MANAGED BY:
SELASA
15 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 26 Juli 2019 21:26
Menteri dan Gubernur Irianto Lambrie Soroti Investasi di Kaltara

Investor Ditenggat Setahun, Tak Progresif Perizinan Dicabut

BERI PERINGATAN PERUSAHAAN: Irianto Lambrie (kiri) satu meja dengan Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) dan Bambang Brodjonegoro di Jakarta.FOTO HUMAS PEMPROV KALTARA

PROKAL.CO, Investor yang masuk ke Kaltara diberi peringatan. Terutama yang progres investasinya lambat bakal dicabut izinnya.

 

PRESIDEN RI Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut diminta menertibkan investor pemegang perizinan seperti hak guna usaha (HGU), izin lokasi, dan lainnya yang tidak progresif dalam jangka 20 tahun akan dicabut HGU-nya.

Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie setelah mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk mendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Kaltara di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim)  (25/7).

Rapat itu dipimpin menko Maritim didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Thomas Trikasih Lembong.

Penegasan tersebut, kata gubernur, juga berlaku bagi para pemodal atau investor yang akan berinvestasi di Kaltara. Khususnya, investor yang bergerak di bidang pembangunan ketenagalistrikan.

Di antara yang menjadi pembahasan serius dalam pertemuan itu adalah, PT Kayan Hidro Energy (KHE) akan membangun PLTA Sungai Kayan serta PT Sarawak Energi Berhad (SEB) join PT Kayan Hidro Power Nusantara yang akan membangun PLTA di Sungai Mentarang.

Dikatakan, Presiden memastikan pada periode keduanya memimpin, percepatan realisasi proyek strategis nasional menjadi prioritas. Salah satunya, pembangunan PLTA. “Untuk itu, tak ada lagi perlambatan dalam progres untuk merealisasikan rencana investasi tersebut,” ungkapnya.

Jadi, lanjut dia, pemegang HGU yang sudah berpuluh-puluh tahun diminta menunjukkan aksi nyata dalam mewujudkan rencananya. Termasuk, dalam hal ini, PT KHE dan PT SEB yang diminta dalam waktu setahun ini menunjukkan progres nyata di lapangan atas rencana investasinya di Kaltara. Bila tidak, akan dicabut segala izinnya.

Sebagai konsekuensinya, penyebab perlambatan realisasi investasi pun akan dipangkas dengan nyata pula. Semua tindakan tersebut akan dikoordinatori oleh Kemenko Maritim bersama Kementerian PPN/Bappenas, BKPM juga kementerian dan lembaga terkait lainnya.

“Sejauh ini, sebagian besar ketenagalistrikan di Indonesia dikerjasamakan atau diusahakan oleh PT PLN. Namun, menko Maritim mengusulkan agar ada kebijakan dari PLN untuk melepaskan wilayah usahanya, khususnya di kawasan Sungai Mentarang yang akan dibangun PLTA oleh PT SEB untuk diusahakan swasta,” tuturnya.

Sebab, lanjut dia, PT SEB bersama mitranya berencana menyuplai listrik bagi perusahaan smelter yang akan dibangun PT Inalum di Kaltara. PLN disarankan untuk ambil bagian dalam penyediaan transmisi, tidak dalam usaha jual dan beli listrik dari penyedia.

Menyikapi hal itu, Irianto optimistis kedua investor tersebut mampu memenuhi tantangan Pemerintah Indonesia. Pemprov Kaltara, dalam peranannya sebagai koordinator dan fasilitator akan mendorong percepatan realisasi investasi di Kaltara.

“Sejauh ini, yang perizinannya sudah cukup banyak adalah PT KHE. Ada sekitar 20-an izin sudah dipegang. PT KHE juga sudah menyiapkan IUPKTLS (Kayan 1-5), FS (feasibility study), DED (detailed engineering design) untuk mendukung proses perizinan bendungan. Selain itu, PT KHE mengurus izin konstruksi di Balai Bendungan. Mereka memiliki rencana investasi sekitar USD 17,8 juta,” urai Irianto.

Sementara PT SEB, perizinan yang sudah dimiliki antara lain izin prinsip dari BKPM, izin lokasi dari kepala daerah setempat, geological investigation dan lainnya, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang berproses, dan rencana investasi sekitar USD 2 hingga 3 juta.

“PT SEB menargetkan paling lambat pada 2022 sudah mulai konstruksinya. Namun, saat ini yang patut diperhatikan PT SEB adalah percepatan pembebasan lahan karena hingga kini belum ada progres,” tutur Irianto.

Adapun Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyarankan agar dalam pelaksanaan pembangunan PLTA di Kaltara tidak melalaikan aspek legalitas hukum. “Pak Bambang menegaskan, meski pemerintah memberikan kebijakan percepatan pengurusan perizinan, aspek aturan harus dikedepankan. Ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk Pemprov Kaltara,” ungkap Irianto.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyoroti minimnya progres PT KHE. Dikatakan Irianto, bila mengikuti aturan, diperlukan waktu sekitar 10–14 tahun bagi PT KHE menuntaskan seluruh perizinan. “Ini juga menjadi catatan dan perhatian bagi PT KHE. Jangan sampai kebijakan pencabutan HGU atau izin yang sudah dipegang selama ini diberlakukan. Tentunya akan berdampak pada banyak hal,” tutup Irianto. (adv/rom/k16)


BACA JUGA

Senin, 14 Oktober 2019 09:55

Menyulap Lahan Mangkrak Bekas Tambang Jadi Ekowisata di Negeri Timah

Banyak lahan bekas pertambangan timah di Kepulauan Belitung yang mangkrak.…

Senin, 14 Oktober 2019 09:19
Pemerintah Berencana Merevisi Hukuman Mati

Terpidana Mati Bakal Bisa Ditinjau Ulang

JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk merevisi terkait hukuman mati di Indonesia.…

Senin, 14 Oktober 2019 09:17

Sudah 279 Pengungsi dari Jayapura Kembali Ke Wamena

SENTANI- Komandan Lanud (Danlanud) Silas Papare, Marsekal TNI, Tri Bowo…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:42

Ternyata Ada Delapan Istri TNI Kena Masalah Gara-gara Nyinyiri Penusukan Wiranto

Sebanyak delapan perempuan diduga istri dari prajurit TNI mengunggah tulisan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:39
Imbas Pemilu 2024, Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Dipangkas

Kepala Daerah Harus Terima Konsekuensi

Kebijakan memangkas setahun jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:37
Merancang Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Baru

Mencontoh Australia, Pusat Perkantoran Berdampingan dengan Hutan

Ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim bakal ramah lingkungan.…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:34

Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun, Ada Peluang Direvisi

PARA calon kepala daerah yang berkompetisi pada 2020 mendatang harus…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:32

Wiranto Sudah Bisa Beraktivitas, Mulai Latihan Duduk hingga Berdiri

JAKARTA - Kondisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:30

Berswafoto Dibantu Robot

SELFIE atau berswafoto kerap dilakukan bagi sejumlah orang. Terutama saat…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:27

Gerindra-Demokrat Berpeluang Gabung Kabinet

JAKARTA – Pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) yang semakin…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*