MANAGED BY:
RABU
08 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 11 Juli 2019 12:02
Menteri PPPA Tidak Setuju Aturan Poligami di Aceh

Khawatir Terjadi Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Yohana

PROKAL.CO, JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akhirnya memberi komentar atas Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh tentang Hukum Keluarga yang di dalamnya mengatur ketentuan berpoligami. Dalam catatannya, Menteri PPPA Yohana Yambise meminta agar Qanun juga memperhatikan kepentingan anak dan perempuan. Sebab, aturan ini dinilai merugikan perempuan dan anak.  

Sabtu lalu DPRD Provinsi Aceh menyerahkan rancangan Qanun kepada KPPPA. Dalam salah satu pasalnya, aturan ini membahas soal poligami. Rancangan Qanun tersebut muncul di kalangan masyarakat Aceh untuk mengatur hubungan keluarga.  

”Praktik poligami yang terjadi saat ini sangat merugikan perempuan dan anak,” tutur Yohana krmarin (10/7). Menurutnya, adanya perda yang mengatur ketentuan poligami dalam hukum keluarga tersebut secara otomatis menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. Dengan adanya poligami, dinilai akan membuka peluang kekerasan pada perempuan dan anak.  

”Ingat kekerasan bukan hanya fisik namun juga psikis,” imbuh Yohana. Yohana mengkhawatirkan dengan praktik poligami ini akan hak anak dan perempuan tidak terpenuhi. Misal soal nafkah. 

Pemerintah Aceh sebelumnya menyatakan bahwa aturan ini disesuaikan dengan syariat Islam. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh memiliki pandangan bahwa poligami ini sudah terjadi di masyarakat Aceh. Sehingga perlu diatur secara jelas. Kendati demikian, Yohana menyataka bahwa bagaimanapun persyaratannya, praktik poligami tetap saja tidak berpihak pada kepentingan bagi perempuan dan anak. Menurut menteri asli Papua itu, sebuah rumah tangga yang baik tumbuh dari perkawinan seorang laki–laki dan seorang perempuan.

 

“Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga,” ungkapnya. Untuk itu Qanun ini juga diperlukan aturan yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga. (lyn)


BACA JUGA

Selasa, 07 April 2020 22:15

Wartawan Peliput Wabah Covid-19 Perlu Memiliki Pengetahuan yang Memadai

 JAKARTA-.  Wartawan yang akan meliput wabah Covid-19 harus memiliki pengetahuan…

Selasa, 07 April 2020 14:52

Naek L. Tobing Meninggal karena Covid-19

JAKARTA– Psikiater senior Naek L. Tobing tutup usia karena Covid-19…

Selasa, 07 April 2020 14:33

Jokowi Tegaskan Tidak Ada Revisi PP

JAKARTA – Presiden Joko Widodo tidak ingin polemik wacana pembebasan…

Selasa, 07 April 2020 14:14

Kemenag Tunda Pengumuman Kelulusan Petugas Haji

JAKARTA – Sedianya pengumuman kelulusan seleksi petugas haji non kloter…

Selasa, 07 April 2020 14:11

Polisi Tangkap Penghina Presiden Jokowi

JAKARTA— Polri melakukan penangkapan terhadap terduga penghina Presiden Jokowi bernama…

Selasa, 07 April 2020 14:10

Pembebasan Napi Tidak Untuk Koruptor

JAKARTA – Wacana pembebasan sejumlah napi koruptor sebagai bagian dari…

Selasa, 07 April 2020 12:21

Perppu Pilkada Perlu Libatkan Penyelenggara

JAKARTA - Draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang…

Selasa, 07 April 2020 12:21

Dugaan Pelanggaran Capai 501 Kasus, Bawaslu Tetap Lakukan Pemeriksaan

JAKARTA– Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 memang sudah dihentikan.…

Selasa, 07 April 2020 12:18
Kemenag Keluarkan Panduan Ibadah Ramadan dan Lebaran

Membayangkan Ramadan Tanpa Bukber, Tarawih Berjamaah

JAKARTA – Ramadan yang tinggal kurang dari sebulan lagi bakal…

Senin, 06 April 2020 15:07
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh (1)

Kenangan Bersama Keluarga Jadi Motivasi Lewati Masa Kritis

Dari ruang isolasi, Yunan Helmi mengabarkan kondisinya sudah sangat baik.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers