MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 19 Juli 2019 23:45
Pindah Ibu Kota Diputus Agustus

Lokasi dalam Kajian, Kaltim Masih Ungguli Kalteng

MANFAATKAN MOMENTUM: Mohammad Djailani dan Zulkifli Shahab membeberkan rencana pengusulan kementerian khusus menangani percepatan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. RAMA SIHOTANG/KP

PROKAL.CO, Percepatan pemindahan ibu kota dinilai perlu ditangani kementerian khusus. Agar tak berakhir sebagai wacana.

 

BALIKPAPAN – Agustus menjadi bulan yang dinanti masyarakat Kalimantan, khususnya Kaltim dan Kalteng. Dua kandidat kuat lokasi ibu kota negara yang baru. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya mengumumkan lokasi pasti pemindahan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun berjanji akhir Juli ini kajian dirampungkan.

“Ini masih proses kajian,” kata Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Sumedi Andono Mulyo di Hotel Novotel, Balikpapan, kemarin (18/7).

Sumedi enggan membeber bagaimana kajian yang saat ini bisa menentukan nasib Kaltim ataupun Kalteng. Apalagi sikap daerah yang ada saat ini bisa mengarah kepada kandidat yang terpilih. Sebab, bagaimanapun, pihaknya hanya memiliki tugas menyelesaikan kajian. Nanti, presiden-lah yang menentukan. “Keputusan nanti ditentukan presiden,” lanjutnya.

Yang bisa dijelaskannya, pemindahan ibu kota negara bukan hanya membangun kota baru. Namun, ini menjadi bagian dari paket kebijakan percepatan pembangunan di Kalimantan. Karena nanti, pasti akan dilakukan pengembangan pada kota metropolitan, kota-kota baru yang kecil, kawasan perdesaan dan sebagainya.

“Termasuk wilayah perbatasan,” ujarnya.

Sementara itu, pakar perencanaan tata kota dan wilayah dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Farid Nurrahman menyebut, bahwa apapun usaha yang dilakukan daerah untuk bisa dipilih, atau bersikap apa adanya, merupakan keputusan politik. Namun, secara akademis, Kalteng yang cenderung intens menginginkan pemindahan ibu kota di wilayahnya merupakan strategi menutupi kekurangan.

“Karena ini kesempatan emas bagi Kalteng. Sementara kondisi wilayahnya jauh tertinggal dibandingkan Kaltim,” kata Farid.

Seperti diketahui, dibandingkan Kaltim, Kalteng memiliki empat poin kelemahan. Mulai dari lokasi yang jauh dari pelabuhan, ketersediaan air tanah yang terbatas, wilayah delineasi memiliki lapisan gambut yang rentan terjadi kebakaran, hingga struktur demografi yang cenderung homogen.

“Jadi wajar jika Kalteng membentuk tim ini, tim itu, untuk menutupi kekurangan yang ada,” ujarnya.

Sementara Kaltim hanya memiliki dua kekurangan. Yakni persoalan banjir dan ketersediaan sumber daya air tanah yang rendah. Jika membandingkan kelebihan pun, Kaltim memiliki banyak keunggulan dibanding Kalteng. Seperti dekat dengan dua bandara di Balikpapan dan Samarinda, dekat dengan Pelabuhan Semayang.

Lalu dekat dengan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda, ketersediaan jaringan infrastruktur energi dan air bersih, struktur demografi yang heterogen, dilewati ALKI II di Selat Makassar, bebas gempa bumi dan kebakaran hutan, tak berbatasan langsung dengan batas negara dan memiliki ketersediaan lahan berstatus areal penggunaan lain (APL), hutan produksi berstatus konsesi HTI maupun hutan produksi yang bebas konsesi.

“Saya lihat gubernur (Isran Noor) memang berhati-hati. Tak ingin terpancing dengan sikap yang diambil Kalteng. Dan bagaimanapun keputusannya tetap di tangan presiden. Tak bisa diintervensi,” jelasnya.

Menurut Farid, siapa pun nanti, apakah Kaltim atau Kalsel yang menjadi ibu kota negara, daerah yang tidak dipilih tetap akan memperoleh manfaat. Karena becermin dari ibu kota saat ini, DKI Jakarta, mampu memberikan manfaat pembangunan infrastruktur dan ekonomi hingga ke Jawa Timur.

“Ini kan kepentingan nasional. Yang harus digarisbawahi ini (ibu kota) ada di Kalimantan,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menilai, ketika Kaltim ngotot melobi pusat, maka dari sisi nilai tawar, provinsi ini akan dianggap gampangan. Selain itu, sikap yang demikian hanya melahirkan mafia-mafia terselubung.

“Memang kita melihat di sejumlah media, Pemprov Kalteng melakukan berbagai upaya agar ditunjuk sebagai ibu kota negara. Kalsel juga begitu. Tapi saya kira biarkanlah. Kalau ada lobi dan sebagainya, nanti ada apa-apa lagi,” kata dia.

Rencana pemindahan ibu kota negara sejatinya menjadi kepentingan negara atau pemerintah pusat. Pusat yang meminta ke daerah. Karenanya, Kaltim tidak perlu ikut-ikutan memasang sikap merendahkan diri.

 “Makanya, saya sependapat dengan sikapnya Pak Isran yang memilih menunggu. Tidak perlu melobi. Nanti bisa muncul mafia-mafia yang bersembunyi dalam persoalan itu. Terutama persoalan tanah,” imbuhnya.

DORONG ISRAN

Kaltim tak ingin kehilangan momen. Jelang pembentukan kabinet di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin. Bumi Etam mendesak dibentuknya kementerian negara yang fokus menangani percepatan pemindahan ibu kota negara. Agar wacana hijrah itu tak sekadar jadi bualan dan jualan politik.

