SAMARINDA-Rencana pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan dinilai penting. Namun, Pemprov Kaltim tak ngebet proyek itu segera dikerjakan. Sebaliknya, pemerintah daerah kini lebih fokus menuntaskan Jembatan Pulau Balang, yang sama-sama menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara (PPU).
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo berujar, proyek Jembatan Teluk Balikpapan murni bicara investasi. Pembiayaannya tidak bersumber dari APBD. Baik APBD Kaltim, Pemkot Balikpapan, maupun Pemkab PPU. Sehingga kapan pun proyek itu mau dilaksanakan tidak jadi perkara.
PT Waskita Toll Road sebagai inisiator dalam proyek yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU), dapat menggunakan biaya sendiri maupun mencari pendanaan dari para investor untuk membiayainya. Perusahaan daerah (perusda) sebagai perwakilan dari Pemkot Balikpapan, Pemkab PPU, dan Pemprov Kaltim juga akan bertugas mencarikan pembiayaan.
“Pembiayaan tol nanti ditanggung perusda. Tidak dibebankan ke APBD. Perusda yang mencari pendanaan. Mereka yang mencari siapa yang mau berinvestasi dalam proyek itu. Bicara perusda, ya bicara investasi. Enggak lagi pakai dana APBD,” tutur dia ditemui belum lama ini.
Mulai pembangunan jalan pendekat dari sisi PPU dan Balikpapan hingga bentang tengah jembatan, sambung Fadjar, murni bicara investasi. Begitu juga dengan coastal area yang dibangun di sisi Balikpapan, pembiayaannya dari investor. “Nantinya Jembatan Tol Teluk itu akan menyambung Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,” urainya.
Sebagaimana diketahui, pembiayaan Jembatan Tol Teluk Balikpapan memerlukan dana sekitar Rp 15-16 triliun. Jembatan itu nantinya memiliki panjang 7,9 kilometer. Mulai Pemkot Balikpapan, Pemkab PPU, hingga Pemprov Kaltim akan dilibatkan dalam proyek tersebut.
Nantinya, Pemprov Kaltim diwakili PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi, Pemkab PPU diwakili Perusda Benuo Taka, Pemkot Balikpapan diwakili Perusda Komaba, dan PT Waskita Karya diwakili PT Waskita Toll Road selaku pemrakarsa.
“Kalau bicara nominal, itu sudah enggak masuk akal jika APBD harus ikut mendanai. Setidaknya Pemprov Kaltim harus menggelontorkan dana antara Rp 2-3 triliun. Duit dari mana untuk membiayai sebesar itu. Apalagi hanya untuk jembatan doang. Enggak mungkin,” imbuhnya.
Meski begitu, diakuinya, saat ini desain dari jembatan tersebut telah jadi. Walau awalnya sempat ada perbedaan pandangan dan kajian atas tinggi bebas jembatan dari permukaan sampai batas bawah jembatan. Semula tingginya 65 meter tapi kini sudah disepakati hanya 50 meter.
“Kalau makin tinggi, makin mahal. Kalau biayanya semakin besar, kelayakan investasinya semakin berat dan sulit. Konsesinya makin besar juga. Kemudian biaya tol nantinya juga mahal. Itu yang kami pertimbangkan. Sekarang proyek itu tinggal menunggu tender. Dan itu bergantung PT Waskita bersama perusda,” jelasnya.
Fadjar belum bisa memastikan kapan kepastian nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kepemilikan saham dan pengerjaan proyek itu akan dilakukan PT Waskita Toll Road dengan para perusda yang ditunjuk pemerintah dalam proyek tersebut.
Sebab, saat ini Pemprov Kaltim masih melakukan kajian dan evaluasi, seberapa urgen jembatan itu untuk masyarakat Balikpapan dan PPU. Maupun bagi masyarakat Kaltim secara umum. Saat ini Gubernur Kaltim Isran Noor diketahui ingin menuntaskan dulu pembangunan Jembatan Pulau Balang.
“Jembatan Tol Teluk Balikpapan ini kan proyek investasi. Kalaupun memang batal, ya enggak apa-apa. Kalau enggak jadi, yang masalah ya hanya di investor. Investor pasti akan menghitung, kalau mereka taruh uang di proyek itu, pasti harus ada keuntungan,” tuturnya.
Sementara itu, jika bicara pembangunan Jembatan Pulau Balang, tambah Fadjar, pemerintah berkewajiban menyelesaikan proyek yang telah dikerjakan sejak 2007 itu. Sebab, proyek itu ditujukan untuk kepentingan publik. Dari sisi pemanfaatan, masyarakat gratis menggunakannya.
“Jembatan Tol Teluk Balikpapan lebih bicara bisnis. Bicara itu artinya bicara hal yang positif untuk Kaltim maupun kepada pemerintah PPU dan Balikpapan. Untung rugi dari proyek itu hitung-hitungannya ada di investor. Pemerintah hanya membantu dari segi percepatan IMB (izin mendirikan bangunan), alih tanah, supaya enggak terhambat,” paparnya.
