MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 25 Juli 2019 23:52
615 Rumah Sakit Turun Kelas, Begini Dampaknya terhadap Pasien BPJS
Pasien BPJS sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya. (Jawa Pos Photo)

PROKAL.CO, v class="content"> JAKARTA- Sebanyak 615 rumah sakit se-Indonesia turun kelas. Penurunan status itu berlangsung sejak 2017. Artinya RS yang sebelumnya tipe B menjadi C, dan begitu seterusnya.

Penurunan kelas ini berlaku untuk RS swasta dan milik pemerintah. Turunnya status RS tersebut bakal berdampak pada pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo mengatakan, secara umum evaluasi penurunan kelas ini masuk dalam program Class Review atau review class yang menggunakan sejumlah data dan patokan. Di antaranya dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) seperti dokter, tenaga medis. Begitu juga dengan peralatandan fasilitas kesehatan di RS terkait.

“Dinamika cukup cepat. Mulai dari SDM, alat kesehatan di lapangan. Semua itu berkembang. Ada yang SDM di sebuah rumah sakit misalnya belum terinput, pindah, atau meninggal dunia. Maka diperlukan review,” kata Bambang di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (25/7).

Amanat dari Permenkes 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan RS memberikan parameter yang harus dipenuhi oleh RS. Mulai dari SDM, sarana prasarana, dan pendukung lainnya. Klausul lainnya laporan dari BPJS. “Sekarang termasuk review kelas di RS yang kerja sama dengan BPJS,” kata Bambang.

Setelah dilakukan perhitungan dasar SDM, sarpras, dan alat sesuai pedomannya, maka ada 615 RS direkomendasikan untuk penyesuaian kelas. Kata Bambang, review kelas RS bukan persoalan sederhana dan menggunakan data yang tak sedikit. Pihak RS diberikan kesempatan untuk masa sanggah selama 28 hari. Upaya itu supaya mereka merasa tak dirugikan.

“Kalau ada yang tak sesuai bisa melapor ke Kemenkes. Review ini sudah kami sampaikan kepada Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, di daerah, Dinas Kesehatan, dan Kepala Daerah sejak Agustus sampai September 2018. Tapi secara informal sudah sejak Juni-Juli 2018,” kata Bambang.

Berdasar data terakhir per tanggal 27 Mei 2019, RS dan diberikan masa sanggah sampai 12 Agustus 2019. Setelah itu Kemenkes akan menghitung ulang selama 2 minggu dan akan mengirim ulang data dari pihak RS yang komplain.

“Nanti disampaikan ke Pemda sebagai rekomendasi penyesuaian kelas. Tetapi Kementerian Kesehatan akan kirim surat ke BPJS, hasil dasar kontrak dengan BPJS. Sebagai dasar pembayaran tarif RS karena tarif kan dihitung berdasarkan pembagian kelas atau INACbgs,” jelasnya.

Alasan RS Turun Kelas

 
Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group) Bambang menegaskan review atau penurunan kelas didasarkan demi kompetensi, mutu, dan pelayanan pada pasien. Pasien bisa dilayani dengan layanan terbaik dari rumah sakit sesuai kelas dan standar layanannya.

“Kelas RS ini demi kompetensi. Review kelas juga akan dilakukan ke RS yang belum bekerja sama dengan BPJS. Menata agar pelayanan kesehatan lebih baik. Rujukan lebih baik. Dan RS yang turun kelas, jika sudah ada perubahan sumber daya dan alat. Bisa naik kelas,” tegas Bambang.

Dasarnya adalah jumlah sumber daya manusia, sarpras, dan alat kesehatan di RS. Bambang mencontohkan, RS kelas C harus memiliki 4 dokter spesialis dasar, seperti dokter spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis kebidanan, serta spesialis anak. Lalu harus dilengkapi spesialis penunjang lain, patologi klinik, anastessi, dan radiologi. Untuk RS kelas B harus memiliki dokter subspesialis, dokter ilmu dasar spesialis dasar dan berbagai fasilitas penunjang.

“Ada 3 rumah sakit yang turun kelas milik Kemenkes. Dari total 33 RS. Yaitu RS Cisarua, RS Aryowirawan Salatiga, dan RS di Bukittinggi,” jelas Bambang.

Di Jawa Timur terdapat 24 rumah sakit turun kelas. Bambang menegaskan, review itu dilakukan agar pelayanan tepat sasaran sesuai dengan kompetensi masing-masing RS sesuai kelasnya.

“Sebetulnya kami mau melihat antara peraturan dengan fakta di lapangan. Apakah selama ini rumah sakit ketika alat itu rusak tak segera diperbaiki? Lalu ada SDM pensiun tak segera diisi? Itu harus dilihat ulang, sehingga dari sisi kompetensi, bisa terukur. Masukkan data yang benar, sehingga kami bisa punya data dan berikan info yang benar ketika punya perencanaan intervensi pengadaan alat. Jika ada entry data yang kurang tepat maka diberi waktu masa sanggah,” tutur Bambang.

