SAMARINDA – Program upaya khusus sapi betina wajib bunting (upsus siwab) yang dicanangkan oleh pemerintah sejak 2017 mulai menunjukkan hasil memuaskan. Pada akhir Juni 2019 tingkat kebuntingan sapi telah mencapai lebih dari 50 persen dari target tahun ini.
Di Indonesia, total kebuntingan telah mencapai 50,24 persen atau sebanyak 1,05 juta ekor dari 2,1 juta ekor yang ditargetkan tahun ini. Lalu total akseptor telah mencapai 63,53 persen atau sebanyak 2,25 juta ekor dari 3 juta ekor yang ditargetkan. Kelahiran telah mencapai 57,69 persen atau sebanyak 969.194 ekor dari 1,68 juta ekor yang ditargetkan tahun ini.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kaltim Dadang Sudarya mengatakan, ada tiga parameter utama yang ditargetkan pada program upsus siwab. Yaitu jumlah kebuntingan, akseptor atau inseminasi buatan (IB) dan jumlah kelahiran. Untuk Kaltim, tahun ini ditargetkan jumlah kebuntingan sebanyak 4.550 ekor, akseptor sebanyak 6.500 ekor dan kelahiran sebanyak 3.640 ekor.
“Realisasinya kalau dirata-ratakan juga sudah lebih dari 50 persen hingga Juli 2019,” ujarnya Senin (22/7). Dia menjelaskan, total kebuntingan telah mencapai 66,62 persen atau sebanyak 3.031 ekor. Total akseptor mencapai 43,35 persen atau sebanyak 2.818 ekor, dan kelahiran sapi mencapai 57,69 persen atau sebanyak 1.892 ekor.
Meski target kebuntingan dan kelahiran sudah melebihi 50 persen atau sudah masuk zona hijau pada semester pertama tahun ini, tetap harus dipacu agar target 2019 dapat dipenuhi atau bahkan melebihi target. “Terutama kabupaten atau kota yang target kebuntingan dan kelahiran belum terpenuhi untuk semester pertama, harus terus menggenjot,” ungkapnya.
Terkait target akseptor atau IB yang belum mencapai target 50 persen pada semester pertama tahun ini, harus dikoordinasikan dan dievaluasi bersama tim dari kabupaten atau kota. Hal itu harus dilakukan agar permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segera dicarikan solusinya sehingga target tahun ini terpenuhi.
“Koordinasi dan dukungan yang baik antara petugas di lapangan, hingga petugas tingkat provinsi tidak hanya tercapainya target yang telah ditetapkan, namun juga untuk peningkatan produktivitas usaha peternakan dan memberikan keuntungan bagi peternak,” pungkasnya. (*/ctr/ndu/k18)
