MANAGED BY:
SELASA
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 23 Juli 2019 12:31
Evi Bukan Hanya Terlalu Cantik di Foto
Pria Ini Beberkan Alasan Gugat Foto Caleg yang Katanya Kelewat Cantik di MK
Prof H Farouk Muhammad

PROKAL.CO, Prof H Farouk Muhammad bertutur panjang terkait gugatan yang ia layangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kepada peraih suara tertinggi DPD RI dapil NTB Evi Apita Maya.Hal ini sekaligus meluruskan persepsi publik yang terlanjur menganggap ia, tak suka lihat foto Evi cantik di surat suara.

Upaya panjang dilakukan Farouk untuk cari bukti mendukung tudingannya. Sampai akhirnya ia tiba pada kesimpulan. Evi telah melakukan kecurangan. Sehingga ia dapat suara terbanyak dalam Pemilihan DPD RI kemarin.

“Manipulasi foto dengan metode Digital Imaging, itu (maksimal) boleh dilakukan sampai 30 persen,” kata Farouk.

Di dunia fotografi atau kecantikan, ia menyebut ada pembatasan dalam editing foto. Pendapat ini, ia peroleh dari hasil diskusi dengan pakar fotografi. Maka, ia berkesimpulan seharusnya untuk keperluan administrasi foto di KPU, harusnya lebih ketat lagi.

Inilah yang menyemangati Farouk melakukan gugatan ke KPU. Setelah bertukar pikiran dengan beberapa ahli tentang foto Evi.

Farouk merasa perlu meluruskan. Gugatan terhadap Evi tidak semata-mata karena Evi terlihat cantik di surat suara. Tetapi, ia berkeyakinan ada informasi bohong yang disampaikan kepada publik.

“Bukan fotonya, tapi informasinya pada publik,” tekannya.

Bagi Farouk, informasi diri itu tak hanya sekedar data normatif. Seperti pendidikan, keluarga, dan karir. Tapi juga, menyangkut tentang keaslian foto yang diberikan. Foto yang dimanipulasi sama saja dengan memanipulasi identitas diri.

“Informasi tidak hanya soal identitas, tapi semua informasi termasuk foto,” tegasnya. Tak hanya menelusuri tentang keaslian foto. Farouk mencium, ada praktek politik. “Ke mana saja kita pergi mau reses atau kampanye terus dikejar (Bawaslu),” cetusnya.

Para penantang dianggap lebih leluasa berkampanye. Bahkan melakukan praktek politik uang. Farouk telah mengantongi banyak bukti. Hingga dokumentasi Evi mengajak masyarakat memilih ia dengan iming-iming materi.

Bukti itu didapat dari berbagai tempat. Mulai dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, hingga Lombok Timur. “Semua informasi (diduga tempat dilakukan politik uang) kami datangi dan cari orang yang menerima,” kisahnya. Farouk juga sempat membahas laporan yang ia sampaikan ke Bawaslu. Ia bercerita panjang, proses memasukan laporan yang tercatat di Bawaslu tertulis tanggal 30 April 2019. Sampai akhirnya semua laporannya disebut kedaluwarsa.

“Penuh dengan tanda tanya kerja Bawaslu ini,” cetusnya. Selain memaparkan tentang dugaan pemalsuan dokumen berupa foto dan politik uang, Farouk juga menemukan bukti-bukti yang siap ia paparkan di persidangan. Yakni terkait tudingan penggelembungan suara.

Dugaan ini menguat, menyusul temuan ia di lapangan. Bagaimana modus praktek penggelembungan itu ditawarkan. “Dari 72 TPS saja, kita menemukan 889 suara penggelembungan,” bebernya. Jumlah ini bisa jadi bertambah. Bila semua TPS ditelusuri. Farouk menyebut ia menggugat ini, semata-mata karena ingin menegakan nilai-nilai demokrasi. Mengingat bila persoalan ini tidak diluruskan, akan jadi warisan buruk bagi generasi muda.

“Mudah-mudahan tidak ada lagi kecurangan (semacam ini), jangan dianggap gampang,” harapnya. Paling tidak ia merasa telah melakukan upaya terbaik. Agar dikemudian hari, tidak lagi ada cara-cara tidak sehat yang dapat menganggu jalannya demokrasi dan rasa keadilan.

Sementara itu, Evi saat dihubungi Lombok Post memilih irit bicara. Ia hanya sempat membenarkan bila MK, telah memutuskan melanjutkan pemeriksaan perkara yang dimohonkan oleh Farouk atas dirinya. “Iya,” jawab Evi melalui pesan pendek.

Namun ia enggan menanggapi putusan itu. Evi juga belum mau menyampaikan langkah selanjutnya menghadapi lanjutan perkara di MK. Termasuk upaya ia menyiapkan saksi-saksi sebagai pihak terkait di persidangan. “Semua sudah saya serahkan sama KPU, Bawaslu, dan kuasa hukum saya, silakan tanya kuasa hukum saya,” tutupnya. (zad/r2)


BACA JUGA

Senin, 18 November 2019 11:12

PKS Target Menang 60 Persen Pilkada 2020

JAKARTA– Rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS memunculkan sejumlah rekomendasi penting.…

Senin, 18 November 2019 11:10

Dominan Gas dan Abu Vulkanik, Penerbangan Normal

JOGJA -  Gunung Merapi kembali mengalami aktivitas vulkanik, Minggu (17/11).…

Senin, 18 November 2019 10:52

Panasnya Pilkades di Jawa, Persaingan Suami Versus Istri di 18 Desa

KUDUS- Gelaran pesta politik arus bawah atau pemilihan kepala desa…

Senin, 18 November 2019 00:08

Mendes PDTT : LDN Bisa Ciptakan Pemain Berbakat Dari Desa

JOMBANG  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

Minggu, 17 November 2019 20:30

Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Palestina

JAKARTA – Indonesia mengutuk serangan udara Israel ke Palestina yang terjadi…

Sabtu, 16 November 2019 11:55

Susah Solar Akibat Kuota Dikurangi

JAKARTA– Kosongnya stok solar bersubsidi di SPBU-SPBU telah menghambat aktivitas…

Sabtu, 16 November 2019 11:52

Eks Menag Diperiksa 7 Jam

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendalami dugaan korupsi…

Sabtu, 16 November 2019 11:46

Gunung Lawu Membara, Kobaran Api Merembet ke Utara Ancam Permukiman Warga

PANEKAN– Gunung Lawu seharian berkobar, kemarin (15/11). Sejak sekitar pukul…

Sabtu, 16 November 2019 10:11

Duit Rp 477 M Dipamerkan oleh Kejagung

JAKARTA-- Tumpukan uang yang besarnya lebih dari kasur diletakkan di…

Sabtu, 16 November 2019 10:07

Targetkan Stunting Hanya 19 Persen di 2024

JAKARTA - Target tinggi dicanangkan pemerintah Jokowi-Maruf Amin dalam penanganan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*