SAMARINDA–Kabar baik untuk Jembatan Pulau Balang. Pada APBD 2019, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp 100 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jalan pendekat sisi Balikpapan.
Anggaran itu digunakan untuk sejumlah keperluan. Di antaranya, review desain pembangunan jalan pendekat sisi Balikpapan, pembebasan lahan, dan penetapan lokasi (penlok). Jadi, awal 2020 pembangunan fisik akses pendekat jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) itu sudah bisa dilaksanakan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo mengatakan, pembangunan Jembatan Pulau Balang memang menyita waktu yang cukup lama. Meski begitu, Fadjar yakin, Pemprov Kaltim akan tetap menuntaskan megaproyek tersebut.
“Proyek itu memang sudah dimulai dari saat Pak Awang Faroek Ishak menjabat gubernur Kaltim pada 2007. Saat itu, proyek tersebut mau dibangun semua menggunakan APBD Kaltim. Karena memang, ketika itu, Kaltim sedang memiliki APBD yang memadai,” kata dia, kemarin (3/7).
Namun dalam perjalanannya, keuangan Pemprov Kaltim mengalami kembang kempis. Jadi, beberapa perencanaan atas pembangunan proyek tersebut dilakukan evaluasi dan pengkajian ulang. Tujuannya, menyesuaikan lagi dengan keuangan pemerintah.
Salah satu yang dievaluasi yakni pembangunan jalan pendekat sisi Balikpapan. Mulai desain dan masalah dampak lingkungan kemudian ditinjau ulang. Apalagi pembangunan jembatan itu akan membentang di atas hutan mangrove.
“Awalnya, bentang pendek dibiayai APBD. Kemudian, bentang panjang didanai APBN. Dan jalan pendekat Balikpapan, pada awalnya tidak direncanakan bahwa itu dibiayai pusat. Karena Kaltim saat itu merasa masih punya banyak uang,” tuturnya.
Setelah dilakukan kajian ulang, dalam pembangunan jalan pendekat Balikpapan ternyata juga mengakomodasi masalah lingkungan. Sehingga pembangunan jalan pendekat menjadi sedikit lebih panjang. Akibatnya, biaya yang mesti dikeluarkan pemerintah ikut membengkak.
“Setelah dihitung-hitung, dananya ternyata besar. Setidaknya ada tujuh jembatan yang harus dilalui untuk membangun jalan pendekat Balikpapan. Untuk melewati tiga jembatan saja, dana yang dibutuhkan hampir Rp 100 miliar,” jelas Fadjar.
Pada desain awal, sambung dia, seperti halnya trase jalan dan analisis masalah dampak lingkungan (amdal) sudah tercantum. Ketika itu, dana yang diperlukan membangun jalan pendekat itu sekitar Rp 300–400 miliar. Dengan review desain, diharapkan ada penurunan pembiayaan.
“Tahun ini pemprov telah menganggarkan Rp 100 miliar. Itu untuk review desain dan penentuan kembali titik yang dilintasi jalan layang. Kalau desain sudah jadi, baru ditentukan titik-titiknya atau penloknya,” ungkap dia.
Penlok jalan pendekat Balikpapan sejatinya sudah tertuang dalam desain awal. Tapi jika itu yang digunakan untuk saat ini, dikhawatirkan titiknya tidak begitu akurat. Apalagi tujuan dari review desain adalah untuk melakukan efisiensi biaya.
“Kalau Kaltim punya uang banyak. Bikin jalan selurus dan selebar mungkin tidak jadi masalah. Tapi sekarang kondisi keuangan Kaltim tidak seperti dulu-dulu lagi. Apalagi sekarang juga ada banyak infrastruktur lain yang juga mesti diperhatikan dan diprioritaskan pemerintah,” katanya.
Atas beberapa pertimbangan itu, Fadjar berujar, bila Pemprov Kaltim akan meminta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk membantu penyelesaian pembangunan jalan pendekat di sisi Balikpapan. Menurut dia, jika hanya menunggu dana dari APBD Kaltim, maka dikhawatirkan proyek tersebut akan kembali molor.
Ada banyak alasan mengapa Kaltim mesti meminta dukungan ke pusat. Salah satunya, Pemprov Kaltim dinilai sudah banyak menggelontorkan dana untuk membangun infrastruktur yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Di antaranya, pembangunan Bandara APT Pranoto dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
