Balikpapan bisa menjadi representasi Kalimantan. Saat ini masyarakat tinggal bahu-membahu mengatasi permasalahan ketersediaan air.
BALIKPAPAN–Pencapaian Kalimantan dalam indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) turut mendapat apresiasi. Nilai rata-rata IKLH Kalimantan 2018 sebesar 71,33. Bahkan, nilai ini lebih tinggi daripada target IKLH nasional yang berada di angka 65,14.
Nilai IKLH menjadi salah satu sasaran utama dalam rencana strategis (Renstra) KLHK 2015–2019. "Tingginya nilai IKLH di Kalimantan menunjukkan tata kelola lingkungan hidup masih bagus," kata Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Nunu Anugrah. Dia menuturkan, ada tiga kriteria penilaian IKLH. Di antaranya, kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Secara umum, Kalimantan menang dalam poin kualitas tutupan lahan.
Dia memberi contoh Balikpapan yang memiliki konsep rasio 52:48 dalam penataan ruang. Artinya 52 persen untuk kawasan hijau dan 48 persen pembangunan atau budi daya. Menurut dia, Balikpapan sudah baik dalam tata ruang. Terbukti mampu mempertahankan kawasan hijau dan menata kebun raya. Kini masalahnya hanya tinggal penataan air. "Semua masih bergantung pada Waduk Manggar dan Bendungan Teritip. Itu mungkin masih kurang, jadi harus pertahankan pengelolaan hutan lindung Sungai Wain sebagai sumber utama air," ujarnya.
Dia berpendapat, penting untuk mengajak masyarakat Kota Minyak dalam gerakan penghijauan lahan. Contohnya yang diterapkan Malaysia dan Singapura. Sehingga tidak ada ruang terbuka kosong, tapi tertutup pohon. Menumbuhkan semangat membangun hutan dalam kota. "Inisiatif ini tidak harus dari pemerintah. Awareness dibangun dari masyarakat, jadi prosesnya bottom up. Pasti pemerintah nanti mendukung gerakan positif," ungkapnya. Apalagi Balikpapan memiliki keunggulan dibanding kota lainnya di Pulau Borneo.
Dia menuturkan, Balikpapan bisa menjadi representasi Kalimantan. Saat ini, masyarakat tinggal bahu-membahu bersama mengatasi permasalahan ketersediaan air. Pilihannya tinggal memperbaiki alam seperti mendorong masyarakat memanfaatkan resapan air dan gerakan penghijauan lahan. "Opsi kedua memanfaatkan teknologi dalam ketersediaan air yakni desalinasi," imbuhnya.
Selama rapat kerja lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) Ekoregion Kalimantan, pemerintah daerah telah berkomitmen memasukkan IKLH sebagai indikator dalam program RPJMP. Targetnya, nilai IKLH Kalimantan masih terus meningkat atau setidaknya mempertahankan angka di atas rata-rata nasional tersebut. Raker LHK Ekoregion Kalimantan telah berakhir Kamis (11/7). Secara umum, rumusan raker soal tatanan regulasi penyelenggaraan kelola lingkungan hidup dan kehutanan.
"Kemudian sinergisitas pembangunan lingkungan hidup ekoregion perlu ditingkatkan, koordinasi antarsektor," jelasnya. Sementara rumusan khusus, misalnya bidang konservasi yang membuat rekomendasi soal percepatan proses perizinan dan memahami kearifan lokal dalam pengelolaan konservasi. "Kami akan sampaikan rekomendasi hasil raker ke KLHK. Apalagi sekarang secara simultan sedang dibangun rancangan RPJMN," pungkasnya.
Harapannya, rekomendasi hasil raker bisa berguna untuk RPJMN. Sehingga sinkron antara yang disusun dengan kebutuhan lapangan di ekoregion Kalimantan. (gel/riz/k16)