Dampak pada Pasien

Perubahan atau review RS ini tak ada perubahan pada sistem layanan di setiap RS. Setiap pasien akan dilayani sesuai kompetensi RS. Begitu juga dengan sistem rujukan akan dilakukan sesuai kompetensi RS. Sistem rujukan atau pemetaan zonasi tetap mengacu pada prinsip kegawatdaruratan. Setiap pasien dalam keadaan gawat darurat akan ditangani di setiap rumah sakit, kemudian akan dirujuk ketika kegawatdaruratannya sudah terlewati.

“Efek itu untuk RS, pemilik RS, pasien dan Kemenkes. Kemenkes dan Dinkes dengan review ini punya data yang bagus. Kepatuhan jadi lebih bagus. Masyarakat dengan review juga akan menerima layanan RS dengan baik. Datang ke RS mendapatkan layanan yang sesuai. BPJS juga tak dirugikan. Membayar yang seharusnya. Semua pihak diuntungkan. RS juga diuntungkan memgetahui kompetensinya, tak ada yang hilang atau berubah,” papar Bambang.

Program JKN Lebih Tepat Sasaran

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’aruf membenarkan soal penurunan kelas RS tersebut. Dia mengatakan, semua itu merupakan hasil tindak lanjut audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta pemerintah/Kemenkeu. Langkah itu untuk memastikan pembiayaan JKN yang tepat sasaran, tetap efisien, dan berkesinambungan.

“Kami tentu mengapresiasi atas upaya Kemenkes untuk memastikan program JKN ini bisa berjalan dengan baik, sesuai amanah konstitusi yang berlaku. RS didorong untuk berbenah, memperbaiki yang masih kurang dan patuh pada regulasi yang mengatur,” ungkap Iqbal.

Menurut Iqbal, pasien yang datang ke rumah sakit, jika dibutuhkan rujukan sesuai kompetensi medisnya, maka bisa dilakukan. Baik rujuk horizontal antar-RS dengan kelas yang sama atau ke vertikal ke RS lebih tinggi. Peserta tidak terdampak atas review kelas.

“Justru harusnya program JKN bisa lebih tepat sasaran pembiayaannya (atas review kelas ini), kembali ke tujuan audit BPKP bahwa regulasi yang sudah ada harus diimplementasikan dan dimonitor untuk memastikan program JKN bisa tetap sustain. Semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” tutup Iqbal. (Ilham Safutra/jpc)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 24 Agustus 2019 12:05
Tragedi di Masalembu

Menuju Balikpapan, KM Santika Nusantara Terbakar di Perairan Masalembu, Empat Orang Meninggal Dunia

SUMENEP–Kecelakaan transportasi laut kembali terjadi di perairan Sumenep. Kali ini…

Sabtu, 24 Agustus 2019 11:56

Akhirnya..!! Pemerkosa 12 Bocah Segera Dikebiri

MOJOKERTO – Pemerkosa dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak memang…

Sabtu, 24 Agustus 2019 11:44
Liverpool vs Arsenal

Ancaman Trio Baru The Gunners

LIVERPOOL– Arsenal menjelma menjadi tim pupuk bawang dalam enam laga…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:09

Calon IKN, Penajam Sudah Mulai Bangun Ini untuk Konektivitas ke Balikpapan

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Dua Kabupaten di Kaltim yang terpilih menjadi…

Jumat, 23 Agustus 2019 23:48
Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan

Untuk Tahap Pertama, 200 Ribu KK ASN Bakal Huni Rumah Vertikal di Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan masih…

Jumat, 23 Agustus 2019 12:01
GRID, Mengimajinasikan Masa Depan Indonesia melalui Gambar

26 Tahun Lagi Peserta Panjat Pinang Adalah Robot

Pernahkah membayangkan wajah Indonesia pada 2045? Komunitas Graphic Recorder Indonesia…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:59

Masjidilharam Kian Longgar, Nabawi Mulai Ramai

MAKKAH–Jamaah haji Indonesia merupakan yang terbesar sedunia. Seiring dengan mulai…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:26
Keceplosan IKN Pindah ke Kaltim

Desain Ibu Kota Negara Disebut Sementara

JAKARTA – Spekulan-spekulan tanah di Kalimantan Timur (Kaltim) sepertinya gagal…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:13
Istana Masih Malu-Malu Pilih Kaltim

Menteri-Presiden Beda Pendapat, Gubernur Maklum

BALIKPAPAN–Teka-teki pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diwarnai dagelan oleh…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:00

Ada OPM di Balik Kerusuhan Papua

JAKARTA– Otak kerusuhan saat aksi massa di Papua dan Papua…

Untuk Tahap Pertama, 200 Ribu KK ASN Bakal Huni Rumah Vertikal di Kalimantan

Sumber Debu di SMP 2 Masih Diselidiki

Tiga Rumah Ambles ke Sungai Mahakam

KASIAN..!! Nenek-Nenek Tewas Diseruduk Taksi

Angkot..!! Kapan Kau Datang....

CEPATTT...!! Program Pemutihan IMB Berlaku Hingga Akhir Tahun

Sepasang Beruang Resahkan Warga Desa Bukit Subur

Pengetap "Tehambur", Bupati Paser Soroti SPBU Km 4

Kantor Pertanahan Paser akan Terbitkan 190 Sertifikat Perumnas

WADOH..!! Tiap Tahun Kualitas Udara di Kabupaten Ini Menurun
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*