Teka-teki komposisi menteri Kabinet Kerja Jilid II mulai sedikit terkuak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga berstatus presiden terpilih untuk lima tahun ke depan memberikan bocorannya.
JAKARTA-Kolaborasi kalangan profesional dan kader partai yang akan duduk di kabinet disebut bakal membantu kinerja presiden. Jokowi menegaskan, perbandingan antara kalangan profesional dan kader partai di kabinetnya nanti tidak terlampau jomplang. “Ya kira-kira 60:40 atau 50:50. Kira-kira itu,” ujarnya di kemarin (12/7). Namun, dia belum memerinci, kelompok mana yang berpotensi mendapat porsi 60 persen.
Mantan wali kota Solo itu menambahkan, sudah memiliki blue print terkait sosok yang bakal mengisi kabinet. Dia memastikan tidak semua posisi menteri akan dirombak total. Menteri-menteri yang ada saat ini menjabat juga berpeluang melanjutkan kiprahnya kembali. “Banyak menteri bertahan,” imbuhnya. Tapi dia juga belum memastikan siapa yang bertahan.
Saat ini pihaknya masih melakukan kajian dan menyerap masukan dari partai politik (parpol). Termasuk dalam menjaring rencana penunjukan menteri muda. Selain itu, Jokowi mengakui mempertimbangkan segala dinamika yang terjadi di luar. Salah satunya terkait menteri-menteri yang terseret kasus hukum. “Ya nanti dilihat. Semua hal mesti kami pertimbangkan,” tuturnya.
Disinggung soal mulai banyak parpol pengusung yang meminta jatah menteri hingga 10 kursi, presiden dengan tiga anak itu tidak mau ambil pusing. Menurut dia, permintaan merupakan hal biasa. “Ya enggak papa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9. Kan enggak papa, wong minta saja,” kata Jokowi.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, penentuan komposisi menteri menjadi hak penuh Jokowi. Partai beringin menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih itu, apakah komposisinya 60 persen dari parpol dan 40 persen profesional atau sebaliknya. Bisa juga perwakilan parpol 50 persen, dan 50 persen dari profesional.
Apapun yang diputuskan Jokowi, Partai Golkar akan mengikuti. Yang pasti, tutur dia, Golkar sudah menyiapkan nama-nama yang layak menjadi menteri. “Nama-nama sudah ada di tangan ketua umum,” terang dia. Namun Ace enggan membuka siapa saja kader beringin yang akan menjadi menteri. Menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengetahuinya.
Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan, bagi parpolnya dari mana pun menteri yang ditunjuk, baik parpol maupun non-parpol harus ahli dan profesional. “Visi Jokowi lima tahun ke depan adalah kabinet ahli, profesional, dan bergerak cepat,” tuturnya. Partainya sudah menyiapkan para kader untuk menjadi pembantu presiden. Begitu juga calon menteri muda.
Terpisah, Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, penentuan menteri tentu akan dibahas antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum. Penentuan komposisi memang menjadi hak presiden, namun akan dibahas dengan ketua umum. PDIP mempunyai banyak kader yang siap menjadi pembantu presiden. “Kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri,” terang dia.
Sementara itu, Sekjen NasDem Johnny G Plate menanggapi positif wacana menteri dari kalangan profesional. Dengan masuknya kalangan non-parpol, dia tidak khawatir kalau partai koalisi akan berkurang jatah menterinya. Menurut dia, itu adalah hak prerogatif presiden untuk menentukan calon pembantunya. “Tentu Pak Jokowi sudah punya kriteria-kriteria. Koalisi akan solid di belakang pemerintah,” ujar Johnny.
PERLU MENTERI PROFESIONAL
Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi memprediksi Jokowi bakal membuka ruang lebih besar bagi para profesional untuk masuk kabinet. Opsi itu diambil karena Jokowi sudah punya kalkulasi politik sendiri. “Koalisi Jokowi saat ini jauh lebih solid daripada 2014,” papar Ari.
Dia menyebut beberapa sosok profesional yang layak masuk kabinet adalah Erick Thohir. Selain dari kalangan non-parpol, Erick Thohir juga punya sumbangsih besar dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Juga ada nama Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani. “Dua sosok itu cukup layak,” jelasnya.
Dia mengusulkan beberapa pos kementerian dari kalangan profesional. Selain menteri bidang ekonomi, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Bidang-bidang tersebut harus diisi kalangan profesional yang jauh dari kepentingan politik praktis.
