MANAGED BY:
SELASA
17 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 01 Agustus 2019 11:36
KENAPA YA..?? Alasan Pusat Memilih Sani Belum Terjawab
Abdullah Sani saat dilantik Mendagri.

PROKAL.CO, class="m2942369209510047445yiv4170914572msonormal">SAMARINDA–Kecaman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas sikap Gubernur Kaltim Isran Noor yang tidak kunjung memberdayakan Abdullah Sani sebagai sekprov direspons DPRD. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Muspandi berpendapat, polemik kursi sekprov harus dicermati secara utuh. Tidak sepenggal-sepenggal.

Dia menyebut, gubernur sebenarnya bukan tidak memberdayakan keputusan presiden maupun mendagri. Pasalnya, sebelum Isran Noor dan Hadi Mulyadi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim, pengajuan sekprov sudah diajukan. “Hanya, dalam perjalanannya pelantikan gubernur dipercepat. Meskipun proses seleksi sekprov tetap berjalan,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, gubernur bukan tidak mengakui hasil keputusan pusat. Justru, gubernur mempertanyakan kepada presiden. Terkait keputusan presiden yang menetapkan sekprov kepada Abdullah Sani yang menduduki peringkat dua dalam uji kelayakan. Bukan kepada peringkat pertama, Muhammad Sabani.  “Ini dipertanyakan langsung kepada presiden. Hanya, jawabannya belum diterima sampai hari ini. Jadi, jawaban itu yang ditunggu-tunggu Pak Isran,” beber dia.

Muspandi menegaskan, ketika tidak menjalankan amanah undang-undang, tidak bisa juga begitu saja berujung kepada impeachment atau pemakzulan. Ketentuannya harus jelas. “Tidak serta-merta mengambil kebijakan ini terus dinyatakan salah. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Kaltim. Di Aceh pun kasusnya sama,” ucap ketua Fraksi PAN itu.

Menurut dia, tidak salah jika gubernur tak langsung memberdayakan sekprov yang sudah dilantik mendagri. Jadi, dia berharap, Kemendagri tak lantas mengembalikan surat kedinasan dari Kaltim. Sebab, akan menjadi masalah besar bagi Kaltim. Terutama terkait masalah anggaran. “Saya rasa gubernur memiliki dasar sehingga memutuskan demikian. Lagi pula pertanyaan gubernur belum dijawab. Kan lagi menunggu jawaban langsung dari sekretaris negara terkait penunjukan itu. Kalau saya yang menjadi gubernur pasti akan mempertanyakan juga. Kenapa peringkat kedua yang ditunjuk bukan peringkat pertama. Harus jelas apa pertimbangannya. Sangat wajar gubernur ingin mengetahui. Itu manusiawi,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, gubernur harus menyadari jika sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah. Jadi, wajib hukumnya mentaati apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat.

Dalam hal ini, menerima Abdullah Sani sebagai sekprov. Sebelumnya, Abdullah Sani dipilih Presiden Joko Widodo berdasarkan dari tiga nama yang disodorkan Pemprov Kaltim.“Termasuk penetapan Abdullah Sani sebagai sekprov Kaltim. Kan memang menjadi kewenangan presiden yang menentukan eselon I di lingkungan provinsi. Bahkan, sifatnya mutlak. Jadi, kewenangan gubernur hanya mengusulkan,” kata Udin, sapaannya.

Secara administrasi, lanjut dia, pemerintahan kegubernuran Kaltim saat ini sudah cacat. Sehingga, legislator di Karang Paci khawatir terdapat masalah hukum atau malaadministrasi. Jika sekprov definitif tidak diberi kewenangan melaksanakan tugasnya. “Dalam rapat APBD-P yang dihadiri Banggar dan TAPD, memang perwakilan atau utusan dari pemprov tidak lagi mencantumkan plt sekprov. Tapi lebih kepada TAPD. Nah, ketua TAPD kan sekprov. Makanya harus dikaji bagaimana legitimasi hasil pembahasan anggaran itu,” sebut dia.

Terkait potensi impeachment atau pemakzulan oleh DPRD yang disuarakan Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Manik, dia enggan membahas lebih lanjut. Kendati demikian, dia mengakui DPRD telah mengambil langkah-langkah kelembagaan dengan menyurati gubernur yang belum memberikan kesempatan kepada Abdullah Sani untuk bertugas.

“Jadi, tidak menutup kemungkinan akan ada upaya lain yang diambil DPRD untuk menyikapi polemik ini. Kami khawatir akan menghambat proses pembangunan jika sekprov tidak juga diberdayakan. Dampaknya kan bisa berujung kepada mimpi gubernur yang ingin Kaltim Berdaulat. Bagaimana mau berdaulat, di internal pemerintah saja tidak solid,” ucapnya.

Jangan sampai, sambung dia, kepentingan Kaltim secara besar terhambat dan terganggu polemik sekprov. Gubernur diminta mengedepankan kepentingan rakyat. Ketimbang bersikukuh dengan ego. Apalagi mau menghadapi transisi ibu kota negara, diperlukan solidaritas semua pihak. “Sudahi lah polemik ini. Mari bekerja untuk rakyat,” pungkas politikus PKB itu. (*/dq/riz/k8)

 


BACA JUGA

Senin, 16 September 2019 20:53

Laksanakan Salat Istisqa, Staff dan Komunitas Bandara APT Pranoto Juga Ajak Masyarakat Tak Bakar Lahan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pimpinan dan staff serta Anggota Komunitas Bandara…

Senin, 16 September 2019 20:51

Gubernur Isran Luncurkan Beasiswa Kaltim Tuntas, yang Dapat Ribuan....

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur luncurkan program Beasiswa…

Senin, 16 September 2019 13:39

CELAKA WAL..!!! Angin Mengarah ke Kaltim, BMKG Prediksi Kabut Asap Makin Tebal

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menghimbau masyarakat…

Senin, 16 September 2019 13:27

Ada Agenda Terselubung di Balik Revisi UU KPK

BALIKPAPAN–Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap mengancam…

Senin, 16 September 2019 13:26
Cegah Spekulan Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara

Moratorium Sementara Penerbitan SKT

PENAJAM- Ibu kota negara pindah ke Kaltim. Pemkab Penajam Paser…

Senin, 16 September 2019 13:24

333 Hektare Lahan Gambut Terbakar di Paser dan PPU

KABUT asap yang mengepung langit Kaltim tidak hanya berasal dari…

Senin, 16 September 2019 13:21

Belum Ada Jaminan Penerbangan Kembali Normal

BALIKPAPAN–Lalu lintas penerbangan di Kaltim nyaris lumpuh. Gempuran kabut asap…

Senin, 16 September 2019 13:11
Thareq Kemal Habibie Tak Mau Berkarir di Bawah Bayangan Bapak

Dikira Pebisnis, padahal PNS Merangkap Chef Lulusan Jerman

Penampilan serbahitam dengan penutup mata membuat sosoknya terlihat misterius. Mirip…

Senin, 16 September 2019 11:46

MENCURIGAKENNN..!! Pembahasan Revisi UU KPK Masih Tertutup

JAKARTA– Keputusan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat…

Senin, 16 September 2019 01:19

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Kemenhub Minta Pengguna Jasa Transportasi Udara Sabarrrr.....

JAKARTA- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau seluruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*