PROKAL.CO, SAMARINDA - Kawasan Industri Kariangau (KIK) belum juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan masih tersisa persoalan pembebasan lahan dan belum tersedia konektivitas tempat produksi menuju pelabuhan Kariangau tersebut.
"Kawasan strategis ekonomi kita seperti Kariangau belum berkontribusi signifikan. Karena penuh persoalan, makanya kita adakan bentuk tim penataan industri Kariangau," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Abdullah Sani melalui Kasi Pengelolaan Data DPMPTSP Kaltim Awaluddin Madjid, beberapa waktu lalu.
Tim yang dibentuk menyelesaikan persoalan Kariangau ini, sangat mendesak seiring Pemerintah Provinsi sedang fokus mengembangkan industri sektor sekunder dan tersier yaitu industri pengolahan manufaktur dan hilirsasi produk dapat diekspor melalui Pelabuhan ini.
"Tim dibentuk melibatkan juga Badan Pertanahan Nasional, karena ada persoalan lahan. Bapak Gubernur Kaltim sebagai pengarah dalam tim yang sudah ada Surat Keputusan (SK)," kata Awaluddin.
Dalam waktu dekat, tim melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang ada di Balikpapan.
Apalagi, jalan tol Balikpapan Samarinda yang diharapkan untuk konektivitas tempat produksi ke Pelabuhan Kariangau, juga belum beroperasi.
"Jika jalan tol beroperasi, akan mendorong jalannya Kawasan Industri Kariangau. Tapi, ini belum, pelan-pelan lah," kata Awaluddin.
Tahun 2019, DPMPTSP Kaltim menargetkan investasi yang masuk dari dalam maupun luar negeri sebesar Rp36,35 triliun, naik Rp2,54 triliun ketimbang realisasi tahun 2018 yang tercatat Rp33,81 triliun.
"Belum optimalnya Kariangau, kemudian kawasan Industri lain seperti Maloy, membuat investasi di Kaltim terkendala dan memerlukan waktu lagi agar bisa jalan," ujarnya. (mym)
