PENYELENGGARAAN pembangunan di Kaltim diyakini akan tumbuh pesat jika terpilih sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Sebab akan ada banyak sarana dan prasarana yang dibangun untuk menunjang pusat pemerintahan nantinya. Wakil Ketua Bidang Investasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim, Alexander Sumarno meyakini, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh Benua Etam jika diamanatkan sebagai ibu kota negara.
Iklim investasi di Kaltim juga dipercaya akan berkembang pesat. Salah satunya, investasi di bidang barang dan jasa. Contohnya, bisnis properti dan hotel. Dengan demikian, ekonomi masyarakat Kaltim akan tumbuh pesat. “Tentu ada banyak aspek postif yang bisa didapatkan. Ekonomi Kaltim akan tumbuh cepat. Akan ada banyak lapangan pekerjaan yang terbuka,” kata dia. Alaxander melihat, Kaltim mempunyai posisi tawar yang begitu besar dibandingkan pesaingnya, Kalteng.
Contohnya, Kaltim hampir memiliki semua infrastruktur penunjang. Seperti air, listrik, bandara, dan pelabuhan yang terletak di Samarinda dan Balikpapan. Posisi ibu kota negara akan jauh lebih strategis lagi jika lokasi yang dipilih berada di daerah Samboja, Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara (Kukar). Karena daerah itu masuk poros tengah Balikpapan dan Samarinda. “Ingat saat ini Kaltim sedang surplus setrum 200 megawatt,” bebernya.
Potensi itu menjadi nilai tawar tersendiri bagi Provinsi Kaltim. Listrik menjadi salah satu komoditas yang cukup krusial untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di sebuah daerah. Apalagi pusat pemerintahan. Adapun untuk ketersediaan air, Alex meyakinkan, Kaltim tidak perlu diragukan. Hampir di setiap sisi wilayah Benua Etam terdapat sungai. Sehingga pemerintah pusat tidak perlu ragu akan kekurangan bahan baku air ke depannya. “Kalau untuk potensi air, jangan ditanya. Kaltim berlimpah dengan sungai. Daerah (Tahura Bukit Soeharto) yang diajukan juga dekat dengan sumber air baku PDAM,” sebutnya.
Pria yang karib disapa Alex ini mengaku tak sabar melihat perkembangan kawasan pinggiran Kaltim. Sebab kawasan tersebut nyaris tanpa penduduk dan tanpa pembangunan. Dengan adanya pembangunan ibu kota, maka daerah pesisir akan berkembang menjadi daerah yang maju dari segala sisi. “Jangan salah, jika benar terjadi ini adalah sejarah. Semua kabupaten/kota di Kaltim akan kecipratan rezeki. Enggak mungkin proyek-proyek kecil membangun kota baru semua didatangkan dari pusat. Pasti perusahaan lokal yang diajak,” urainya.
Sementara itu, Ketua IPDP Kaltim Fauzi Bachtar melihat, proyeksi pemindahan ibu kota negara harus mendapatkan kepastian pemakaian tenaga pekerja lokal. Tidak menutup kemungkinan, pemerintah pusat akan membawa serta tenaga dari Pulau Jawa. “Bisa jadi pusat membawa pengusaha dari Jakarta. Kemungkinan kedua ialah ketimpangan ekonomi. Setidaknya hal-hal kecil seperti ini bisa dicarikan solusinya sebelum benar-benar pindah ke Kaltim,” sarannya.
Fauzi berharap, Pemprov Kaltim perlu merespons dengan baik peluang tersebut. “Saya yakin kalau ibu kota pindah ke Kaltim, maka pembangunan akan tumbuh pesat. Saya punya keyakinan yang kuat kalau ibu kota negara akan pindah ke Kaltim. Ya, semua infrastruktur penunjangnya sudah tersedia di sini,” katanya. Kata dia, yang tidak boleh dilupakan dari Kaltim, daerah ini memiliki sosial kultural yang sangat baik. Terbukti, nyaris tidak pernah ada konflik sosial yang terjadi di Kaltim. Dengan ragam, suku, budaya, dan agama yang dimilikinya, Kaltim mampu hidup rukun dan damai.
“Satu lagi, coba perhatikan, sejumlah perusahaan yang masuk kategori objek vital nasional ada di Kaltim. Ini bisa dijadikan dasar jika Kaltim dari sisi keamanan juga menunjang,” tandasnya. (*/drh/riz)
