PROKAL.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor membantah kabar menyebutkan dirinya melakukan lobi-lobi agar Ibukota Negara Republik Indonesia pindah ke Kalimantan Timur.
"Urusan lobi (pemindahan Ibukota Negara), saya tidak," ujar Isran diwawancarai wartawan usai menghadiri Pengerukan Awal Pasca Sungai Karang Mumus Pasca Tanggap Darurat Banjir kota Samarinda Bersama Karya Bakti Skala Besar Dalam Rangka HUT Kodam VI/Mulawarman ke 61, Selasa (16/7/2019).
Isran menilai pemindahan Ibukota Negara RI harus dilakukan secara objektif dan proses pengambilan keputusan ada di tangan pemerintah pusat sepenuhnya. Ia tak perlu mengambil langkah apapun agar Kaltim terpilih menjadi ibukota Negara.
"Nggak ada langkah. Itu urusan Negara. Itu urusan pemerintah pusat. Dan, itu urusan bangsa," ujar Isran.
Adapun, posisinya sebagai kepala daerah memimpin Pemerintah Provinsi, pihaknya mendukung setiap kepentingan Negara RI.
"Kita di daerah, sam'ina wa atho'na (kami mendengar dan kami taat). Kalau disini (Ibukota Negara), kita bantu. Karena urusan Negara, kalau ada persoalan persoalan menyangkut urusan Negara, kita support," kata Isran.
Isran menegaskan penentuan Ibukota Negara RI tidak ada kaitan dengan kepentingan politik. Jika ada tim khusus dibentuk olehnya untuk lobi pemindahan Ibukota Negara, maka risikonya cukup besar yang ditanggung.
"Nggak perlu (tim khusus). Jangan ada lobi-lobi. Risikonya besar," ujar Isran.
Sementara itu, disinggung adanya daerah Kalimantan Tengah melakukan lobi pemindahan Ibukota Negara ke daerah tersebut, Isran tak mau mencampuri.
"Nggak apa-apa. Urusan dia (pemerintah Kalteng)," ujar Isran.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran mengusulkan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lokasi Ibukota Negara Republik Indonesia menggantikan Jakarta.
Alasannya, lahan Bukit Soeharto masih cukup luas dan milik Negara. Selain itu, sudah terdapat fasilitas transportasi yang memadai menuju lokasi itu dan akan membuat pembiayaan pendirian Ibukota Negara semakin murah.
"Kalau saya mengusulkannya di Bukit Soeharto. Karena itu hutan milik Negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggiannya jauh (dari bencana banjir). Fasilitas kita, ada jalan tol, ada dua bandara, bandara internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan Samarinda," kata Isran pada 30 April 2019 lalu.
Wacana perpindahan Jakarta ke lokasi baru Ibukota Negara Indonesia mengemuka setelah Presiden Joko Widodo setujui lokasinya berada di luar Pulau Jawa dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin, 29 April 2019.
Isran menilai lahan Bukit Soeharto sangat luas dibanding lahan Panajam Paser Utara (PPU) yang pernah diusulkan oleh Awang Faroek Ishak pada saat menjabat Gubernur untuk lokasi pusat pemerintahan ibukota Negara.
