Permasalahan server pada PPDB tahun ini benar-benar membuat kewalahan pihak sekolah dan dinas terkait.
BALIKPAPAN–Gangguan peladen (server) saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Balikpapan telah masuk dalam pengawasan Ombudsman RI (ORI) Kaltim. Sebagaimana diketahui, gangguan server sudah terasa sejak hari pertama PPDB pekan lalu. Imbasnya, PPDB diperpanjang sehari dari jadwal yang ditentukan.
Meski belum selesai menyusun laporannya, sejumlah catatan yang ditemukan ORI menunjukkan kendala ini terjadi akibat ketidaksiapan vendor menyiapkan sistem dan aplikasi selama PPDB. ”Perbaikannya seperti apa, kami serahkan ke Disdikbud (Dinas Pendidikannya dan Kebudayaan) Kaltim,” terang Koordinator Tim Pengawasan PPDB ORI Kaltim, Hamsah Fansuri, Minggu (7/7). Pantauan tim ORI di dua kota, yakni Samarinda dan Balikpapan, permasalahan server ini benar-benar membuat kewalahan pihak terkait.
Sementara itu, belum ada solusi terkait kejadian ini. Kecuali penerapan perpanjangan batas pendaftaran yang dilakukan Disdikbud Kaltim. Sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayan publik, pihaknya tetap akan mengeluarkan laporan yang akan diberikan kepada pemangku kebijakan. “Kami tetap lakukan pengawasan hingga pasca pendaftaran PPDB," tegas pria yang akrab disapa Ifan itu.
Selain masalah server, ORI Kaltim hingga kemarin juga banyak menerima laporan terkait masalah usia calon siswa yang ditolak sekolah. Lantaran dalam sistem tak fleksibel soal kelebihan usia, menjadikan sejumlah orangtua protes anaknya tak bisa mendaftar. "Kami masih berkomunikasi dengan ORI di sejumlah daerah. Dan ini memang sistem. Titik kelemahan terhadap peraturan yang ada. Catatannya di kementerian," sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menerangkan ada tawaran solusi dalam pembahasan Disdikbud Kaltim. Berupa PPDB secara manual. Atau diperpanjang satu hari dengan tetap mengacu ke sistem daring alias online. "Informasinya, kalau peladen sampai Senin (8/7) tidak bisa diperbaiki, maka PPDB dijalankan manual," kata Abdulloh. Terpisah, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud juga menyatakan jika daerah tak bisa berbuat banyak lantaran hanya menjalankan sistem yang menjadi program Kemendikbud.
Tapi dia meyakinkan jika persoalan ini akan disampaikan ke kementerian."Persoalan ini tentunya menjadi evaluasi," ujar Rahmad. Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Muhammad Sabani menjelaskan, gangguan server terjadi merata di Benua Etam. Khususnya pada daerah yang telah menerapkan pendaftaran online. Berdasarkan laporan yang diterima dari seluruh MKKS SMA/SMK, gangguan server tidak menjadi masalah pada sekolah dengan daya tampung tercukupi.
Dampak gangguan server sangat terasa pada sekolah yang memiliki daya tampung tak sebanding dengan jumlah pendaftar. Jadi memerlukan proses peringkat untuk menentukan mana pendaftaran yang memenuhi kuota. Ketika server lambat hingga down, calon peserta juga sulit melakukan pantauan peringkat. “Gangguan server paling besar di Samarinda dan Balikpapan,” ucapnya. Dua kota tersebut memiliki sekolah dengan daya tampung sedikit. Namun jumlah pendaftarnya besar dan memerlukan persaingan peringkat. Jadwal pengumuman hasil PPDB dilakukan pada Senin (8/7). Selanjutnya peserta didik akan resmi memulai tahun ajaran baru pada 15 Juli mendatang. (rdh/riz/k18)
