Banyak persoalan yang mesti diselesaikan pemkot agar SAUM maksimal. Di antaranya, kesiapan jalan dan halte.
BALIKPAPAN–Operasional sarana angkutan umum massal (SAUM)di Balikpapan masih dihantui sejumlah kendala. Sejak dioperasikan pada 2014, hingga kini SAUM hanya bertahan dengan satu koridor. Tetap melayani rute Batu Ampar-Pelabuhan Kariangau. Gagal dilelang pada 2015 karena sepi peminat dan belum ada investor atau pihak ketiga yang mengelola transportasi semimodern ini membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan mesti menanggung beban.
“Awalnya tahun pertama gratis, hingga memasuki tahun kedua seluruh biaya operasional, mulai bahan bakar, sopir hingga perawatan juga ditanggung kami,” ucap Kepala Dishub Balikpapan Sudirman Djayaleksana. Lanjut dia, lelang gagal karena pihak ketiga menilai tak mendapat keuntungan. Mengingat penumpang di jalur Pelabuhan Penyeberangan Kariangau sangat sedikit. Selain itu, jarak dan tarif yang dikeluarkan tidak sesuai.
“Kenapa ada SAUM, karena angkutan kota tidak ada yang mau masuk ke sana. Secara ekonomi, dengan tarif yang ada tidak menguntungkan. Karena itu pemerintah hadir, agar bisa melayani penumpang di sana, walau retribusi yang dikeluarkan penumpang juga akhirnya tidak menutup biaya operasional,” bebernya. Menurut dia, kebijakan angkutan massal merupakan kebijakan nasional dari Kementerian Perhubungan. Hanya, menerapkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak persoalan yang mesti diselesaikan terlebih dulu. Dari kesiapan jalan, halte, kondisi sosial, maupun para sopir dari angkutan umum lain.
“SAUM memang telah populer dan beroperasi baik di Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, dan Batam. Tapi kan butuh tahapan cukup lama, bukan setahun, dua tahun. Tahapannya sudah 6-7 tahun lalu,” imbuhnya. Menghubungkan simpul-simpul moda transportasi baik darat, laut dan udara, Dishub memang telah memasukan rencana strategis (renstra) pembangunan trayek baru. Dalam SK Wali Kota Rizal Effendi beberapa waktu lalu diatur enam rute yang akan dilayani SAUM.
“Ke depan memang kami akan bangun demikian. Termasuk jalur Batu Ampar-Bandara Sepinggan, juga Batu Ampar-Pelabuhan Semayang,” ungkapnya. Sembari itu dilakukan pula kajian rerouting angkutan kota, termasuk menjadikan angkot sebagai pengumpan atau feeder di permukiman, yang dilanjutkan dengan penggunaan angkutan massal di perkotaan. Dirinya mengatakan, master plan proyek tersebut sudah dikerjakan. Hanya, dalam pembuatan itu, pihak ketiga yang menang lelang tidak bisa menuntaskan pekerjaan.
Akhirnya akhir 2018 diputus kontrak, dan dilanjutkan lagi tahun depan. Dari cetak biru tersebut, pihaknya dapat melakukan perhitungan jarak terkait biaya operasional, tarif, jalur maupun jumlah kendaraan massal yang dibutuhkan, termasuk pembangunan halte. “Lagi-lagi kami tersandung dengan kemampuan keuangan daerah pula. Sehingga belum bisa direalisasikan tahun ini,” tutupnya. (lil/riz/k16)
