JAKARTA – Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditutup besok (4/7). Jelang penutupan, Panitia Seleksi (Pansel) mencatat ada kenaikan jumlah pendaftar yang lumayan signifikan. Hingga kemarin (2/7), sudah 133 orang yang sudah menyerahkan berkasnya ke pansel.
Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah pendaftar pada akhir pekan lalu. Sebelumnya, hingga Minggu (30/6) lalu, jumlah pendaftar baru 73 orang saja. Anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengatakan, peningkatan jumlah pendaftar sesuai prediksinya.
“Seperti dugaan kami, pada periode lalu juga begitu. Pada harihari akhir meningkat besar,” ujarnya di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin (2/7).
Meski demikian, diakuinya, jumlah tersebut belum cukup menggembirakan. Jika dibandingkan lima tahun sebelumnya, jumlah pendaftar mencapai 200 orang. Kemudian diperpanjang waktunya menjadi 600 orang. Namun apakah pendaftaran akan diperpanjang atau tidak, dia belum bisa memastikan.
”Apakah akan ada perpanjangan atau tidak kami akan lihat pada hari terakhir,” imbuhnya.
Kemarin, Pansel bertemu sejumlah unsur masyarakat untuk menyerap masukan. Mulai dari organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga mantan Pimpinan KPK. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, komposisi pimpinan KPK idealnya harus terdiri dari berbagai unsur.
“Kongkritnya saja komposisi seperti jaman saya. Jaman saya dulu adalah, komposisi 5 orang. Nah ini satu jaksa, satu penyidik kepolisian, dan 3 profesional di bidang lain,” ujarnya.
Sementara itu, KPK kemarin (2/7) memaparkan data kekayaan 9 perwira tinggi (pati) aktif yang digadang-gadang bakal maju mengikuti seleksi capim. Sembilan nama itu adalah Antam Novambar, Dharma Pongrekum, Coki Manurung, Abdul Gofur, M. Iswandi Hari, Bambang Sri Herwanto, Agung Makbul, Juansih, Sri Handayani.
Merujuk data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK, semua pati masuk kategori tidak patuh. Sebab, nyaris semuanya tidak melaporkan kekayaan periodik tepat waktu. Yakni, paling lambat akhir Maret setiap tahunnya. ”Namun, pada dasarnya seluruh perwira Polri tersebut pernah melaporkan LHKPN ke KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Berdasar data KPK, diantara 9 pati itu, Dharma Pongrekum yang kini menjabat Deputi Identifikasi dan Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu tercatat memiliki kekayaan tertinggi. Yakni, Rp 9,775 miliar. Sementara Antam Novambar yang saat ini menjabat posisi Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) tertinggi nomor dua, yakni Rp 6,647 miliar. (lihat grafis)
Febri menjelaskan, pihaknya secara umum meyakini Kapolri dan jajarannya memiliki komitmen serius dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu komitmen itu adalah melaporkan harta kekayaan. Pelaporan itu merupakan kewajiban setiap pejabat dan PNS Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8/2017 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Polri.
Di pasal 9 peraturan itu menyebutkan penyampaian LHKPN secara periodik satu tahun sekali sejak 1 Januari sampai 31 Desember disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Pun, pejabat wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.
Menurut Febri, Perkap itu sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Di pasal 5 peraturan itu juga menjelaskan tentang kewajiban pelaporan periodik setiap tahun bagi seluruh pejabat wajib lapor. Termasuk pejabat di lingkungan Polri.
”Angka pelaporan LHKPN Polri untuk pelaporan 2018 adalah 69,01%, yaitu dari 16.245 wajib lapor, lebih dari 11 ribu telah melaporkan kekayaannya secara periodik untuk 2018,” jelas mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.
Disisi lain, Wadah Pegawai (WP) KPK kemarin mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pansel KPK di Kantor Sekretariat Negara. Di dua pertemuan itu, WP menyampaikan saran dan masukan terkait seleksi capim. ”Salah satu isu utama yang disampaikan adalah pentingnya mendapatkan pimpinan yang bebas konflik kepentingan,” kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap.
