban laki-laki mayoritas adalah anak, hanya 11 lelaki dewasa yang jadi korban.
"Kami melihat, ada kecenderungan faktor ekonomi jadi penyebab kasus kekerasan terjadi. Ada pula yang cemburu berlebihan," imbuhnya.
Masyarakat diharapkan bisa melapor jika mendapatkan kekerasan. Jika tidak bisa sendiri, bisa minta bantuan dengan kerabat atau tetangga. Fitermen mengatakan, meskipun saat ini P2TP2A melebur dan menjadi unit pelaksana teknis (UPT) di bawah DP2PA Samarinda, masyarakat tetap bisa memanfaatkan P2TP2A seperti sebelumnya untuk curhat, mengadu, atau butuh dampingan. Tidak perlu takut bakal direpotkan dengan urusan berkas atau birokrasi.
"Datang saja tidak apa. Nanti dilayani. Bisa minta konseling hukum atau psikis," sambungnya.
Meski begitu, dia mengaku tidak semua masyarakat mengadu ke pihaknya. Tetapi langsung ke kepolisian. Khususnya yang pelakunya sudah mengancam dan terlalu membahayakan. Namun, tak semua yang dilaporkan ke polisi dan menjalani proses peradilan hasilnya sesuai ekspektasi. Sebab, masih banyak kasus yang dianggap hukumannya terlalu rendah. "Korban masih trauma. Sementara, hukumannya paling dua tahun misal yang pemerkosaan begitu," ucapnya.
Dia menegaskan, pendampingan hukum juga jadi produk layanan mereka ke masyarakat. “Sehingga, korban bisa mendapat keadilan dan rasa aman,” tutupnya. (dns/k8)
