MANAGED BY:
SELASA
17 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 31 Juli 2019 13:03
DPRD Bisa Makzulkan Isran

Jika Terus Paksakan Plt Jadi Sekprov

Abdullah Sani usai menghadap Gubernur.

PROKAL.CO, JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai berbicara keras terkait masalah sekretaris provinsi (Sekprov) Kaltim. Diketahui, Abdullah Sani dilantik sebagai Sekprov Kaltim pada Selasa (16/7) di Jakarta. Namun 15 hari sejak dilantik, Sani tak kunjung diberdayakan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Menurut Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Manik, jika Isran tetap bersikap seperti itu, taruhannya bukan lagi terganggunya roda pemerintahan di Kaltim, tapi bisa berujung impeachment atau pemakzulan terhadap mantan bupati Kutai Timur itu. Menurut Akmal, sesuai Pasal 78 dan Pasal 80 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.

Berdasar aturan tersebut, DPRD diberi kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah karena dia terbukti terbelit kasus hukum, atau tak bisa melaksanakan kewajibannya menjalankan undang-undang. “Keppres (pengangkatan Abdullah Sani selaku Sekprov) juga produk hukum, jadi wajib dilaksanakan gubernur,” kata Akmal. Menurut dia, paling tidak ada dua kasus di mana DPRD memberhentikan gubernur. Pertama, kasus pemakzulan terhadap Aceng Fikri, bupati Garut, Jawa Barat karena menikah kilat dengan gadis 18 tahun kemudian menceraikannya empat hari setelah dinikahi.

Kasus kedua terjadi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada 2017 lalu. Manakala DPRD memakzulkan Bupati Ahmad Yantenglie karena selingkuh. Bukan hanya DPRD, lanjut Akmal, UU Pemda juga memberi kewenangan pada Mendagri untuk memberhentikan gubernur. “Tapi itu untuk kesalahannya yang sangat fatal,” sambung Akmal. Yang pasti, lanjut dia, ada dampak administratif dan politis dari tak difungsikannya Abdullah Sani oleh Isran.

Selaku sekprov definitif, Sani adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan begitu tanda tangannya sangat diperlukan untuk kepentingan keuangan daerah. Sekprov juga merupakan pejabat yang paling berwenang dalam hal kepegawaian. “Kalau ada sekprov lain tanda tangan, ilegal itu,” tegas Akmal. Kemendagri juga sudah bersikap akan mengembalikan segala surat kedinasan yang dikirim dari Pemprov Kaltim jika ditandatangani bukan oleh sekprov definitif dalam hal ini Abdullah Sani.

Soal tudingan mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bahwa Abdullah Sani cacat hukum karena sempat menyogok Isran agar terpilih menjadi sekprov, menurut Akmal harus berdasar bukti. “Mana buktinya. Jangan berdasar katanya, katanya. Ini delik aduan,” tegasnya lagi. Dua pekan lalu, untuk kali pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Abdullah Sani dilantik sebagai sekprov Kaltim oleh Mendagri Tjahjo Kumolo karena Isran menolak menggelar pelantikan di Kaltim.

Senin kemarin, Kemendagri kembali mengeluarkan pernyataan resmi meminta Isran agar taat hukum dan menjalankan Keppres penunjukan Sani yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 November 2018. Dalam pernyataannya, Tjahjo meminta Isran segera memfungsikan Abdullah Sani selaku sekprov definitif kemudian memberhentikan Muhammad Sabani selaku Plt sekprov.

Menolak memberdayakan Sani, berarti melanggar sumpah jabatan sebagai gubernur. Yang mana di antaranya melaksanakan undang-undang, di mana pelantikan sekprov diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 dan PP No 11 Tahun 2017.

Dari Kegubernuran, Gubernur Kaltim Isran Noor tampaknya masih memilih diam seribu bahasa terkait status Abdullah Sani sebagai sekprov Kaltim. Meskipun pada Senin (29/7) lalu, Abdullah Sani telah menghadap secara resmi kepada Isran untuk melaporkan hasil pelantikannya sebagai sekprov oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Saat dikonfirmasi media ini, Selasa (30/7), Isran nyaris tidak memberikan tanggapan atau respons apapun terkait jabatan sekprov Kaltim. Mulai dari dia keluar di ruang kerjanya di lantai dua, kantor Pemprov Kaltim sekira pukul 18.45 Wita, hingga dia melangkah ke dalam mobilnya, Isran hanya berlalu begitu saja.

Sebelum menutup pintu mobil dan meninggalkan kantor Kegubernuran, Isran hanya melempar sepatah kalimat saja. “Apa itu sekprov?” ujar mantan Bupati Kutai Timur ini saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kelanjutan nasib Abdullah Sani sebagai sekprov Kaltim. (*/drh/pra/riz/k15)

 


BACA JUGA

Senin, 16 September 2019 20:53

Laksanakan Salat Istisqa, Staff dan Komunitas Bandara APT Pranoto Juga Ajak Masyarakat Tak Bakar Lahan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pimpinan dan staff serta Anggota Komunitas Bandara…

Senin, 16 September 2019 20:51

Gubernur Isran Luncurkan Beasiswa Kaltim Tuntas, yang Dapat Ribuan....

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur luncurkan program Beasiswa…

Senin, 16 September 2019 13:39

CELAKA WAL..!!! Angin Mengarah ke Kaltim, BMKG Prediksi Kabut Asap Makin Tebal

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menghimbau masyarakat…

Senin, 16 September 2019 13:27

Ada Agenda Terselubung di Balik Revisi UU KPK

BALIKPAPAN–Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap mengancam…

Senin, 16 September 2019 13:26
Cegah Spekulan Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara

Moratorium Sementara Penerbitan SKT

PENAJAM- Ibu kota negara pindah ke Kaltim. Pemkab Penajam Paser…

Senin, 16 September 2019 13:24

333 Hektare Lahan Gambut Terbakar di Paser dan PPU

KABUT asap yang mengepung langit Kaltim tidak hanya berasal dari…

Senin, 16 September 2019 13:21

Belum Ada Jaminan Penerbangan Kembali Normal

BALIKPAPAN–Lalu lintas penerbangan di Kaltim nyaris lumpuh. Gempuran kabut asap…

Senin, 16 September 2019 13:11
Thareq Kemal Habibie Tak Mau Berkarir di Bawah Bayangan Bapak

Dikira Pebisnis, padahal PNS Merangkap Chef Lulusan Jerman

Penampilan serbahitam dengan penutup mata membuat sosoknya terlihat misterius. Mirip…

Senin, 16 September 2019 11:46

MENCURIGAKENNN..!! Pembahasan Revisi UU KPK Masih Tertutup

JAKARTA– Keputusan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat…

Senin, 16 September 2019 01:19

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Kemenhub Minta Pengguna Jasa Transportasi Udara Sabarrrr.....

JAKARTA- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau seluruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*