MANAGED BY:
SENIN
19 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 06 Juli 2019 12:33
Sudah 19 Penyelenggara Pemilu Dipecat

DKPP Terima 309 Pengaduan, Terbanyak untuk Kabupaten/Kota

PROKAL.CO, JAKARTA—Pelaksanaan pemilu 2019 memang sudah usai. Namun, pesta demokrasi tersebut meninggalkan jejak berupa banyaknya pelanggaran kode etik yang menimpa para penyelenggara pemilu. Data yang dihimpun Jawa Pos dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebutkan, 309 perkara masuk sebagai pengaduan.

DKPP telah memeriksa seluruh aduan itu. Hasilnya, pengaduan yang naik ke persidangan mencapai 165 perkara. Selebihnya, 144 pengaduan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk disidangkan alias ditolak. ”Kami tidak akan diskriminatif. Setiap pengaduan yang masuk pasti diperiksa,” kata Ketua DKPP Harjono saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, kemarin (5/7).

Pihak teradu macam-macam. Mulai KPU RI, KPU provinsi, serta KPU kabupaten/kota. Bahkan komisioner KPU kabupaten/kota paling banyak diadukan. Mencapai 675 orang komisioner. Sebab dalam satu berkas laporan, yang teradu bisa lebih dari satu orang. Sasaran pengaduan juga menyasar komisioner Bawaslu di semua tingkatan. ”Sidang etik masih berlangsung. Banyak juga dilakukan di daerah,” jelasnya.

Kemarin, misalnya, berlangsung sidang etik atas tiga orang komisioner KPU Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Sidang berlangsung di kantor Bawaslu Sulteng. Untuk penyelenggara tingkat kabupaten/kota, sidang berlangsung di provinsi. Sidang etik dibantu oleh tim pemeriksa daerah (TPD). Adapun komisoner tingkat provinsi disidangkan di kantor DKPP di Jakarta.

Harjono menambahkan, hingga saat ini DKPP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap 19 penyelenggara pemilu. Sebanyak 17 orang diberhentikan tetap, sedangkan dua lainnya diberhentikan sementara. Jumlah tersebut masih mungkin bertambah. Sebab sidang etik DKPP masih berlangsung sampai saat ini. Selain itu ada juga sanksi berupa teguran tertulis serta direhabilitasi nama baiknya.

Mantan hakim MK itu menjelaskan, sanksi pemecatan yang telah dilakukan kepada penyelenggara pemilu memang tidak bisa dihindari. Sebab pelanggarannya tergolong sangat fatal. Yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik berat. ’’Memang ada sebagian penyelenggara pemilu yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya,” ungkap guru besar bidang hukum itu.

Dari sisi geografis, tren pengaduan didominasi Provinsi Papua. Di sana ada 28 perkara yang masuk. Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan masing-masing 23 aduan. Adapun Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebanyak 10 pengaduan yang disidangkan. (mar/fat)


BACA JUGA

Senin, 19 Agustus 2019 20:13

Panglima TNI Pastikan Kondisi Manokwari Sudah Terkendali

 Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terus memantau kondisi di Manokwari,…

Senin, 19 Agustus 2019 19:18

Gubernur Papua Barat Sebut Wawali Kota Malang Pemicu Kerusuhan

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menilai pernyataan Wakil Wali Kota…

Senin, 19 Agustus 2019 12:42

Manokwari Rusuh, Warga Pendatang Tak Berani Keluar Rumah

Penangkapan sejumlah mahasiwa di Surabaya berbuntut panjang. Terjadi kericuhan di…

Senin, 19 Agustus 2019 11:16

Pemindahan Ibu Kota ke Borneo Bakal Membawa Masalah Baru, Apa Saja?

JAKARTA- Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota…

Senin, 19 Agustus 2019 10:38

Ibu Kota Batal di Tahura, Pastinya Dimana...??

Kekhawatiran bakal rusaknya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto terjawab.…

Senin, 19 Agustus 2019 10:36

Bandara Sepinggan Sudah Penuhi Syarat

RENCANA pemindahan ibu kota juga dilakukan karena adanya ketimpangan dengan…

Senin, 19 Agustus 2019 10:35

KLHK Menduga Ada yang Backing Tambang di Muang

SAMARINDA benar-benar darurat tambang ilegal. Pantas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Senin, 19 Agustus 2019 10:33

Harga Cabai Masih Tinggi meski Iduladha Sudah Sepekan Berlalu

Jelang Iduladha, harga cabai begitu cepat merangkak naik. Namun, setelah…

Minggu, 18 Agustus 2019 00:48

Ini Cerita Perias Presiden SBY dan Jokowi

 Leader project official make up Paskibraka Nasional 2019, Tri Winarsih…

Minggu, 18 Agustus 2019 00:40

KLHK Tahan Dua Penambang Ilegal

SAMARINDA–Dugaan penambangan batu bara ilegal di Samarinda kembali terkuak Jumat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*