Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Balikpapan belum juga mereda. Setelah puluhan anak terancam putus sekolah. Kini keluhan kembali datang dari pelajar lain.
BALIKPAPAN–PPDB 2019 terus menuai problematika di masyarakat. Para orangtua yang anaknya tidak lolos di sekolah negeri terus mencari cara. Agar anak mereka bisa mendapatkan pendidikan sesuai kemampuan dan keinginan sang anak.
Kemarin (17/7), Kaltim Post kembali menerima keluhan dari para orangtua. Salah satunya, Abdul Haq. Sesuai kartu keluarga (KK), dia adalah warga Jalan Prona III, RT 19, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan. Namun, bertempat tinggal di RT 21 yang sesuai zonasi. Dia protes anaknya tidak diterima di SMK 1 Balikpapan pada hari terakhir pengumuman pendaftaran.
Abdul menerangkan, anaknya yang bernama Randi Ashary merupakan lulusan SMP Wiyata Mandala Balikpapan. Dengan nilai 197,5. Namun karena insentif daerah, nilai yang ada ditambah 60 poin. Menjadi 257,50. Dengan angka tersebut, dia dan istri yakin anaknya bisa diterima. “Pukul 01.00 Wita dicek sama istri saya. Nama anak kami masih terdaftar. Tapi pagi hari kami cek sudah tak ada,” kata pria yang biasa Daeng Maro itu.
Dia pun berusaha meminta penjelasan dengan mendatangi sekolah, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, dan pusat pengaduan. Namun, jawaban yang diterima tidak memuaskannya. “Katanya sudah sistemnya seperti itu. Saya diminta ke provinsi. Karena SMK yang menangani provinsi,” imbuhnya.
Abdul menaruh asa. Lantaran keinginan putranya bisa masuk ke sekolah kejuruan negeri tersebut. Karena setelah lulus SMP, anaknya pernah menyampaikan keinginannya sekolah di SMK 1. Karena dianggap sekolah terdekat dan terbaik agar bisa memiliki masa depan yang cerah. Dan bisa lebih baik dari orangtuanya. “Tapi kalau begini saya kondisinya, mending saya didik jadi preman saja,” kata Abdul jengkel.
Awak media ini pun berusaha mengonfirmasi pihak SMK 1 Balikpapan. Tiba di sekolah, pemandangan ratusan siswa berseragam SMP berbaris rapi mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat mendatangi meja resepsionis, seorang penjaga menyebut Kepala SMK 1 M Syukri sedang tidak ada.
“Ada kegiatan di Pemkot Balikpapan. Masnya ke sana saja,” sebut seorang guru. Di pemkot, media tak berhasil menemui M Syukri. Beberapa kali berusaha menghubungi lewat saluran udara, tidak ada jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirimkan pun belum dibalas.
Ditemui terpisah, Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang menegaskan, pihak sekolah harus tetap berada di dalam koridor yang mengatur soal jumlah rombongan belajar (rombel). Dengan banyaknya calon peserta yang tidak diterima, sekolah diperkenankan menambah dengan sejumlah catatan. “Yang boleh kalau dari gakin (keluarga miskin),” sebutnya.
Selanjutnya, Disdikbud wajib mencarikan solusi kepada pelajar yang belum mendapatkan sekolah. Yakni diperkenankan membuat rekomendasi selama kuota rombel belum tercukupi. Dengan sejumlah pertimbangan. Misal ada dua anak yang sebelumnya tak diterima masuk. Namun, bangku yang tersedia tersisa satu, maka penentuan dilakukan berdasarkan jarak terdekat. “Jangan ada kepala sekolah (kepsek) yang jual-beli kursi. Itu sama saja korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, hingga kemarin, nasib puluhan pelajar di Balikpapan Utara juga belum menuai kejelasan. Di samping tak diterima di SMP 11 Balikpapan Utara, mereka menolak masuk sekolah negeri lainnya. Dengan asalan jarak yang cukup jauh. Juga, menolak masuk sekolah swasta yang lokasinya juga jauh dari rumah.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan, sistem zonasi sejak awal memang menimbulkan banyak problem di lapangan. Salah satunya, banyak calon peserta didik yang tidak bisa ditampung di sekolah yang diinginkan. “Kami akan lapor provinsi. Kebijakan apa yang bisa Balikpapan lakukan,” kata Rizal.
Persoalan ini, kata dia, memang karena masalah kurangnya daya tampung sekolah. SMP 11 disebut telah mengajukan penambahan ruang kelas. Namun, persoalan lain muncul terkait ketersediaan tenaga pengajar. “Kepala Disdikbud (Muhaimin) masih terus melakukan konsultasi untuk mencari solusi,” sebut Rizal. (rdh/rom/k8)
