JAKARTA- Presiden Joko Widodo memastikan tiga kartu sakti, yakni Kartu Pra Kerja, Kartu KIP Kuliah, dan Kartu Sembako yang dijanjikan selama masa kampanye bakal direalisasikan mulai tahun depan. Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas tentang Pagu Indikatif tahun anggaran 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (15/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, semua janji kampanye presiden diakomodir dalam penyusunan anggaran 2020. Alokasinya beragam, yakni Kartu KIP Kuliah Rp 12,4 triliun, Kartu Sembako Rp 25,7 triliun, dan Kartu Pra Kerja Rp 10,3 triliun. Jika dialokasikan mencapai Rp 48,4 triliun.
Dia mengatakan, alokasi tersebut masuk dengan meredesain program lama yang sebelumnya sudah berjalan. Hanya saja, di upgrade bentuknya dan cakupan manfaatnya yang lebih luas. “Misalnya kartu sembako adalah meredesain apa yang sekarang dikenal oleh masyarakat Rastra (beras sejahtera),” ujarnya.
Kemudian untuk KIP kuliah, lanjut dia, pemerintah meredesain program beasiswa kuliah. Hanya saja, kuota penerima manfaatnya naik dari 360 ribu menjadi 780 ribu mahasiswa. Dengan peningkatan tersebut, alokasi anggaran diperkirakan naik dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 14,4 triliun
Sementara untuk Kartu Pra Kerja, wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut desainnya masih dalam pembahasan. Namun diperkirakan alokasinya mencapai Rp 10,3 trilun untuk 2 juta penerima manfaat. Rencananya berbentuk pelatihan digital dan pelatihan regular masing-masing satu juta orang.
Namun demikian, Ani menegaskan jika semua rancangan dan alokasi anggaran baru sebatas perhitungan awal. Menurutnya, kementerian/lembaga masih akan membahas di bawah koordinasi Menko bidang Perekonomian.”Masih dibahas bersama seluruh K/L dalam waktu 10 hari ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menekankan agar RAPBN 2020 dirancang untuk mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis. Ada sejumlah hal yang diingatkan sekaligus menjadi arahan Presiden dalam kesempatan itu.
Pertama, prioritas pemanfaatan anggaran dalam RAPBN 2020 lebih menyasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Serta penyerapannya pada dunia usaha yang juga mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi.
"RAPBN 2020 terutama kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri," ucapnya.
Kedua, preside meminta agar alokasikan anggaran kesehatan sebesar lima persen dapat benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. Apalagi, program peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM).
"Yang paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi, keselamatan ibu hamil saat melahirkan, dan program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," tuturnya.
Sementara yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur, Jokowi menekankan fokus pada penghubungan sentra-sentra yang bakal memiliki produktivitas tinggi. "Baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan-kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan, dan juga perikanan serta sentra-sentra usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," kata Presiden.
Lebih jauh, Jokowi mengingatkan agar RAPBN 2020 juga dirancang untuk dapat mengurangi ketimpangan dengan menjadikan program-program jaminan atau bantuan sosial lebih terarah. ”Harus mampu mengurangi kemiskinan dan saya melihat yang namanya PKH, dana desa, dan nantinya kartu sembako ini betul-betul bisa menyasar pada yang membutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro," ujarnya. (far)
