PROKAL.CO, SAMARINDA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kaltim di Hotel Haris, Senin (22/7/2019).
Rapat Pelno dilakukan KPU Kaltim bersama 6 KPUD Kabupaten Kota yaitu Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Panajam Paser Utara, Mahakam Ulu dan Kutai Timur.
"Rapat pleno minus KPUD Kota Samarinda, Kutai Barat, Paser dan Berau yang mendapatkan permohonan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ketua KPU Kaltim Rudiansyah dalam sambutannya pembukaan rapat pleno.
Para calon terpilih anggota DPRD Kaltim diberikan waktu tujuh hari untuk menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Registrasi LHKPN merupakan salah satu syarat nantinya diserahkan ke Pemerintah Provinsi untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Rapat pleno ini sempat ditunda karena menunggu sidang putusan MK tentang gugatan sengketa perselisihan hasil Pemilu dari partai Beringin Karya untuk DPR RI Kaltim.
"Sidang putusan MK ini ada kaitannya dengan rapat Pleno ini karena Pemilu serentak sehingga dapil yang ada di atasnya kami tunggu dulu," ujar Rudi.
Dari data rekapitulasi suara pemilu di kabupaten/kota di Kaltim, terdapat 55 nama dipastikan duduk di DPRD Kaltim. Diantaranya mantan Bupati Berau Makmur HAPK, mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Andi Harahap dan politikus dan pengusaha Hasanuddin Mas’ud turut terpilih lewat Dapil Balikpapan.
Partai Golkar kembali berkuasa di DPRD Kaltim dengan 12 kursi disusul PDI Perjuangan (PDIP) dengan 11 kursi. Wakil dari PDIP yaitu uhammad Samsun, Eddy Sunardi Darmawan, Veridiana Huraq Wang, dan Martinus serta beberapa nama baru, seperti H Baba dan Herliana Yanti. (mym)
