PROKAL.CO, SAMARINDA - Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah selesai, masyarakat diharapkan kembali merajut persatuan. Perhelatan demokrasi yang digelar lima tahunan tersebut, Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, hendaknya disikapi dengan bijak.
"Kita menghendaki, sudah Pemilu ini jangan lagi terjadi macam-macam. Masyarakat umum hendaknya menyerahkan bagi yang berkuasa secara konstitusional untuk mengatur (Negara). Aspirasi yang didengar (penguasa) jangan hanya dari pemenang saja tapi juga semua masyarakat baik yang menang dan kalah," ujar Hamri Haz, tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim, Selasa (23/7/2019). Hamri Haz mengatakan Pemilu hanya sebagai sarana.
Dan tujuannya penyelenggaran tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ia mengakui setiap hasil keputusan pasti membawa dampak adanya pihak merasa tidak puas dan wajar. "MUI dari pusat sampai daerah memang tidak ada pernyataan dikeluarkan secara resmi. Tetapi, saya kira kita semua menginginkan persatuan, ketika ada yang menang dan kalah. Karena, menang kalah itu hanya sarana untuk mengambil keputusan dalam demokrasi," ujar Hamri yang menjabat Ketua MUI Kaltim. Sementara itu, akademisi Muhammad Taufik menjelaskan sejak 27 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan menolak seluruh gugatan dari pemohon terhadap Pemilihan Presiden dan termohon terbebas dari tuntutan hukum. Keputusan ini sudah seharusnya diterima semua masyarakat dengan lapang dada.
"Kita sebagai warga Negara harus memahami putusan MK diambil dari sidang hakim adalah putusan akhir dan final mengikat," katanya. Pemilu 2019 serentak yang didalamnya Pemilihan Presiden, Taufik menilai, membuat masyarakat terbelah menjadi dua dalam dukungan. Apalagi beredar isu-isu negatif menjelang Pemilu. Ini terjadi selama 2 tahun terakhir. "Dengan ada pertemuan Bapak Joko Widodo dan Prabowo sebagai peserta Pemilihan Presiden di MRT Jakarta dan lanjut makan sate di Senayan. Ini menunjukan Bapak Prabowo memiliki jiwa yang besar dan indikasi kedua kubu sudah berdamai dan tidak ada dendam," ujar Taufik.
Taufik menjelaskan permasalahan antara Jokowi dan Prabowo, sudah selesai. "Di Pilpres, jangan baper (bawa perasaan). Karena, yang mencalonkan diri saja tidak baper. Ayo masyarakat kita move on. Kalau memang keberatan calon Presiden kalah, ya berkompetisi lagi di lima tahun ke depan," katanya.
Terpisah, Herdiansyah Hamzah menilai Pemilu serentak nasional dan daerah tahun 2019, cukup membuat kelelahan penyelenggara. Sehingga, kedepan mesti dipikirkan konsep pemilu serentak yang dibagi menjadi 2, yakni serentak nasional (DPR, DPD dan Pilpres) dan serentak daerah (DPRD provinsi, DPRD kab/kota, dan kepala daerah).
"Disamping bisa mengurangi beban penyelenggara, pemilih di daerah juga akan lebih bisa menilai kualitas para caleg dengan baik berdasarkan isu yang dibawa," ujar Herdiansyah. Adapun penanganan dugaan politik uang yang sampai di Gakkumdu seperti terjadi di Samarinda dan Bontang, cukup disayangkannya. Padahal, menurutnya, pidana pemilu berupa politik uang ini sudah terang dan nyata.
"Gakkumdu bahkan tidak menjelaskan secara terbuka kenapa kasus-kasus tersebut dihentikan. Sepertinya gakkumdu menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan peserta pemilu. Dihentikannya kasus dugaan politik uang ini yang sangat kita sayangkan. Mestinya diproses saja sampai sidang Pengadilan yang membuktikan," katanya. (mym)
