Percepatan pemindahan ibu kota dinilai perlu ditangani kementerian khusus. Agar tak berakhir sebagai wacana.
BALIKPAPAN – Agustus menjadi bulan yang dinanti masyarakat Kalimantan, khususnya Kaltim dan Kalteng. Dua kandidat kuat lokasi ibu kota negara yang baru. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya mengumumkan lokasi pasti pemindahan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun berjanji akhir Juli ini kajian dirampungkan.
“Ini masih proses kajian,” kata Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Sumedi Andono Mulyo di Hotel Novotel, Balikpapan, kemarin (18/7).
Sumedi enggan membeber bagaimana kajian yang saat ini bisa menentukan nasib Kaltim ataupun Kalteng. Apalagi sikap daerah yang ada saat ini bisa mengarah kepada kandidat yang terpilih. Sebab, bagaimanapun, pihaknya hanya memiliki tugas menyelesaikan kajian. Nanti, presiden-lah yang menentukan. “Keputusan nanti ditentukan presiden,” lanjutnya.
Yang bisa dijelaskannya, pemindahan ibu kota negara bukan hanya membangun kota baru. Namun, ini menjadi bagian dari paket kebijakan percepatan pembangunan di Kalimantan. Karena nanti, pasti akan dilakukan pengembangan pada kota metropolitan, kota-kota baru yang kecil, kawasan perdesaan dan sebagainya.
“Termasuk wilayah perbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, pakar perencanaan tata kota dan wilayah dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Farid Nurrahman menyebut, bahwa apapun usaha yang dilakukan daerah untuk bisa dipilih, atau bersikap apa adanya, merupakan keputusan politik. Namun, secara akademis, Kalteng yang cenderung intens menginginkan pemindahan ibu kota di wilayahnya merupakan strategi menutupi kekurangan.
“Karena ini kesempatan emas bagi Kalteng. Sementara kondisi wilayahnya jauh tertinggal dibandingkan Kaltim,” kata Farid.
Seperti diketahui, dibandingkan Kaltim, Kalteng memiliki empat poin kelemahan. Mulai dari lokasi yang jauh dari pelabuhan, ketersediaan air tanah yang terbatas, wilayah delineasi memiliki lapisan gambut yang rentan terjadi kebakaran, hingga struktur demografi yang cenderung homogen.
“Jadi wajar jika Kalteng membentuk tim ini, tim itu, untuk menutupi kekurangan yang ada,” ujarnya.
Sementara Kaltim hanya memiliki dua kekurangan. Yakni persoalan banjir dan ketersediaan sumber daya air tanah yang rendah. Jika membandingkan kelebihan pun, Kaltim memiliki banyak keunggulan dibanding Kalteng. Seperti dekat dengan dua bandara di Balikpapan dan Samarinda, dekat dengan Pelabuhan Semayang.
Lalu dekat dengan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda, ketersediaan jaringan infrastruktur energi dan air bersih, struktur demografi yang heterogen, dilewati ALKI II di Selat Makassar, bebas gempa bumi dan kebakaran hutan, tak berbatasan langsung dengan batas negara dan memiliki ketersediaan lahan berstatus areal penggunaan lain (APL), hutan produksi berstatus konsesi HTI maupun hutan produksi yang bebas konsesi.
“Saya lihat gubernur (Isran Noor) memang berhati-hati. Tak ingin terpancing dengan sikap yang diambil Kalteng. Dan bagaimanapun keputusannya tetap di tangan presiden. Tak bisa diintervensi,” jelasnya.
Menurut Farid, siapa pun nanti, apakah Kaltim atau Kalsel yang menjadi ibu kota negara, daerah yang tidak dipilih tetap akan memperoleh manfaat. Karena becermin dari ibu kota saat ini, DKI Jakarta, mampu memberikan manfaat pembangunan infrastruktur dan ekonomi hingga ke Jawa Timur.