“Kami mendorong Pemprov Kaltim bersikap. Jangan membuang momen pada penyusunan kabinet Jokowi-Ma’aruf. Minimal harus ada wakil Kaltim yang jadi menteri. Kami dari MRKB akan mendorong itu,” kata Mohammad Djailani, ketua harian Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB), kemarin.

Lebih-lebih lagi jika Kaltim ke depannya dipilih sebagai ibu kota negara. Harus ada wakil Benua Etam yang bisa mengawal pelaksanaan pembangunan. Positif-negatif pemindahan itu ditanggung masyarakat Kaltim.

“Harus ada calon dari Kaltim. Kami mendorong Pak Isran sebagai salah satu calon menteri. Kalaupun beliau enggak bisa, maka paling tidak ada nama lain yang ditunjuk atau direkomendasikan,” imbuhnya.

“Di sini kita bukan bicara soal Pak Isran-Hadi dari pihak mana. Tapi kita bicara siapa yang mewakili Kaltim. Ini bukan hanya bicara komitmen politik. Tapi bicara komitmen kebangsaan. Kami juga tidak mau rencana pemindahan ibu kota hanya menjadi komoditas politik,” imbuhnya.

Sekretaris MRKB Zulkifli Shahab menegaskan, sudah selayaknya Kaltim memiliki menteri. Menurutnya, pusat jangan hanya mau mengeruk kekayaan alam Kaltim. Tetapi juga mesti memberikan ruang partisipasi bagi putra-putri Kaltim membangun bangsa dan tanah kelahirannya.

“Maluku dan Papua saja punya menteri. Lalu kenapa tidak ada dari Kaltim. Padahal Kaltim ini sudah banyak memberikan sumbangsih dari hasil sumber daya alam yang kita miliki. Kaltim harus ngotot meminta jatah menteri,” imbuhnya.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Jauchar Barlian menilai, memang sudah waktunya Kaltim memiliki menteri. Menurutnya, Kaltim sendiri merupakan representasi dari Pulau Kalimantan.

Selain itu, ke depannya kabinet kerja sudah mulai fokus bicara pembenahan lingkungan. Kemudian bagaimana memacu pembangunan di daerah pedalaman dan perbatasan. Kaltim memiliki semua persyaratan itu.

“Kalau bicara layak, memang harusnya dari dulu Kaltim sudah punya menteri. Cuma persoalannya sekarang, seberapa serius elite dan tokoh Kaltim menciptakan bargaining di pusat,” tuturnya.

Mulai sekarang elite dan tokoh Kaltim harus menekan pusat untuk mendapatkan jatah menteri. Baik melalui jalur partai politik, maupun langsung kepada Presiden Jokowi. Apalagi kalau melihat kabinet bayangan yang ada saat ini, hampir semuanya orang dekat Jokowi.

“Hampir semua menteri bayangan itu adalah Jawa-sentris. Tiga tahun lalu, Kaltim sudah pernah membuat cikal bakal terkait menteri itu. Misalnya saat Pak Awang Faroek Ishak menyerukan otsus (otonomi khusus). Itu bisa jadi nilai bargaining. Kaltim itu butuh perhatian,” urainya. (rdh/*/drh/dwi/k15)

 


BACA JUGA

Minggu, 25 Agustus 2019 12:05

NAH KAN..!! Ternyata 90 Persen Lebih, ASN Menolak Pindah ke Ibu Kota Negara

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau…

Minggu, 25 Agustus 2019 11:49

Kajian Kemendagri, Ibu Kota Baru Sebaiknya Daerah Administratif

JAKARTA– Berdasar kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ibu kota negara…

Sabtu, 24 Agustus 2019 22:50
Pemerintah Jadi Hati-Hati Bicara Soal IKN

Fokus ke Transportasi Berbasis Rel di Ibu Kota Baru

JAKARTA  -Setelah keceplosannya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan…

Sabtu, 24 Agustus 2019 12:05
Tragedi di Masalembu

Menuju Balikpapan, KM Santika Nusantara Terbakar di Perairan Masalembu, Empat Orang Meninggal Dunia

SUMENEP–Kecelakaan transportasi laut kembali terjadi di perairan Sumenep. Kali ini…

Sabtu, 24 Agustus 2019 11:56

Akhirnya..!! Pemerkosa 12 Bocah Segera Dikebiri

MOJOKERTO – Pemerkosa dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak memang…

Sabtu, 24 Agustus 2019 11:44
Liverpool vs Arsenal

Ancaman Trio Baru The Gunners

LIVERPOOL– Arsenal menjelma menjadi tim pupuk bawang dalam enam laga…

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:09

Calon IKN, Penajam Sudah Mulai Bangun Ini untuk Konektivitas ke Balikpapan

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Dua Kabupaten di Kaltim yang terpilih menjadi…

Jumat, 23 Agustus 2019 23:48
Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan

Untuk Tahap Pertama, 200 Ribu KK ASN Bakal Huni Rumah Vertikal di Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan masih…

Jumat, 23 Agustus 2019 12:01
GRID, Mengimajinasikan Masa Depan Indonesia melalui Gambar

26 Tahun Lagi Peserta Panjat Pinang Adalah Robot

Pernahkah membayangkan wajah Indonesia pada 2045? Komunitas Graphic Recorder Indonesia…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:59

Masjidilharam Kian Longgar, Nabawi Mulai Ramai

MAKKAH–Jamaah haji Indonesia merupakan yang terbesar sedunia. Seiring dengan mulai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*