Pasar properti di Bumi Etam masih kesulitan kembali ke puncak kejayaan. Sejak mengalami kemerosotan penjualan pada 2015 akibat turunnya harga batu bara, hingga kini belum ada perbaikan. Wacana pemindahan ibu kota diharapkan menjadi pendorong permintaan dalam jangka panjang.
BALIKPAPAN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo mengatakan tingginya harga komoditas batu bara selama periode 2010-2014 menyebabkan banyak pengembang nasional memanfaatkan momentum tersebut untuk berekspansi ke Bumi Etam. Sebut saja, Sinar Mas Land, Agung Podomoro Land hingga Ciputra Group.
Kala itu, kondisi properti di Bumi Etam sempat booming. Membidik kalangan induk usaha yang berkaitan dengan perusahaan minyak dan gas bumi serta batu bara. Akibatnya pertumbuhan pasar properti di Kaltim sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Namun, saat ini harga komoditas masih mengalami perlambatan. Ini membuat target penjualan para pengembang.
Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pergerakan harga batu bara acuan (HBA) per Juli 2019 kembali tergerus sebesar 11,73 persen menjadi USD 71,92 per metrik ton, dibandingkan dengan HBA bulan sebelumnya di level USD 81,48 per metrik ton. Secara statistik bulanan, HBA Juli 2019 melanjutkan tren penurunan sejak September 2018 yang sempat berada di level USD 107,83 per ton pada Agustus 2018.
Hal ini diikuti pula oleh Indeks Harga Properti (IHP) di Balikpapan dan Samarinda yang belum banyak berubah selama 3 bulan pertama tahun ini. IHP di Balikpapan bertengger pada level 118,75 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya pada 118,72. Sedangkan IHP di Samarinda sudah mengalami stagnasi sejak kuartal II/2018 dan masih bertengger di level yang sama, yakni 103,30 pada kuartal I/2019.
“Kondisinya sudah enggak bagus sejak 2015. Penjualan hunian menengah atas turun 80 persen. Menjual satu sampai dua unit saja sudah bagus. Kondisi sekarang ini aset masih banyak, konsumen terbatas. Daya beli masyarakat Kaltim turun. Ini problemnya ekonomi melambat pertumbuhan enggak besar. Hanya 3,1 persen,” jelasnya, Jumat (26/7).
Bagus mengungkapkan tidak banyak lagi ceruk pasar dari ekspatriat yang bisa disasar akibat rasionalisasi karyawan besar-besaran oleh perusahaan minyak sawit dan batu bara global menjadi salah satu alasan. Sejak jatuhnya harga kedua komoditas tersebut, penjualan untuk unit komersial dan ruko juga menunjukkan hal serupa.
Kondisi tersebut membuat para pengembang mulai menyasar ceruk lain, yakni masyarakat lokal Kalimantan di segmen menengah. Terutama, ungkap dia, saat ini banyak masyarakat yang membeli rumah untuk ditinggali (end user) ketimbang untuk berinvestasi. Sehingga harga hunian di atas Rp 1 miliar kurang menjual.
Pengembang lokal, lanjut dia juga mulai mengarah membangun rumah subsidi dan rumah tipe kecil sederhana di kisaran Rp 300 juta ke bawah untuk bisa bertahan. Namun, tentu saja, untuk rumah sederhana tersebut mendapat tantangan dari belum siapnya infrastruktur yang memadai.
Tahun ini pihaknya optimistis karena harga rumah subsidi mulai naik. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019. Di Kaltim aturan itu mulai menyesuaikan, sudah ada kenaikan 8 persen untuk harga rumah subsidi. Pasar yang lebih luas tentunya membuat penjualan rumah subsidi lebih baik meski harganya meningkat.
“Semula rumah subsidi berada pada kisaran Rp 142 juta, meningkat menjadi Rp 153 juta per unit. Tentu kenaikan harga menjadi angin segar bagi pengembang, sekaligus untuk peningkatan kualitas dari rumah subsidi,” tutupnya. (*/ctr/aji/ndu/k18)
