SAMARINDA–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu bersikap terbuka dan tegas. Tanpa itu, rencana investasi pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kutai Barat (Kubar) hanya akan menjadi rencana di atas kertas.
Memperjelas proyeksi dari rencana investasi itu perlu dilakukan. Utamanya dari sisi investasi dan rencana pemanfaatan kereta api. Alasannya, proyek yang akan dibangun PT Kereta Api Borneo (KAB) sebagai perwakilan investasi Pemerintah Rusia, akan membawa banyak implikasi. Baik dari sisi ekonomi maupun pembangunan.
Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Farid Nurrahman mengatakan, rencana investasi kereta api pada dasarnya merupakan langkah maju bagi Kaltim. Menghadirkan proyek itu juga bukan sesuatu yang mustahil.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Farid, rencana itu memang telah mendapatkan kajian dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pada seminar yang digelar PT KAI setahun lalu, disebutkan pembangunan rel kereta api di Benua Etam untuk tujuan pengangkutan komoditas batu bara dan sawit.
Namun, menurut Farid, ada hal yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah dalam proyek itu. Kata dia, investasi tersebut mesti melihat secara makro tujuan dan manfaat bagi PPU-Kubar. Kemudian, proyek itu harus sejalan dengan rencana kebijakan ekonomi di kedua daerah tersebut.
“Kalau memang jadi dibangun, saya kira bagus-bagus saja. Sepanjang itu memang ditujukan untuk pengembangan sawit dan batu bara di PPU-Kubar, saya kira sudah cukup bagus,” ujar dia kepada Kaltim Post, kemarin (11/7).
Sebaliknya, jika izin pembangunan rel kereta api untuk umum, itu tidak akan begitu signifikan. Jumlah penduduk PPU-Kubar secara angka-angka sudah dapat dihitung. Dari sisi investor, tentu tidak ingin mengambil kerugian.
“Break even point (BEP)-nya kapan. Balik modalnya kapan. Itu yang jadi pertanyaan. Enggak ada investor yang mau rugi. Investasi itu didasari dengan simbiosis mutualisme. Ada keuntungan di antara kedua belah pihak,” tuturnya.
Sebagai pengamat pembangunan dan investasi di bidang transportasi massal, Farid menyebut, dari rencana pembangunan rel kereta api itu sudah harus dijelaskan sumber daya yang diangkut dan manfaat yang didapatkan Kaltim.
“Pada masa zaman Belanda saja, rel kereta tidak akan dibangun kalau tidak jelas manfaatnya. Ketika proyek itu tidak jalan, maka kemungkinan besar ada yang salah. Baik dari sisi Pemerintah Rusia sebagai investor maupun pemerintah di Indonesia,” papar dia.
Farid menyarankan, pemerintah sebaiknya menyiapkan kajian ekonomi secara makro terlebih dahulu atas rencana investasi itu. Misalnya, mengkaji keunggulan apa saja yang dimiliki setiap kabupaten yang akan dilintasi kereta api.
Dari kajian itu, kemudian pemerintah membuat rencana pengembangan. Termasuk menyiapkan rencana penunjang pengembangan kereta api. Sebab, dari sisi pembangunan, proyek itu semula tidak termasuk dalam perencanaan pemerintah. “Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah rencana investasi rel kereta itu sudah tepat guna atau tidak,” tanya dia.
Bila proyek itu tidak jelas secara manfaat dan pelaksanaan, pemerintah diminta tidak segan-segan menolaknya. Sebaliknya, jika Pemerintah Rusia serius, maka bisa dipertegas kapan proyek itu direalisasikan.
Kendati demikian, semisalnya nanti proyek rel kereta gagal dibangun di Kaltim, pemerintah juga tidak boleh berdiam diri. Pemerintah mesti menyiapkan opsi investasi lain. Misalnya, investasi pembuatan infrastruktur massal jenis lain berupa jalan tol, pelabuhan, dan jembatan.
“Opsi itu diperlukan supaya uang dari investor itu tidak lari keluar Kaltim. Investasi itu tetap termanfaatkan. Kalaupun harus membangun rel kereta, maka harus di tempat yang memang sudah jelas komoditasnya. Misalnya di Kutim dan Kukar yang memang memiliki banyak sawit,” sarannya.
