PROKAL.CO, JAKARTA—Dua hari berturut-turut, Sandiaga Salahuddin Uno seakan menegaskan sikap politiknya pascapilpres. Setelah Sabtu lalu (13/7) saat sepanggung dengan Erick Thohir, kemarin (14/7) dia kembali menyampaikan komitmennya. Siap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. ’’Saya akan merasa sangat terhormat menjadi oposisi,” kata Sandiaga saat menghadiri acara Melati Putih Indonesia Milenial (MPIM), di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Disampaikan, harus ada peran oposisi dalam setiap rezim pemerintahan. Agar oposisi bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan begitu kualitas demokrasi akan semakin meningkat. Sehingga perintah tidak berjalan ugal-ugalan.

’’Kalau oposisi tidak ada yang berani mecat. Tapi kalau menteri bisa dipecat,” tambahnya lalu disambut tepuk tangan hadirin.

Dia berharap pasangan Jokowi-M’aruf yang berhasil terpilih konsisten menjalankan programnya. Yaitu dengan merealisasikan semua janji selama kampanyenya. ’’Janji harus ditepati,” ujar Sandiaga.

Bagaimana jika ada tawaran menjadi menteri? Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mengungkapkan sejauh ini tidak pernah ada tawaran politik. Termasuk ajakan bergabung untuk mengisi kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. ’’Sampai saat ini tidak ada tawaran seperti itu,” ucapnya.

Dia pun meminta pendukungnya untuk segera move on. Caranya dengan mengerjakan apa yang bisa kerjakan saat ini. ’’Tanpa duduk di pemerintahan, kita tetap bisa memberi berkontribusi bagi bangsa dan negara,” paparnya.

Sandiaga lantas menyinggung program yang akan dilakukannya. Yaitu menyiapkan gerakan OKE OCE dan Rumah Siap Kerja. Sasaran program itu adalah mengurangi angka penggangguran usia muda. Terutama di usia 17 tahun sampai 25 tahun.

Dia memasang target dalam waktu lima tahun ke depan akan menciptakan dua juta entrepreneur muda. ’’Saya yakin, saya bisa lakukan itu. Kita lihat saja,” tegasnya kembali mendapat tepuk tangan peserta.

 

 

Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan pertemuan Prabowo dan Jokowi harus mendapat diapresiasi. Menurutnya, pertemuan tersebut sangat lumrah. Apalagi setelah melewati kompetisi pilpres yang keras.

Disampaikan, kedatangan Prabowo bertemu Jokowi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Sabtu lalu, adalah menghadiri undangan untuk silaturahmi. ’’Setelah berkontestasi, masak tidak silaturahmi,” kata Riza Patria.

Pertemuan itu, ungkap Riza, tidak boleh lantas dimaknai terjalinnya koalisi.

Namun lebih pada menghadirkan suasana sejuk dan mengurangi tensi ketegangan akibat kontestasi pilpres. Momen itu, tambah dia, juga dijadikan Prabowo untuk menyampaikan ide, gagasan, kritik serta saran untuk pemerintahan ke depan.

Apakah ada kemungkinan untuk koalisi? Politisi yang menjabat wakil ketua Komisi II DPR itu mengungkapkan arah kebijakan partai belum diputuskan.

Itu akan dibicarakan tersendiri dalam forum khusus. Itu dihadiri dewan pengawas, dewan pakar, dewan pertimbangan, dewan penasihat dan seluruh unsur DPP. Bahkan pihak DPD juga akan diundang untuk membicarakan arah kebijakan partai tersebut. Apakah menjadi oposisi atau justru bergabung ke pemerintah. ’’Yakinlah Pak Prabowo itu terbuka dan demokrastis. Semua akan dibicarakan,” paparnya.

Lebih jauh, Gerindra juga mempersilakan partai-partai anggota koalisi untuk menentukan arah kebijakan partai. Apakah ingin ikut tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf atau tetap mengambil peran oposisi. ’’Itu domain partai masing-masing. Silakan dibicarakan di internal partai,” tandas Riza.

Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menambahkan sikap resmi partai akan diputuskan setelah mendengar aspirasi dari bawah. Terutama pengurus dan kader DPD se-Indonesia. ’’Pertemuan pasti dilakukan dalam waktu dekat ini,” kata Supratman.

Bukankah kendali berada di Prabowo Subianto? Ketua baleg DPR itu memastikan Prabowo tak akan mengambil keputusan sebelum mendengar aspirasi kadernya. Apalagi soal arah kebijakan partai. Bahkan saat kembali maju sebagai capres dalam kontestasi pilpres 2019 lalu, tutur dia, Prabowo tetap meminta masukan dan pendapat arus bawah. ’’Untuk urusan-urusan krusial seperti itu, Pak Prabowo pasti akan minta pendapat DPD,” paparnya.

Gerindra, sambung dia, tidak akan risau dengan kondisi tersebut. Pengabdian tidak harus berada di dalam pemerintahan. Namun menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah juga bentuk kontribusi membangun bangsa. ’’Kalau pemerintah melenceng nanti siapa yang ingatkan kalau semua di dalam,” imbuh politisi dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang  Komarudin mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Prabowo telah membuka kans gerindra menyeberang ke kubu pemerintah. Namun demikian, prosesnya masih cukup terjal dan tidak akan mudah. Sebab, akan terjadi gejolak di internal kedua kubu.

Di kubu Prabowo, lanjutnya, tidak semua orang di internal Gerindra maupun pendukungnya mau menyambut baik pertemuannya dengan Jokowi. Apalagi, hingga saat ini, banyak pihak dari kubu 02 yang masih menjalani proses hukum.

“Misal HRS gagal kembali, banyak yang tersangka, masih banyak yang diperiksa polisi. Ini membuat kubu 02 secara psikologis belum menerima pertemuan itu karena masih ada luka,” ujarnya.

Oleh karenanya, jika ada rencana gerindra masuk ke koalisi indonesia Kerja (KIK), maka perlu konsolidasi dan komunikasi yang panjang di internal 02. Dan itu bukan hal yang mudah. “Harus dibicarakan dengan pendukung. Selama ini sangat loyal untuk prabwo. Harus dikomunikasikan pelan. Butuh waktu, penjelasan riil.

Di sisi lain, lanjut dia, kondisi di internal Jokowi juga masih pro kontra. Di mana koalisi yang sudah gemuk membuatsharing kekuasaan bagi Gerindra tidak mudah. Meski Jokowi menyatakan akan menjalankan pemerintahan secara lebih leluasa, Ujang tidak yakin jika benar-benar bebas dari tekanan koalisi.

“Sejak pencalonan di KPU pasti sudah berbagi jatah. Tidak heran kalau Muhaimin mengatakan jangan kurangi jatah PKB. Itu sudah bagi-bagi,” tuturnya. Untuk itu, Ujang menilai kejelasan nasib gerindra di KIK masih membutuhkan upaya lebih lanjut. Baik di internal maupun di luar. (mar/far)