JAKARTA- Peneliti The SMERU Research Institute Rendy A. Diningrat menilai bahwa ada ketidakkonsistenan oleh pemerintah antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang dirancang terkait dengan ibukota baru. Menurut Rendy, pemerintah memiliki argumen bahwa pemindahan ibukota adalah bentuk upaya dari pemerataan pembangunan dan ekonomi di luar Jawa.
Akan tetapi Bappenas sendiri masih memberi gambaran bahwa yang berpindah hanya pusat pemerintahan. "Dalam konsep-konsep urban planning, pemerataan pembangunan itu bisa dicapai ketika sebuah kota mampu menjadi pusat pertumbuhan baru," ujar Rendy, saat dihubungi Jawa Pos kemarin (31/7).
Menurut Rendy, ibukota baru harus memiliki basis ekonomi yang besar. Kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, tak hanya cukup menjadi pusat pemerintahan. "Maka jika tujuannya ingin pemerataan pembangunan maka ibukota baru harus didorong menjadi pusat bisnis," tambahnya.
Rendy menyebut bahwa Bappenas pernah menyatakan Jakarta tengah menanggung beban berat terkait dengan urbanisasi. Jakarta juga dinilai punya resiko atas gempa bumi dan banjir. Selain itu kemacetan Jakarta juga disebut membuat kerugian ekonomi sebesar Rp 56 miliar per tahunnya. "Memindah pusat pemerintahan tak akan mengurangi beban Jakarta. Aktivitas pemerintahan hanya berkontribusi 10 persen pada beban Ibukota," urai Rendy.
Rendy berpendapat bahwa jika pemerintah memiliki keinginan untuk menumbuhkan pembangunan dan ekonomi di luar Jawa, maka fokus yang bisa dilakukan adalah menggenjot ekspansi dan investasi di luar Jawa. "Dalam RPJMN itu rancangan pembangunan di luar Jawa itu sebenarnya banyak sekali. Misalnya kawasan ekonomi khusus di luar Jawa, rencana pembangunan destinasi-destinasi wisata baru, dan lain sebagainya. Apakah pemerintah sudah pada kesimpulan bahwa project-project itu gagal sampai harus punya pemikiran untuk memindahkan Ibukota?" urai Rendy.
Selain itu, dibanding harus memindah Ibukota, menurut Rendy pemerintah juga perlu lebih dulu memastikan otonomi daerah sudah berfungsi dengan optimal sebagai instrumen pemerataan pembangunan. "Sekarang kita lihat Bantaeng dan Banyuwangi. Mereka bisa menjadi daerah yang berkembang tanpa harus ibukota provinsi pindah. Karena kuncinya memang ada di kemampuan daerah untuk mengidentifikasi masalah. Sebab dengan begitu kebijakannya akan tepat sasaran," tegas Rendy.
Pada intinya, Rendy mengaku tetap mendukung jika keputusan pemerintah sudah bulat untuk memindah Ibukota. Namun, rencana tersebut harus disertai dengan kajian komprehensif dan rancangan yang tepat sasaran untuk menjawab permasalahan. "Catatannya adalah Ibukota baru harus dirancang juga sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Selanjutnya perlu diketahui bahwa jika tujuannya pemerataan ekonomi, asal pemerintah afirmatif dengan akselerasi pembangunan di luar Jawa, pemerataan pembangunan akan terjadi kok," pungkasnya. (agf)
