SAMARINDA–Peluang Kaltim menjadi ibu kota negara terbuka lebar. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dianggap jadi modal. Meski begitu, menata tata ruang jadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Sebelum mengejar kans jadi pengganti Jakarta.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Purwadi menyebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memelihara hutan dan mendukung masyarakat adat.
“Memelihara hutan dengan membenahi tata ruang. Di Kaltim, kolong tempat tidur saja masuk konsesi tambang batu bara. Belum lagi sawit dan HTI (hutan tanaman industri),” bebernya. Agar Kaltim tak disalip oleh Kalteng, sebaiknya pemerintah daerah (pemda) di semua kabupaten/kota termasuk pemprov sendiri perlu menata rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Di samping itu, lanjut dia, sektor pariwisata memang jadi salah satu penunjang ibu kota negara. Sebagai akademisi, Purwadi kerap menyampaikan itu ke DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di beberapa kabupaten/kota di Kaltim. Pariwisata itu mesti terintegrasi.
“Misalnya kalau ke Bali, orang pasti akan pergi ke mana-mana. Karena infrastrukturnya mendukung. Sekarang, permasalahan di Kaltim ada pada infrastruktur. Kalau perlu, Tol Balikpapan-Samarinda itu sampai Berau. Lalu tembus ke Kaltara. Ada pula yang ke Mahulu. Sekarang mau ke Berau lewat darat perjalanan sampai 14 jam. Mau cepat lewat jalur udara. Tapi memerlukan ongkos yang lebih besar,” bebernya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul itu mengaku, beberapa kali berdiskusi dengan profesor dan dekan di Unmul mengenai dana yang diperlukan untuk memindah ibu kota. Nilainya mencapai Rp 600 triliun. “Kalau anggaran itu, 30 persennya disiapkan pemerintah pusat dan 70 persennya dari Kaltim. Mending tidak usah (jadi ibu kota). Tidak jadi masalah. Daripada membebani daerah,” imbuh Purwadi.
Anggaran yang diperlukan sangat besar. Dia menyarankan, lebih baik dana sebesar itu dimanfaatkan untuk mendongkrak ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di angka 5 persen.
Sementara itu, pajak selalu naik dan tidak pernah turun. “Bila anggaran pemindahan ibu kota untuk membereskan masalah pendidikan dan infrastruktur. Itu sangat bermanfaat secara langsung ke warga. Sebab, itu adalah persoalan yang ada di depan mata,” ucapnya.
Sementara itu, pemerintah pusat akan memilih satu dari dua provinsi yang dianggap layak menjadi ibu kota negara. Kaltim atau Kalteng, pemerintah memutuskannya akhir tahun ini. Sedangkan konstruksi ibu kota baru dimulai 2021. Sedangkan target ibu kota benar-benar pindah pada 2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020. Namun, anggaran tersebut sebatas dialokasikan untuk desain dan masterplan ibu kota baru.
“Tinggal tunggu kepastian Pak Presiden (Joko Widodo) mengenai kotanya di mana. Sebab, kami hanya mengajukan beberapa nama. Yang memutuskan tetap Pak Presiden,” katanya. Total keperluan anggaran untuk pemindahan ibu kota sekitar Rp 466 triliun. Selain bersumber dari APBN, proyeksi dana yang diperlukan itu berasal dari swasta, BUMN, dan lain-lain.
Bambang mengungkapkan, Kaltim dan Kalteng masih menjadi calon terkuat lokasi ibu kota baru. Kota yang akan menjadi ibu kota mungkin relatif baru. Artinya, saat ini berupa kota kecil dan belum mempunyai peradaban perkotaan yang maju.
Selain faktor risiko bencana, Bappenas sudah mengkaji penerimaan masyarakat lokal. Sebab, diperkirakan ada migrasi ratusan ribu orang. Yakni, para pegawai negeri beserta keluarganya.
“Kami sudah diskusi dengan beberapa masyarakat di kandidat lokasi, bagaimana persepsi mereka terhadap migrasi tadi. Kami lihat secara historis sejarahnya, bagaimana masyarakat lokal dan pendatang akan berbaur di daerah tersebut,” papar Bambang.
Sesuai dengan target pemerintah pada 2045, ekonomi harus tumbuh merata dengan kontribusi yang tak melulu disumbang Pulau Jawa. Selama ini, kontribusi Jawa dan Sumatra terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 80 persen.
