SELAMA Raker LHK Ekoregion Kalimantan, setiap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi/kabupaten/kota akan memberikan saran serta rekomendasi. Adapun Pemkot Balikpapan sudah mempersiapkan beberapa usulan. Misalnya soal Balikpapan yang akan memanfaatkan sumber air baku dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kepala DLH Balikpapan Suryanto berharap PPU tak hanya memandang pemanfaatan air dari sisi bisnis. Sehingga bukan isu jual beli air yang mencuat. Namun, peran saling membantu antardaerah dan menutup kekurangan daerah. Misalnya, PPU kelebihan sumber air baku bisa berkontribusi membantu Balikpapan.
Sebaliknya, Balikpapan mendukung pembangunan jembatan Tol Teluk agar pembangunan di PPU berlangsung baik. “Kelebihan sumber daya air ini akan diterima Balikpapan dengan harga relatif, paling tidak mendekati biaya operasional selama ini,” ucapnya.
Selain soal pemanfaatan air dari kabupaten tetangga, DLH Balikpapan saat ini merancang ide baru. Rencananya, tahun ini DLH akan membuat kajian agar dana kebersihan bisa dikembalikan dari retribusi. Caranya menghitung jumlah dana dibagi jumlah penduduk per kapita. “Perhitungannya sekitar Rp 650 per kapita. Jadi kalau dalam satu rumah ada lima anggota bayarnya Rp 3 ribu. Tapi seluruh warga harus membayar,” tuturnya.
Suryanto mengatakan, semua itu masih ide awal. Pihaknya mencari cara menghitung beban anggaran kebersihan bisa ditanggung oleh masyarakat. Apabila penerapannya terealisasi, dana kebersihan dari retribusi di Balikpapan bisa lebih tinggi dari Surabaya. “Jadi menikmati kebersihan kota melalui pembayaran retribusi,” ujarnya. Sementara ini, retribusi sampah sebagian masih dipungut melalui pembayaran air di PDAM.
Jumlah setoran retribusi sampah ini kurang lebih sekitar Rp 10 miliar per tahun.
Namun, masyarakat yang belum menjadi pelanggan PDAM tidak tersentuh retribusi tersebut. Sehingga pihaknya masih menyusun rencana kajian retribusi dana kebersihan yang berlaku untuk warga Balikpapan. Dalam kesempatan itu, Suryanto juga mengapresiasi kebijakan Pemprov Kaltara yang melakukan pemberian bantuan berbasis lingkungan. Dia yakin, jika kebijakan itu berlaku di Kaltim, Balikpapan bisa mendapat bantuan lebih banyak karena lingkungan yang lebih baik dari daerah lain di Benua Etam.
Jika Kaltara bisa membuat konsep pemberian bantuan berbasis lingkungan, seharusnya Kaltim juga bisa meniru. “Seharusnya memberikan bantuan ke kota ada pertimbangan faktor lingkungan. Kami tidak ada kegiatan tambang, harusnya dapat bantuan lebih besar karena tidak berkontribusi pada kerusakan lingkungan,” pungkasnya. (gel/riz/k16)
