MANAGED BY:
SABTU
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Rabu, 10 Juli 2019 11:56
Semester I, KPPU Wilayah V Terima 9 Laporan, Ini Laporan Paling Dominan

Kasus Tender Masih Mendominasi

SILATURAHMI: Hendry Setyawan (dua kanan) ditemani Abdul Hakim Pasaribu (kanan) langsung bertandang ke Gedung Biru Kaltim Post setelah dilantik menjadi kepala Kantor KPPU Wilayah V.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah V yang menaungi seluruh provinsi di Kalimantan menerima sembilan laporan selama semester I 2019. Laporan yang masuk didominasi oleh Kaltim. Dan saat ini ada tiga kasus memasuki tahap pengawasan dan penyelidikan.

Kepala Kantor KPPU Wilayah V Hendry Setyawan mengatakan, sembilan laporan yang masuk substansinya masih dugaan persekongkolan tender. Kasus yang masih diproses itu ada di Paser, Penajam Paser Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Selatan. Tapi tidak semua laporan masuk ke tahap penyelidikan. Karena ada pertimbangan lainnya.

Menurutnya, dari semua laporan yang masuk tidak semuanya bisa lanjut atau ditindak. Yang masih dilanjutkan itu seperti tender pembangunan jalan di Paser dan kini sudah masuk persidangan tinggal menunggu putusan. Sedangkan untuk laporan di Penajam masih didalami lebih lanjut. “Penyelidikan di Penajam direkomendasikan masuk penuntutan dan pemberkasan. Kemudian didalami,” bebernya.

Ia menyampaikan, total nilai persekongkolan tender yang sedang diselidiki KPPU sekitar Rp 340 miliar. Angka itu dari dua tender. Satu kasus lagi, dari Garuda Indonesia terkait monopili tiket umroh.  “Kasus persekongkolan tender ini mendominasi perkara yang kami tangani. Mungkin sekitar 90 persen kasus semuanya tender untuk wilayah Kalimantan. Untuk nasional sekitar 70 persen,” ungkap pria yang baru diangkat menjadi Ketua KPPU Wilayah V ini.

Sekretaris KPPU RI Charles Pandji Dewanto menuturkan, kasus tender sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Ingin menang tender selalu melakukan cara tidak sehat. “Efek jera mungkin kurang. Pasalnya hukuman yang diberikan sudah sangat lama. Hukuman cuma denda. Kami sedang menyusun format baru, sudah masuk ke DPR. Tapi masih menunggu keputusan,” ungkapnya. (aji/ndu)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:14

Nikmati Diskon Natal dari Sekarang

SAMARINDA – Tak perlu menunggu akhir tahun untuk menikmati diskon…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:03

April 2020, Ponsel BM Tak Lagi Bisa Beredar

JAKARTA– Rencana penegakan peraturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:26

Ekspor CPO ke India Bisa Membesar

SAMARINDA – Pengusaha kelapa sawit tampaknya bisa memperbesar ekspor crude…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:18

Perusahaan Kaltim Minat IPO, Sudah Ada 12 Perusahaan yang Serius

BALIKPAPAN – Bursa Efek Indonesia (BEI) Balikpapan terus mendorong minat…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:33

10 BUMN Bantu Merpati Terbang Lagi

JAKARTA– Sepuluh badan usaha milik negara (BUMN) bersinergi untuk membangkitkan…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:18

Tanpa IKN, Investasi Hilirisasi Harus Masuk

SAMARINDA – Tumbuhnya sektor lain selain pertambangan batu bara diharapkan…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:17

Apindo Berencana Bangun Kawasan Ekonomi, Lirik Lahan 10 Hektare di Kawasan IKN

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim bertekad untuk berkontribusi dalam pembangunan…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:14

Ikuti Tren untuk Menangkan Persaingan Pasar

DI mana ada kemauan di situ ada jalan. Pernyataan ini…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:13

Realisasi Baru Capai 67,97 Persen , DJP Kaltimra Kejar Target Pajak

BALIKPAPAN – Target Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Kalimantan Timur…

Selasa, 15 Oktober 2019 11:50

2020, Bankaltimtara Siap Bertransformasi ke Digital

SAMARINDA- Tak hanya hadir di seluruh kecamatan di Bumi Etam,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*