SAMARINDA – Tak hanya fokus kepada peningkatan infrastruktur di daerah, Pemerintah Desa diminta memaksimalkan dana desa dengan mengirim masyarakat mengikuti pelatihan di Balai latihan Kerja (BLK). Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia diyakini peluang untuk meriah pekerjaan lebih besar dan berujung pada kesejahteraan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat jumlah penduduk miskin di Bumi Etam saat ini mencapai 219,92 ribu atau sebesar 5,94 persen dari total penduduk. Tingkat kemiskinan Kaltim hanya menurun 0,12 persen dibandingkan September 2018 yang mencapai 222,39 ribu orang atau 6,06 persen.
Tingkat kemiskinan Kaltim menurun tipis dan dapat dikaitkan dengan realisasi belanja bantuan sosial yang hanya tersalur Rp 55 juta, atau 0,81 persen dari pagu Rp 67,92 miliar. Selain meningkatkan belanja bantuan sosial, dana desa seharusnya bisa diperuntukkan kepada peningkatan SDM. Berkualitasnya SDM secara otomatis akan membuat tingkat kemiskinan menurun.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kaltim Midden Sihombing mengatakan, jika ditinjau dari sudut pandang fiskal, sangat beralasan untuk mengaitkan potret angka kemiskinan Kaltim tersebut dengan realisasi belanja bantuan sosial.
Sepanjang triwulan I 2019, belanja bantuan sosial hanya tersalur Rp 55 juta atau 0,81 persen dari pagu dana sebesar Rp 67,92 miliar yang disediakan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga wajar belum membawa dampak banyak pada masyarakat. “Kita juga bisa tinjau dari efektivitas dana desa di Kaltim yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan di perdesaan,” katanya, Selasa (16/7).
Menurutnya, selama ini dana desa kebanyakan digunakan untuk pengembangan infrastruktur sesuai dengan peraturan menteri desa dan daerah tertinggal. Namun selain itu, dana desa harus digunakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di desa. “Kami tidak hanya mencairkan dana saja, tapi harus memantau bagaimana uang itu harus lebih bermanfaat di daerah,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pada 2019 dana desa harus disambungkan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di Samarinda. Sehingga dengan dana desa bisa membiayai pemuda-pemudi di desa agar memiliki keahlian. Lewat pemberian keterampilan kerja diharapkan bisa meningkatkan daya saing pekerja dari desa. “Jika keterampilannya terasah lewat BLK Samarinda, maka daya saing naik yang berujung pada pengurangan kemiskinan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dana desa tidak hanya untuk membangun infrastruktur di pedesaan, namun juga harus bisa mengurangi kemiskinan di desa. Secara angka, penduduk miskin memang lebih banyak di desa. Jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 112,25 ribu, sedangkan penduduk miskin di perkotaan mencapai 107,67 ribu orang.
Sehingga diharapkan Kaltim bisa tingkatkan SDM di pedesaan, dengan begitu bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. “Mengurangi pengangguran dengan dana desa tentunya akan berujung pada penurunan jumlah kemiskinan di Kaltim,” tutupnya. (*/ctr/ndu/k18)
