Persoalannya, OPD baru memikirkan perencanaan setelah diberi anggaran. Maka sampai kapan pun, persoalan rendahnya serapan anggaran tidak akan pernah terselesaikan.
SAMARINDA–Masalah rendahnya realisasi serapan APBD Kaltim terus saja terulang dari tahun ke tahun. Pada 2019, belanja APBD Kaltim yang sudah lewat setengah tahun masih di angka 30–38 persen. Bayang-bayang silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran dari total APDB senilai Rp 10 triliun mengancam. Legislator di Karang Paci memprediksi, nilainya Rp 2–4 triliun.
“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diakibatkan UMK dan tambang. Tetapi juga bisa dipengaruhi penyaluran dana dari pemerintah ke masyarakat yang terhambat. Saya kira, tidak boleh ada ego sektoral antara LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan OPD (organisasi perangkat daerah) dalam melakukan lelang atau tender pekerjaan,” tutur Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy kepada Kaltim Post.
Lanjut dia, rendahnya daya serap APBD Kaltim 2019 membuat pemprov terancam babak belur akhir tahun ini. Apalagi, dari persentase daya serap yang dilaporkan eksekutif ke legislatif, ternyata tidak semuanya adalah belanja langsung. Melainkan juga belanja tidak langsung.
“Harusnya yang belanja rutin enggak usah dihitung ke dalam progres serapan anggaran. Karena yang diukur adalah belanja langsung. Kami memang cukup khawatir dengan kondisi ini. Tetapi mereka (pemerintah) bilang sanggup melaksanakan sampai akhir tahun,” tuturnya. Menurut ketua komisi yang membidangi pekerjaan umum dan perencanaan pembangunan di DPRD Kaltim ini, ada sejumlah dalih yang disampaikan pemprov atas rendahnya serapan anggaran 2019.
Salah satunya karena keterbatasan personel yang dimiliki LPSE Kaltim. Di lembaga itu, pemprov menyatakan hanya memiliki 13 personel yang mengurusi proses lelang dan tender proyek pemerintah. Sementara itu, standar ideal untuk mengurus semua dokumen paket pekerjaan setidaknya dibutuhkan 27 personel.
“Kami sudah meminta agar kekurangan personel itu segera dilengkapi. Karena 2020 pasti akan lebih banyak pekerjaan yang dilelang dan ditender. Tahun depan akan ada banyak program baru yang mau dilaksanakan pemerintah,” ungkapnya. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RPD) antara DPRD dengan sejumlah OPD Pemprov Kaltim, diketahui serapan tertinggi dari anggaran yang dimiliki dinas dan badan baru mencapai 34 persen. Rendahnya serapan itu dinilai cukup mengkhawatirkan.
“Kalau serapan tidak maksimal sampai akhir tahun, maka dapat dipastikan mengakibatkan silpa. Saya kira pemerintah harus segera membenahi itu. Kami tidak mau sampai ada silpa di akhir tahun,” seru dia. Politisi Partai Gerindra ini memprediksi, jika becermin dari progres serapan anggaran yang sudah berjalan, maka besar kemungkinan silpa pada akhir bisa mencapai Rp 2–4 triliun.
Jika itu sampai terjadi, maka dapat dipastikan berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi Kaltim. Salah satu proyek fisik yang hingga sekarang belum dilaksanakan pemerintah, yakni penyelesaian pembangunan Jembatan Mahkota IV.
Ada beberapa bagian dari proyek itu yang diketahui belum rampung. Di antaranya, pemasangan pagar, pengaspalan, dan penyelesaian girder 10 jalan pendekat sisi Kota Samarinda. “Sekarang kita bisa lihat sendiri kondisinya. Pembangunannya terlambat. Harusnya sejak Juni lalu sudah dilakukan uji beban. Kemudian, Juli ke September sudah harus dioperasikan. Tapi sekarang belum ada yang dikerjakan,” katanya. Pemerintah dinilai perlu melakukan optimalisasi. Karena DPRD tidak mau kondisi serupa kembali terjadi pada 2020. Apalagi pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di Kaltim.
“Tahun ini saya kira silpanya pasti tinggi. Nanti akan ada evaluasi maraton dengan semua OPD. Kami mau tanyakan lagi mana yang sudah direalisasikan tahun ini. Kemudian mana yang kemungkinan diluncurkan pada 2020. Karena kemungkinan banyak proyek yang tidak selesai tahun ini dan harus dialihkan ke 2020,” tandasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo berujar, upaya evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di setiap OPD terus dilakukan pemerintah. Utamanya di tengah rendahnya serapan anggaran saat ini.
“Ke depannya, kami akan minta OPD membuat perencanaan sejak awal. Kalau dulu program follows money. Program mengikuti uang. Tapi sekarang, kami maunya uang mengikuti program. Yang banyak program dan memang prioritas, maka harus dialokasikan anggaran yang lebih besar,” jelasnya. Fadjar tidak ingin lagi ada OPD yang baru memikirkan perencanaan setelah diberi anggaran. Jika mengikuti pola itu, sampai kapan pun persoalan rendahnya serapan anggaran tidak akan pernah terselesaikan di setiap dinas dan badan. “Tidak boleh ada lagi dikasi uang baru berpikir. Kalau seperti itu, pasti tendernya telat karena belum ada dokumen. Maunya kami, ke depannya, uang itu adalah konsekuensi dari program dan kegiatan,” imbuhnya. Adapun untuk penyelesaian pembangunan Jembatan Mahkota IV, dipastikan Fadjar, walau tender pekerjaan itu terlambat, namun sebelum akhir tahun jembatan tersebut sudah dapat dimanfaatkan. Karena itu sudah menjadi arahan Gubernur Kaltim Isran Noor. “Insyaallah akhir tahun sudah bisa dimanfaatkan,” ucapnya. (*/drh/riz/k8)
