MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 11 Juli 2019 12:02
Menteri PPPA Tidak Setuju Aturan Poligami di Aceh

Khawatir Terjadi Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Yohana

PROKAL.CO, JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akhirnya memberi komentar atas Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh tentang Hukum Keluarga yang di dalamnya mengatur ketentuan berpoligami. Dalam catatannya, Menteri PPPA Yohana Yambise meminta agar Qanun juga memperhatikan kepentingan anak dan perempuan. Sebab, aturan ini dinilai merugikan perempuan dan anak.  

Sabtu lalu DPRD Provinsi Aceh menyerahkan rancangan Qanun kepada KPPPA. Dalam salah satu pasalnya, aturan ini membahas soal poligami. Rancangan Qanun tersebut muncul di kalangan masyarakat Aceh untuk mengatur hubungan keluarga.  

”Praktik poligami yang terjadi saat ini sangat merugikan perempuan dan anak,” tutur Yohana krmarin (10/7). Menurutnya, adanya perda yang mengatur ketentuan poligami dalam hukum keluarga tersebut secara otomatis menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. Dengan adanya poligami, dinilai akan membuka peluang kekerasan pada perempuan dan anak.  

”Ingat kekerasan bukan hanya fisik namun juga psikis,” imbuh Yohana. Yohana mengkhawatirkan dengan praktik poligami ini akan hak anak dan perempuan tidak terpenuhi. Misal soal nafkah. 

Pemerintah Aceh sebelumnya menyatakan bahwa aturan ini disesuaikan dengan syariat Islam. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh memiliki pandangan bahwa poligami ini sudah terjadi di masyarakat Aceh. Sehingga perlu diatur secara jelas. Kendati demikian, Yohana menyataka bahwa bagaimanapun persyaratannya, praktik poligami tetap saja tidak berpihak pada kepentingan bagi perempuan dan anak. Menurut menteri asli Papua itu, sebuah rumah tangga yang baik tumbuh dari perkawinan seorang laki–laki dan seorang perempuan.

 

“Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga,” ungkapnya. Untuk itu Qanun ini juga diperlukan aturan yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga. (lyn)


BACA JUGA

Jumat, 17 Januari 2020 14:26

Subsidi LPG 3 Kg Dicabut, Dialihkan ke Nontunai

JAKARTA– Pemerintah bakal mencabut subsidi untuk LPG 3 Kg. Rencananya,…

Jumat, 17 Januari 2020 14:01

Pelaku Buang Jenazah Hakim PN Medan ke Jurang, Ini Alasannya

MEDAN – Eksekusi baru saja selesai dilakukan. Tapi, di kamar…

Jumat, 17 Januari 2020 10:58

Aniaya Driver Go Car, Tentara Jerman Resmi Tersangka

BADUNG- Kasus penganiayaan warga negara asing (WNA) asal Jerman terhadap…

Jumat, 17 Januari 2020 10:55

Bule Ugal-ugalan di Jalan Raya Denpasar, Polisi Mengaku Kehilangan Jejak

DENPASAR- Seorang bule yang belum diketahui identitasnya tiba-tiba viral karena…

Kamis, 16 Januari 2020 16:03

Kasus Suap KPU, PDIP Bantah OTT

JAKARTA– DPP PDIP akhirnya menyikapi secara resmi kabar tentang Sekjen…

Kamis, 16 Januari 2020 15:31

KPK Minta Bantuan Polri Cari Harun

JAKARTA - KPK bersikukuh bahwa keberadaan Harun Masiku, caleg PDIP…

Kamis, 16 Januari 2020 14:07

Bakal Diserbu Nelayan Pantura, Mahfud Janji Prioritaskan Nelayan Natuna

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)…

Kamis, 16 Januari 2020 14:05

BPJS Kesehatan Berpotensi Langgar Tiga Aturan Perundangan

JAKARTA-- DPR masih bersikukuh menolak kenaikan iuran bagi peserta Jaminan…

Kamis, 16 Januari 2020 13:39

AS Melarang Kios Rokok Elektrik, Laaahhh...!! di Indonesia Malah Menjamur

JAKARTA- Pemerintah didesak untuk melarang peredaran rokok elektrik di Indonesia sebelum…

Kamis, 16 Januari 2020 13:36

Suami Menikah Lagi, Istri Membalas..!! Ngga Tanggung-Tanggung, 5 Lelaki Dipikat

Istilah tit for tat sepertinya berlaku di dalam rumah tangga Karin dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers