SAMARINDA – Pemkot Samarinda bagi tugas dengan Pemprov Kaltim untuk menangani banjir di Kota Tepian. Pemprov mengerjakan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) dibantu pemkot menyelesaikan masalah sosial. Di samping itu, pemkot fokus pada penanganan drainase dan normalisasi folder.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Hero Mardanus. Dia mengatakan, kedua kegiatan itu menjadi prioritas pemerintah daerah. “Agar ada pengurangan genangan. Paling tidak, air surut tidak lama ketika banjir,” singkatnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) DPUPR Samarinda Desy Damayanti mengatakan, anggaran normalisasi polder telah tersedia Rp 5 miliar. “Nanti (anggarannya) digunakan untuk pengerukan sedimentasi di Polder Gang Indra (Jalan Antasari) dan Polder Air Hitam (Jalan Aw Sjahranie). Ada juga peningkatan drainase di beberapa kawasan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya kebagian tugas memaksimalkan alat pengeruk lumpur watermaster. Sasarannya anak sungai yang mengalami penurunan fungsi. “Banyak yang sudah dangkal. Bahkan ada mati (anak sungai). Khusus di kawasan Sempaja, pengendalian menjadi tugas BWS Kalimantan III (Balai Wilayah Sungai)," beber dia.
Kendati demikian, kegiatan pengerukan di sejumlah polder maupun anak sungai belum berdampak signifikan. Ini terbukti ketika hujan lebat, genangan masih lambat turun. Menanggapi ini, Desy menyebut, daya tampung drainase sekarang tidak seimbang dengan debit air yang ada. “Apalagi faktor alam. Makanya kegiatan pengendalian banjir hanya dapat mengurangi," jelasnya.
“Termasuk kinerja watermaster di belakang Unmul (Universitas Mulawarman) juga tidak bisa memberikan hasil maksimal. Penumpuk sedimentasi sudah terlalu tinggi. Jadi, kalau curah hujannya berlebih, itu di luar skema perencanaan kami," pungkasnya. (*/dq/kri/k16)
