Bila sebelumnya kerap irit bicara, Isran Noor mulai terbuka soal rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Gubernur Kaltim itu juga berharap pusat memilih Benua Etam.
SAMARINDA-Isran Noor punya kepercayaan diri yang tinggi jika daerah yang dipimpinnya akan diamanatkan sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Meski begitu, Gubernur Kaltim itu enggan mengerdilkan daerah pesaing lainnya hanya agar ditunjuk pemerintah sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Orang nomor wahid di lingkup Pemprov Kaltim itu hanya ingin membahas potensi yang dimiliki Benua Etam. Selebihnya Isran menyerahkan hasil kajian akhirnya kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Saya enggak mau membandingkan dengan daerah lain. Kami cukup membicarakan apa yang dimiliki Kaltim. Misalnya potensi infrastruktur pendukung yang kita punya. Kalau kita membandingkan, nanti ada kesan mengecilkan orang lain,” papar Isran, kemarin (31/7).
Di luar itu semua, yang membuat mantan bupati Kutai Timur (Kutim) itu cukup tertarik dengan pemindahan ibu kota, yakni potensi pembangunan dan ekonomi yang akan dihasilkan dari megaproyek tersebut.
Menurut dia, jika ibu kota dipindah ke Kaltim, akan terjadi lompatan anggaran yang cukup besar. Benua Etam layaknya ketiban durian runtuh. Berdasar hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas, setidaknya diperlukan pendanaan Rp 466 triliun membangun ibu kota. “Kalau itu terjadi, akan ada transaksi keuangan yang cukup besar. Perekonomian kita pasti akan semakin baik, bahkan meningkat pesat,” ujar dia. Senin (5/8), Isran diundang secara khusus Kementerian PPN/Bappenas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isran akan mempresentasikan kesiapan Kaltim sebagai ibu kota negara.
Ada beberapa hal yang akan dipaparkan Isran terkait itu. Di antaranya, kesiapan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Selain itu, Gubernur akan memaparkan kondisi keamanan dan ketertiban di Benua Etam dalam beberapa tahun belakangan maupun proyeksi ke depan.
“Insyaallah, kalau tidak ada perubahan, saya diminta Presiden Jokowi untuk presentasi terakhir rencana pemindahan ibu kota negara,” katanya. “Semua data yang kami punya nanti akan disampaikan. Misalnya, infrastruktur apa saja yang Kaltim punya. Tapi tidak membanding-bandingkan (dengan daerah lain). Kan enggak bagus,” tambahnya.
Sementara itu, untuk kajian teknis atas pemindahan ibu kota, Isran menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian PPN/Bappenas. Apapun hasilnya, Kaltim akan menerima dengan tangan terbuka. “Kami ini sami'na wa atho'na (mendengar dan taat) saja,” ujar Isran.
Mantan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu membeberkan, kemungkinan pembacaan keputusan lokasi pemindahan ibu kota akan disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus, tepatnya saat pembacaan nota keuangan APBN di DPR RI. “Namun bisa juga pada 20 Oktober, saat pengukuhan presiden dan wakil presiden. Tinggal kita tunggu saja hasilnya. Doakan saja semoga itu bisa direalisasikan secepatnya dan Kaltim yang dipilih,” pinta dia.
LESTARIKAN TAHURA
Ada dua daerah yang direkomendasikan Pemprov Kaltim untuk menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara. Pertama, di Sotek, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Kedua, Kecamatan Samboja atau daerah Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara (Kukar). Namun belakangan, Pemprov Kaltim lebih condong memilih Tahura Bukit Soeharto. Kawasan tersebut dinilai lebih strategis. Berada di tengah-tengah Samarinda, Balikpapan, PPU, dan Kukar.
Isran pun sependapat dengan hal itu. Dia menyebut, dari sisi kewilayahan, Tahura Bukit Soeharto berada di 25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sehingga cukup aman dari persoalan banjir dan kebencanaan.
Adapun untuk kawasan hutan di Tahura Bukit Soeharto, Isran meyakinkan, hutan itu tidak akan dirusak bila ibu kota jadi dipindah ke Kaltim. Sebaliknya, kawasan itu akan dilestarikan dan ditata ulang agar lebih terjaga lagi.
