Kucuran dana untuk desa diharapkan tepat dan bermanfaat. Warga mesti aktif mengawasi.
TENGGARONG–Anggaran dana desa (ADD) di Kukar menjadi bagian komitmen pemkab mempercepat pembangunan di pelosok. Sejumlah kasus dugaan penyelewengan ADD di Kukar pun mendapat respons. Sekkab Kukar Sunggono berharap, masyarakat ikut mengawasi pengelolaan ADD.
Kepada Kaltim Post, Sunggono menyebut, Bupati Kukar Edi Damansyah menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan desa. Bahkan, Edi kerap turun dan melihat langsung perkembangan desa-desa di Kukar.
“Sudah menjadi komitmen kami menganggarkan ADD tersebut untuk percepatan pembangunan di desa. Kami berharap, dana tersebut digunakan sebaik-baiknya secara tepat dan bermanfaat,” terang Sunggono.
Diwartakan sebelumnya, Kejari Kukar menangani kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD salah satu desa di Kecamatan Tabang. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.
Selain itu, Polres Kukar menangani kasus dugaan korupsi DD dan ADD di salah satu desa di Muara Muntai dengan kerugian hingga ratusan juta. Penyimpangan DD dan ADD ini bukan kasus pertama. Sudah beberapa kepala desa terjerat.
Dikatakan Sunggono, besarnya ADD yang dikucurkan sudah sesuai ketentuan. Begitu juga realisasi penggunaan serta pengawasannya juga sudah diatur. Termasuk di antaranya, penggunaan ADD merupakan hasil musyawarah program di setiap desa sesuai kebutuhan. Penggunaannya pun diumumkan secara terbuka dengan menggunakan semacam spanduk atau baliho.
“Jadi, masyarakat saat ini sudah sangat cerdas. Mereka pasti akan tahu ada atau tidaknya dugaan penyimpangan tersebut. Kami dari pemkab mengharapkan masyarakat juga turut aktif melakukan pengawasan,” tambah Sunggono lagi.
Pemilihan kades serentak pun, kata dia, sudah di depan mata. Masyarakat diharapkan bisa ikut memilih kades yang benar-benar memiliki kemampuan memimpin desa. Tahun ini, 103 desa yang tersebar di 16 kecamatan di Kukar akan menggelar pilkades serentak.
Pemkab Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk perhelatan pesta demokrasi di tingkat desa itu.
Pelaksanaan pilkades serentak digelar 16 Oktober 2019. Diikuti 103 desa di 16 kecamatan, minus Kecamatan Sangasanga dan Muara Jawa. Untuk di Kukar, kini tercatat memiliki 193 desa. Untuk tahap pertama sudah dilaksanakan pada 2017 diikuti 75 desa. Sedangkan 15 desa lainnya akan menggelar pilkades pada 2020–2021. “Jadi jabatan kades itu menjadi sebuah pengabdian sebenarnya,” tutup Sunggono. (qi/dwi/k8)