JAKARTA – Kemarau tahun ini sungguh mengkhawatirkan. Makin banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan. Sektor pertanian terancam. Suplai air bersih pun menipis. Fenomena alam tersebut direspons sangat serius oleh pemerintah pusat. Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai memimpin sendiri rapat terbatas (ratas) untuk membahas masalah tersebut kemarin (15/7).
Dalam ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta itu, muncul opsi agar pemerintah menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah ditunjuk untuk mempersiapkan teknis pembuatan hujan buatan tersebut. "Sesuai arahan bapak presiden, BNPB akan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan," tegas Kepala BNPB Letjen Doni Monardo.
Doni menjelaskan, dampak kekeringan saat ini sudah meluas. Berdasarkan catatan pihaknya, ada 1.963 desa di 79 kabupaten yang terdampak. Daerah sebanyak itu tersebar di sepanjang pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai Nusa Tenggara Timur. Hingga kemarin, BNPB sudah mendapatkan beberapa permohonan dari kepala daerah untuk pembuatan hujan buatan.
Terkait wilayah mana yang akan segera diguyuri dengan hujan buatan, jenderal bintang tiga itu belum bisa memastikan. Pasalnya, teknologi modifikasi cuaca sangat bergantung pada cuaca dan ketersediaan awan. Jika tidak ada awan, hujan buatan sulit direalisasikan. "Apabila awannya masih tersedia, sangat mungkin hujan buatan dilakukan," imbuhnya.
Untuk menjalankan tugas tersebut, BNPB berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta mabes TNI. Jika sudah ada pemetaan, Doni menargetkan hujan buatan bisa dilaksanakan secepatnya.
Dalam ratas itu juga disebutkan jika pemerintah sudah menyiapkan program jangka panjang untuk meminimalisir dampak kekeringan. Yakni dengan menyiapkan program pembibitan pohon yang bisa menjaga ketersediaan air. Di antaranya adalah pohon sukun dan pohon aren. “Sehingga, ketika terjadi kemarau panjang, sumber air di desa masih bisa terjaga,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo sendiri menekankan jajarannya untuk melakukan upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dia terima, kondisi akan semakin mengkhawatirkan pada dua bulan mendatang. "Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya pada Agustus sampai September," kata Presiden.
Beberapa daerah di Indonesia, menurut Presiden, sudah mengalami keadaan tanpa hujan dengan rentang waktu yang bervariasi. Mulai dari 21 hari tanpa hujan atau berstatus waspada, 31 hari tanpa hujan atau berstatus siaga, hingga 61 hari tanpa hujan atau berstatus awas. "Terjadi di beberapa provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Bali, NTB, NTT," paparnya.
Karena itu, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur untuk turun ke lapangan dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi. "Dicek suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko gagal panen bisa dihindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," terangnya.
Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, potensi kekeringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara bisa berdampak besar ke sektor pertanian. Menurut dia, ada 3,7 juta hektare areal pertanian yang bisa terdampak. "Itu impact-nya bisa sekitar Rp 3 triliun," ujarnya. Karena itu, dia berharap hujan buatan segera direalisasikan. "Dengan hujan buatan mungkin kita bisa minimize kerugiannya," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan jajarannya sudah melakukan antisipasi terhadap dampak kekeringan. Yakni dengan menyediakan bantuan air. “Kita juga bisa membantu pengadaan air dan mengirimkan tangki-tangki atau truk-truk air,” ujarnya. Namun, dia menyebut bahwa kondisi saat ini relatif terkendali. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan upaya mitigasi jelang puncak kemarau bulan depan. ''Kalau ada bencana, ya SOP kita menangani bencana kan sudah jelas. Yang harus dipastikan adalah ketersediaan logistik, ketersediaan makanan,” tuturnya.
Meski demikian, hujan buatan tidak bisa serta merta dilakukan. Kabid Diseminasi Informasi Iklim & Kualitas Udara BMKG Hary Tirto Djatmiko mengungkapkan, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kondisi atmosfir yang ideal untuk melakukan modifikasi awan. “Secara umum, yang kondisi atmosfirnya ideal itu Sumatera dan Kalimantan,” katanya.
Sedangkan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki sifat atmosfir yang kurang ideal untuk hujan buatan. Hari mengatakan, potensi curah hujan di atas Jawa Bali dan Nusra sangat rendah dengan jumlah awan yang sedikit. ”Syarat utama dilakukan modifikasi cuaca harus ada awan. Di samping parameter cuaca lainnya terpenuhi seperti suhu, kelembapan, pola tekanan udara, angin,” bebernya.
Karena itu, Hary mengatakan bahwa di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, BMKG lebih merekomendasikan untuk menyiapkan cadangan penampungan air, truk-truk tangki yang siap operasional, posko kesiapsiagaan, serta menanam tanaman yang tahan kekeringan.
Setidaknya, kata Hary, ada 2 sektor yang akan mendapatkan dampak langsung dari kekeringan. Dari sektor pertanian, sawah tadah hujan adalah yang paling pertama merasakan kekeringan. Lahan-lahan semacam ini tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Dari sektor kehutanan, kekeringan akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Palembang, Jambi, serta hampir seluruh wilayah Kalimantan. ''Maka dari itu, penting untuk menyiapkan masker. Ada juga potensi penurunan kualitas udara di kota-kota besar,” jelas Hary.
